Harmoni Dalam Kapitalisme?

Desember 22, 2008 § 4 Komentar

HARI-HARI ini, frasa yang paling sering didengung-dengungkan, terutama di kalangan pejabat birokrasi Partai Komunis Cina, adalah frasa “harmonious society/ héxié shèhuì” atau “masyarakat harmonis.”

Frasa ini pada mulanya digaungkan oleh Jiang Zemin, sekretaris jenderal PKC setelah Deng Xiaoping, ketika memberikan laporan dalam Kongres ke-16 PKC pada tanggal 8-14 Nopember, 2002, dimana ia mengemukakan pentingnya untuk menciptakan sebuah “masyarakat yang lebih harmonis.” Selanjutnya, pada bulan Juni 2004, People’s Daily melaporkan berita tentang aktivitas yang terjadi di provinsi Zhejiang, yang sedang mempromosikan apa yang disebut “Peaceful Zhejiang.” Laporan itu mengutip pernyataan sekretaris provinsi Xi Jinping, yang mengatakan, “Untuk mempromosikan pembangunan ekonomi adalah tujuan politik kita, dan untuk mempertahankan sebuah masyarakat yang stabil dan harmonis juga merupakan tujuan politik kita.”

Kemudian, dalam Kongres Rakyat Nasional pada 2005, pemerintahan baru Hu-Wen (Hu Jintao dan Wen Jiabao), untuk pertama kalinya secara resmi mengusung gagasan mengenai pergeseran fokus pembangunan nasional dari pertumbuhan ekonomi ke keseimbangan masyarakat secara keseluruhan. Dan menjadi sebuah isu nasional bahkan, menjadi sebuah kebijakan politik PKC, ketika Hu Jintao, sekretaris jenderal PKC pengganti Zemin, melontarkannya dalam kongres ke-17 PKC, yang berlangsung pada 15 Oktober 2007, di Beijing, Cina. Dalam pidatonya, Hu menginstruksikan kepada seluruh pejabat partai di segala tingkatan dan pemerintahan pusat untuk menjadikan “pembangunan masyarakat yang harmonis” sebagai prioritas utama dalam agenda kerjanya.

« Read the rest of this entry »

Diskusi BBM di Milis JIL (3)

Desember 15, 2008 § Tinggalkan komentar

Pengantar:

Salah satu milis yang rajin saya ikuti, adalah milis Jaringan Islam Liberal (JIL). Sebagai milis JIL, tentu saja isu dominan yang dipercakapkan di milis ini, adalah isu-isu keagamaan dari perspektif liberal. Tetapi, dalam beberapa kasus, milis ini juga membincangkan tema-tema non-religius. Salah satunya adalah tema menyangkut kebijakan pemerintah SBY-Kalla, yang menaikkan harga bahan bakar minyak, pada Juni lalu.

Menariknya, rencana menaikkan harga BBM itu, beriringan dengan maraknya gerakan sebagian kelompok Islam, yang menuntut agar pemerintah SBY-Kalla, melarang keberadaan jamaah Islam Ahmadiyah. Terhadap dua kejadian itu, saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Ulil Abshar Abdalla (yang akrab saya panggil mas Ulil), mengenai sosok pemerintah SBY-JK.

Tak dinyana, lontaran pertanyaan saya itu bergulir menjadi sebuah diskusi panjang di milis JIL. Saya merasa, diskusi ini sangat menarik dan ingin saya bagi kepada anda sekalian. Karena panjangnya diskusi ini, saya akan memostingnya dalam beberapa bagian.

Selamat menikmati. « Read the rest of this entry »

Meraba Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Barack Obama

Desember 4, 2008 § 1 Komentar

DALAM tiga pekan terakhir, presiden terpilih AS, Barack Obama, telah mengumumkan dua tim kabinet yang akan menentukan postur kebijakan luar negeri pemerintahannya. Dua tim itu, adalah tim ekonomi dan tim keamanan.

Tim ekonomi diisi oleh figur-figur pro-neoliberal seperti, mantan menteri keuangan jaman Bill Clinton, Lawrence Summers, sebagai direktur dewan ekonomi nasional (DEN), dan Timothy Geithner, presiden bank sentral New York, sebagai menteri keuangan. Komentator politik Naomi Klein mengatakan, Summers, bersama-sama dengan Robert Rubin dan Alan Greenspan, adalah arsitek utama dari deregulasi sistem keuangan Amerika di masa Clinton, yang membuahkan krisis saat ini. Ekonom Michael Hudson menambahkan, Summers adalah orang yang bertanggung jawab terhadap mewabahnya penyakit kleptokrasi di Rusia pasca runtuhnya Uni Sovyet.

Sementara itu, tim keamanan diisi oleh figur-figur yang secara terbuka mendukung perang Irak. Hillary Clinton, misalnya, memberikan suara setuju pada perang Irak, dan selama masa kampanye calon presiden Partai Demokrat, ia selalu mengindikasikan pendekatan diplomasi koersif dalam kebijakan luar negeri AS. Robert Gates, yang tetap ditempatkan sebagai menteri pertahanan, adalah orang yang bersama-sama dengan jenderal David Petraeus, menghendaki penambahan jumlah pasukan sebesar 20 ribu hingga 25 ribu untuk mengantisipasi skenario perang Irak berakhir gagal. Adapun James Jones, mantan admiral AL AS dan panglima komando NATO, yang didapuk sebagai direktur dewan keamanan nasional (DKN), adalah figur yang mewakili apa yang dikenal sebagai kompleks-industri-militer (industrial-military-complex). Jones adalah juga anggota board raksasa multinasional Chevron dan Boeing, serta president and Chief Executive dari U.S. Chamber of Commerce’s Institute for 21st Century Energy, yang sering mendapat kritik dari kelompok-kelompok lingkungan. « Read the rest of this entry »

Mr. Greed: Saya hanya kambing hitam

November 29, 2008 § Tinggalkan komentar

AMBRUKNYA bursa saham Wall Street yang kemudian menghela ekonomi AS dan dunia ke dalam krisis, telah memunculkan sosok manusia yang tamak, rakus, dan haus kekayaan, sebagai biang keladi penyebab krisis. Banyak orang kemudian berbicara, tidak hanya bagaimana mengatasi krisis ini tapi, juga bagaimana agar manusia-manusia rakus bin tamak (greed) ini tidak muncul lagi dalam gelanggang pertarungan ekonomi.

Orang lantas beramai-ramai bicara soal perlunya pembentukan arsitektur baru sistem keuangan dunia, perlunya aturan-aturan yang lebih ketat untuk mencegah maraknya aksi spekulasi di pasar uang. Permbicaraan ramai itu, terutama munculnya sosok Mr. Greed, menarik perhatian saya. Siapa sebenarnya Mr. Greed ini, dan bagaimana ia menjelaskan duduk soal posisinya dalam centang-perenang krisis ekonomi global kini. Untuk itu, saya melakukan wawancara imajiner dengan Mr. Greed. Berikut petikannya: « Read the rest of this entry »

30 Tahun Reformasi Ekonomi Cina

November 25, 2008 § 2 Komentar

TAHUN ini, reformasi ekonomi Cina berumur 30 tahun. Sejak gong reformasi ditabuh pada 1978, tak terhitung jumlah publikasi, baik dalam bentuk buku, makalah, berita di koran maupun televisi, yang memberikan pujian terhadap keputusan berani rejim Deng Xiaoping.

Data-data yang ada memang memberikan dukungannya terhadap segala puja-puji itu. Kalangan neoliberal kanan, seperti ekonom Jeffrey Sachs, mengatakan, performa ekonomi Cina menunjukkan betapa kapitalisme, atau dalam arti yang lebih politis ekonomi pasar, kembali membuktikan ketangguhannya di hadapan sistem yang lain. Benar bahwa ekonomi pasar sering menderita krisis tapi, di waktu yang lain ia kembali menunjukkan kebangkitannya yang semakin kuat.

Sementara pejalan neoliberal di sebelah kiri, seperti ekonom Joseph Stiglitz, memberikan tepuk tangan kepada Cina, karena sikapnya yang hati-hati dalam menerapkan agenda Konsensus Washington. Cina, bagi Stiglitz, adalah contoh terbaik bagaimana sebuah rejim politik tidak boleh serta-merta tunduk pada rejim neoliberal. Sementara, Rusia, adalah contoh terburuk bagaimana penerapan neoliberal dalam satu malam, menyebabkan kapal negara itu karam.

Lalu bagaimana kita memaknai 30 tahun reformasi ekonomi Cina itu?

Di media ini saya beberapa kali menulis soal Cina, dimana posisi saya adalah meragukan masa depan sukses ekonomi Cina tersebut. Tapi, pada kesempatan ini, saya akan mengajak pembaca untuk melihat bagaimana rejim Deng meletakkan dasar-dasar reformasi ekonominya pada 30 tahun yang lalu.

Antitesa terhadap rejim Mao

Saya menganggap, model pembangunan yang dijalankan Cina saat ini adalah model neoliberal. Bagi saya, proyek reformasi ekonomi yang dijalankan Deng, adalah antitesa terhadap proyek yang dijalankan Mao sebelumnya. Kebijakan ekonomi kedua rejim ini sama sekali tidak memiliki kesinambungan, sebagaimana yang diyakini sebagian kalangan progresif, ketika memberi label “Sosialisme Pasar” terhadap kebijakan yang ditempuh Deng.

Seperti dituturkan pakar ekonomi-politik Gregory Albo, inti strategi pembangunan Cina di masa Mao, mirip dengan strategi yang dilaksanakan oleh Uni Sovyet: alat-alat produksi dinasionalisasi sebagai milik negara, perencanaan komando terpusat, pembangunan industri-industri berat, perlindungan keamanan tanpa hak-hak politik buruh dan petani, penindasan terhadap level konsumsi buruh dan petani untuk memaksimalkan potensi kelebihan ekonomi, dan konversi kelebihan ekonomi ke dalam investasi tingkat tinggi di bidang manufaktur, dan industri. Albo melanjutkan, dengan jumlah populasi petani yang sangat besar, kolektivisasi pertanian dan sistem komune pedesaan menjadi komponen sentral pembangunan Cina.

Hasil dari kebijakan ini, tak bisa dipandang enteng. Ekonom Martin Hart-Landsberg dan Paul Burkett, menulis, antara tahun 1953 hingga berakhirnya era Mao, output industri Cina meningkat rata-rata 11 persen per tahun; walaupun sempat terinterupsi pada masa revolusi kebudayaan (1966-1976), produksi industri tetap meningkat rata-rata di atas sepuluh persen. Dengan pengecualian bantuan yang kecil dari Uni Sovyet pada dekade 1950an, pencapaian ini diraih tanpa ketergantungan terhadap investasi asing.

Di bidang pertanian, sebagai dampak dari penerapan sistem komune pedesaan, petani Cina memperoleh kecukupan di bidang pangan. Bahkan, dibanding dengan negara-negara berkembang lainnya, produksi sektor pertanian Cina lebih baik. Sebagai contoh, dibandingkan dengan India, pada 1977, pertumbuhan pangan Cina mencapai 30 sampai 40 persen per kapita, padahal luas tanah yang bisa dimanfaatkan kurang dari 14 persen, sementara distribusi pangannya jauh lebih merata dengan jumlah penduduk yang dua kali lebih besar dari India.

Di sektor kesehatan, tingkat kematian dini menurun drastis dan tingkat harapan hidup meningkat pesat, meninggalkan negara-negara berpendapatan rendah lainnya di belakangnya; di sektor perumahan dan jaminan sosial, rakyat, terutama petani, tak perlu khawatir. Kemiskinan massal (dengan pengecualian masa “Lompatan Jauh ke Depan” ) berhasil dienyahkan. Adapun di bidang pendidikan, pemerintah membangun sarana pendidikan massal, dan petani Cina memiliki akses yang sangat luas terhadap pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Dan ini yang tak kalah penting, di bawah Mao, polarisasi sosial yang ekstrim antara si kaya dan si miskin, yang menjadi gambaran abadi struktur sosial pra-revolusi 1949, melenyap. Tak heran jika Harry Magdoff dan John Bellamy Foster, menyimpulkan, pada akhir 1970an, Cina sukses membangun struktur masyarakat yang paling egaliter di dunia dalam pengertian distribusi pendapatan dan pemenuhan akan kebutuhan dasar.

Bukan berarti, pembangunan di bawah Mao tidak bermasalah. Ada dua soal utama penyebabnya: pertama, sistem politik yang tertutup, yang tidak akomodatif terhadap aspirasi dari bawah, menyebabkan tersumbatnya inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan masyarakat. Benar bahwa pemerintah sanggup menyediakan kebutuhan dasar tapi, hal tersebut tidak cukup untuk meredam dinamika dalam masyarakat. Misalnya, ketika ketidakpuasan yang meluas terhadap kinerja ekonomi, politik, dan sosial yang berujung pada insiden Tiananmen pada 1976, dihadapi dengan keras oleh pemerintah.

Penyebab kedua, yang berkoinsidensi dengan kebijakan politik yang tertutup, adalah situasi politik Perang Dingin saat itu. Sebagai sebuah rejim yang menantang dominasi rejim kapitalis, Cina menerima resiko pemboikotan dan isolasi ekonomi terhadap perdagangan luar negerinya. Kondisi inilah yang memaksa Mao meluncurkan kebijakan “Lompatan Jauh ke Depan” untuk memobilisasi sumberdaya internal guna memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, isolasi dan boikot tersebut, memunculkan perdebatan luas di kalangan internal partai menyangkut jalan pembangunan Cina yakni, antara mereka yang disebut “kelompok kiri/leftist” dengan “para pejalan kapitalis/capitalist roader.”

Masalah-masalah inilah yang kemudian berimbas pada kinerja ekonomi, menjelang berakhirnya era Mao. Dan ketika Mao wafat, dan Deng Xiaoping, yang merupakan tokoh sentral “capitalist roader” menjadi pemimpin tertinggi, ia menganggap semua kesulitan ekonomi tersebut disebabkan oleh kebijakan salah yang ditempuh Mao.

Sosialisme Pasar

Deng, yang secara publik tetap mengaku berkomitmen terhadap sosialisme, dengan segera meluncurkan kebijakan yang disebutnya “Sosialisme Pasar.” Pada kesempatan lain, ia menyebut kebijakannya sebagai “Sosialisme dengan karateristik Cina.” Melalui kebijakan ini, ia berpendapat Cina akan sanggup keluar dari kungkungan keterbelakangan dan kemelarataan yang menimpanya.

Apapun namanya, dalam Third Plenum Partai Komunis Cina, pada Desember 1979, dicapai keputusan untuk menggunakan kekuatan pasar dalam menggerakkan mesin ekonomi. Untuk itu, ada tiga kebijakan utama yang dicanangkannya, di masa-masa awal kepemimpinannya.

Pertama, pada awal 1979, di kota-kota tertentu pemerintah mempromosikan sosialisme pasar guna menciptakan pasar kerja. Pertimbangannya, tanpa kebebasan untuk mengalokasikan “sumberdaya kerja” manajer tidak akan sanggup bertindak rasional dalam merestrukturisasi produksi guna merespon sinyal yang dipancarkan oleh pasar. Pasar kerja, juga memungkinkan manajemen untuk melakukan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

Kebijakan ini tentu saja mensyarakan pemerintah untuk melemahkan dan membungkam kekuatan serikat pekerja yang, merupakan warisan rejim Mao. Upaya penghancuran kekuatan serikat ini, berlanjut pada 1983, ketika pemerintah memutuskan agar perusahaan negara menggaji buruh baru di atas basis kontrak, tanpa jaminan kerja dan kesejahteraan yang selama ini dinikmati oleh buruh perusahaan negara. Hasilnya, pada akhir 1987, perusahaan negara Cina (China’s state-owned enterprise/SOEs), telah menggaji 7.51 juta buruh kontrak, sekitar 8 persen dari buruh industrial. Pada tahun yang sama, sekitar 6 juta buruh perusahaan negara berhadapan dengan “reformasi tenaga kerja, dimana hasilnya mereka menjadi buruh kontrak.”

Sektor swasta juga diharuskan untuk menjalankan reformasi ketenagakerjaan ini, sebagai bagian dari proses reformasi. Sebelumnya, perusahaan swasta dibatasi hanya boleh mempekerjakan kurang dari tujuh anggota keluarga. Namun, ketentuan ini kemudian dihapus pada 1987, dan hasilnya pekerja di sektor swasta meningkat dari 240 ribu pada akhir 1970an menjadi 1.1 juta pada 1981 dan 3.4 juta pada 1984.

Langkah kedua, yang ditempuh rejim Deng adalah meneken kebijakan “pintu terbuka” pada 1979. Berbekal kebijakan ini, pemerintah kemudian menetapkan empat zona khusus ekonomi di sepanjang pesisir selatan provinsi Guangdong dan Fujian, bagi investor asing. Deng berargumen, kehadiran investor asing akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan membawa masuk teknologi baru, sekaligus menjadi “sekolah” tempat belajar tentang bagaimana mengoperasikan ekonomi pasar. Kebijakan ini kemudian disusul dengan serangkaian kebijakan lain pada 1983 untuk merangsang lebih banyak investasi asing langsung masuk, dengan cara menghapuskan pembatasan-pembatasan yang membatasi investor asing untuk melakukan usaha bersama dengan investor domestik, dan juga untuk memuluskan jalan bagi kepemilikan investor asing.

Langkah ketiga, dalam proses awal reformasi ekonomi ini adalah perintah agar dibubarkannya sistem produksi kolektif, pada September 1980. Dekolektivisasi ini diikuti oleh sejumlah langkah seperti, dibentuknya sistem produksi berbasis rumah tangga sebagai ganti sistem produksi berbasis kolektif. Hasilnya, pada 1983 hampir 98 persen dari seluruh petani rumah tangga beroperasi menurut logika sistem baru ini, dimana lahan-lahan kolektif dimanfaatkan untuk memproduksi barang-barang yang dijual di pasar. Aturan baru ini kemudian disusul dengan regulasi pada 1983-1984, dimana para pemilik lahan kontrak diharuskan untuk menggunakan buruh upahan (wage workers) untuk produksi dan atau menyewakan lahannya kepada petani.

Hancurnya sistem komune ini, juga berimbas pada keseimbangan kekuasaan, dimana terjadi transfer kekuasaan politik dan ekonomi kepada pemerintahan baru. Konstitusi 1982, misalnya, semula memberikan kekuasaan administratif dan politik kepada komune untuk membentuk perusahaan kota dan desa. Dengan perubahan keseimbangan kekuasaan tadi, pemerintah baru kemudian mengambilalih ase-aset industrial komune, dan selanjutnya merestrukturisasinya menjadi perusahaan kota dan desa (township and village enterprises/TVEs).

Dihancurkannya sistem komune, juga berarti dicabutnya petani dari lahan pertaniannya. Dan seperti ditulis Jim Yardley, di harian The New York Times (12/9/2004), selama tahun 1980an itu, para petani yang tercerabut dari lahannya tersebut, kemudian bermigrasi, menempuh perjalanan lebih dari seribu mil menuju ke kota-kota seperti Beijing, Sanghai, Guangzhou, dsb. Para ahli memperkirakan, setiap tahunnya tidak kurang dari 7-10 juta migran baru menyerbu kota-kota di Cina.

Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung, yang menyebabkan Cina tidak hanya dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan tapi, juga sebagai negara dengan jumlah pekerja migran yang fantastis. Celakanya, setelah 30 tahun reformasi bergerak, serbuan penduduk pedesaan ini baru dirasakan sebagai sebuah masalah besar. Sesuatu yang tak diperkirakan sebelumnya, ketika gong reformasi ditabuh pertama kali pada 1978.***

Kepustakaan:

Gregory Albo, “China and the World Market:Thirty Years of the “Reform” Policy,” Source: http://mrzine.monthlyreview.org/albo310308.html

Jim Yardley, “In a Tidal Wave, China’s Masses Pour From Farm to City,” The New York Times, September 12, 2004.

Martin Hans-Landsberg and Paul Burkett, “China and Socialism Market Reforms and Class Struggle,” Monthly Review Press, NY, 2005.

Repolitisasi atau Gerilya Politik?

November 17, 2008 § Tinggalkan komentar

Komentar atas hasil riset Demos “Repolitisasi Gerakan Sipil”

PERTAMA-TAMA, saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan Demos, untuk menjadi pembaca atas hasil riset yang sangat penting ini.

Untuk memudahkan komentar ini, saya mau membaginya atas tiga bagian: (1) Perspektif Teoritis; (2) Perspektif Politik; dan (3) Perspektif Organisasi. Tapi, perlu dicatat, komentar ini bersifat umum karena terbatasnya waktu yang disediakan.

1. Perspektif Teoritis

Riset ini bertujuan untuk melihat bagaimana gerakan masyarakat sipil, memainkan peran politik yang lebih signifikan dalam era demorasi liberal saat ini. Peran politik, karena selama hampir sepuluh tahun demokratisasi berlangsung, masyarakat sipil terpinggirkan di hampir seluruh lini kehidupan, yang berakibat proses demokratisasi dibajak oleh oligarki. Kini saatnya repolitisasi agar demokrasi tidak hanya tampil dalam wajahnya yang prosedural tapi, juga substantif.

Demikian kira-kira inti soal yang diajukan Demos. Pertanyaan yang segera muncul dalam benak saya, secara teoritik apa yang melandasi keputusan repolitisasi? Demos mencoba memberikan sejumput argumen dengan mengutip pandangan dari Leonardo Avritzer berdasarkan studinya di Amerika Latin dan John Harris atas studinya di India. Tapi, baik studi dari Avritzer maupun Harris, lebih condong menjawab soal yang sepertinya diajukan oleh Demos sendiri: mengapa demokrasi tidak berjalan seperti yang diidealkan.

Menurut saya, jika repolitisasi dimaksudkan untuk merebut kembali ruang politik yang telah dibajak oleh oligarki, maka ini merupakan respon politik, bukan respon teoritik. Pembedaan ini penting untuk melihat sejauhmana signifikansi repolitisasi ini bagi pendalaman substansi demokrasi di satu sisi, dan perkembangan teoritik gerakan sipil di sisi lain.

Apa yang dimaksud dengan perspektif teoritis? Tidak lain bagaimana gerakan sipil memandang situasi ekonomi-politik internasional, nasional, dan lokal yang terjadi saat ini. Bagaimana mereka melihat demokrasi yang bergandeng tangan dengan neoliberalisme di satu sisi dan perang melawan terorisme di sisi lain, misalnya. Adakah ini dua sisi dari satu koin yang sama ataukah dua hal yang bertentangan secara diametral?

Ambil contoh. Di negara-negara pasca kediktatoran, menurut Adam Przesworski, strategi demokratisasi berlangsung melalui jalan “Democratization via Internationalization.” Ada lebih dari seratus negara pasca kediktatoran, mulai dari Eropa Timur, Amerika Latin, Afrika, hingga Asia, yang menempuh jalur ini. Strategi ini intinya menggabungkan antara demokrasi liberal di bidang politik dan ekonomi pasar di bidang ekonomi, yang kemudian melahirkan apa yang oleh William I. Robinson sebut sebagai “Poliarchy” atau Demokrasi Neoliberal. Dengan strategi ini, tugas pemerintahan hasil pemilu adalah untuk melayani dan menjamin bekerjanya mekanisme pasar sembari menjauhkan diri dari masalah publik. Tentu saja, pemerintahan tersebut bukan sebuah entitas yang homogen dan monolitik tapi, secara substansial peran mereka dikebiri ketika berkaitan dengan mekanisme pasar.
Mengikuti analisa Przewroski ini, berarti, proses konsolidasi demokrasi yang terjadi di negara-negara pasca kediktatoran secara sengaja dirancang untuk melayani kepentingan oligarki, yang sebenarnya akar, tunas dan pohonnya merupakan warisan kediktatoran. Dengan demikian, demokrasi bukan dibajak oleh oligarki seperti yang menjadi kesimpulan umum gerakan sipil saat ini. Melayani berarti, prosedur dan perangkat demokrasi dijadikan mesin dan kendaraan bagi oligarki untuk memenuhi kepentingannya. Dengan begitu, siapapun yang ingin berkompetisi dalam arena demokrasi neoliberal atau Poliarchy ini, mesti mengikuti aturan main oligarki.

Sementara dibajak berarti, konsolidasi demokrasi adalah sebuah proses yang terbuka, arena pertarungan politik yang relatif fair, yang secara kebetulan dimenangkan oleh oligarki. Dalam perspektif ini, repolitisasi merupakan solusi untuk mengalahkan oligarki. Posisi teoritik ini yang tampaknya diambil oleh penelitian ini.

2. Perspektif Politik

Jika keputusannya adalah repolitisasi, lantas bagaimana gerakan sipil menghadapkan wajahnya pada aturan main demokrasi neoliberal ini? Secara programatik, apakah program-programnya merupakan antitesa terhadap kebijakan-kebijakan rejim demokrasi neoliberal? Jika berbeda, sejauh mana perbedaan itu? Jika tidak memiliki perbedaan yang signifikan, lantas sejauh mana dampak repolitisasi ini bagi pendalaman substansi demokrasi?

Sebagai contoh, jika rejim demokrasi neoliberal mengintrodusir neoliberalisasi seluruh aspek kehidupan, apakah gerakan sipil mengusung agenda yang berbeda? Jika rejim demokrasi neoliberal bersepakat dengan agenda perang global melawan terorisme, bagaimana program politik gerakan sipil soal ini? Jika rejim demokrasi neoliberal mengeluarkan kebijakan menyangkut independensi bank sentral, bagaimana posisi gerakan sipil menyangkut isu ini? Masih banyak pertanyaan yang secara programatik bisa diajukan.

Sayangnya, soal-soal seperti ini, tidak terlalu terungkap dalam penelitian ini. Saya kira ini merupakan dampak dari pilihan repolitisasi dalam perspektif “demokrasi dibajak oleh oligarki.” Mungkin itu pula sebabnya, yang tampil menonjol dan sangat kaya dalam studi ini adalah pilihan strategi taktik yang diambil oleh gerakan sipil yang memutuskan untuk repolitisasi.

3. Perspektif Organisasi

Gerakan sosial yang memutuskan untuk bertarung dalam arena elektoral, membutuhkan dua syarat utama: (1) pemimpin atau figur populer; dan (2) struktur organisasi yang menjangkau luas hingga ke basis massa. Tanpa dua syarat utama ini, maka keputusan untuk repolitisasi tak lebih sebagai gerilya politik belaka.

Agar dua syarat ini terpenuhi, dibutuhkan alat dan mesin organisasi yang efektif seperti: media, pembiayaan organisasi, dan sistem rekrutmen keanggotaan. Media dibutuhkan agar kebijakan-kebijakan organisasi tembus hingga ke tingkat basis; media juga merupakan miniatur dan alat perekat keanggotaan organisasi secara teoritis dan politis.

Pembiayaan organisasi penting untuk menjaga independensi dan tanggung jawab organisasi terhadap anggota. Di sini ada dua isu penting: darimana dana berasal dan kemana dana dialirkan. Sedangkan rekrutmen organisasi mencerminkan karakter organisasi tersebut: bagaimana komposisi gender, kelas, dan etnis terwakili di dalam struktur dan keanggotaan.

Masalah-masalah ini, juga belum terungkap luas dalam studi ini.

Namun demikian, terlepas dari itu semua, riset ini sungguh sangat penting sebagai bahan pembelajaran bagi gerakan sosial di Indonesia, terutama berkaitan dengan pilihan strategi-taktik yang tepat dalam membendung gelombang pasang demokrasi neoliberal.***

New York, Feb. 13, 2008.

Mandeknya Ilmu Sosial di Indonesia

November 11, 2008 § 8 Komentar

DALAM beberapa kesempatan, saya sering bercakap-cakap dengan rekan saya Philip J. Vermonte, yang kini tengah studi doktoral di universitas Northern Illinois, Chicago. Namanya ngobrol, ada-ada aja yang diomongin. Satu dari sekian percakapan yang saya ingat, adalah kegundahan kami bersama soal mandegnya perkembangan ilmu sosial di Indonesia.

Ambil contoh terakhir, menyangkut krisis ekonomi di Amerika. Sejauh bacaan saya, dari media massa dan juga perbincangan di internet, tidak ada satu analisa yang mendalam dan komprehensif dari para akademisi di Indonesia, menyangkut sebab-musabab terjadinya krisis ini. Yang ada adalah artikel dalam bentuk kolom, dengan mengutip satu dua pendapat dari pakar, atau – lebih buruk lagi – pendapat sambil lalu yang cenderung cari gampang.

Pendapat paling populer, dari para akademisi itu menyangkut krisis ekonomi Amerika, bahwa hal itu disebabkan oleh perilaku tamak dan rakus dari sebagian kapitalis. “Krisis ini menjadi pelajaran bagi tingkah buruk tersebut, dan biarkan saja krisis ini melibas kapitalis-kapitalis tamak dan rakus tersebut.” Pendapat seperti ini, yang keluar dari mulut mereka yang mengaku intelektual, yang bergelar master atau doktor, tentu saja menggelikan dan patut disayangkan. Kenapa untuk sampai pada kesimpulan seperti itu, harus bersekolah jauh-jauh dengan biaya yang tidak murah?

Ok, kembali ke topik. Apa ukuran ilmu sosial di Indonesia tidak berkembang? Saya bilang pada Philip. ”tidak fair membandingkan perkembangan ilmu sosial di Amerika dengan di Indonesia.” Situasi dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan tradisi akademiknya bagai bumi dan langit. Saya kira, Philip setuju dengan saya. Tapi, saya mengatakan lebih lanjut padanya, “kenapa India dan juga Amerika Latin, perkembangan ilmu sosialnya begitu dahsyat?” Bukankah, kedua kawasan itu sama-sama miskin, penuh konflik dan juga terbelakang seperti Indonesia? Tapi, keduanya sanggup memunculkan teori-teori sosial yang mampu bahkan, seringkali mengkanvaskan teori ilmu sosial di Barat. India, misalnya, muncul dengan teori post-kolonialnya dan Amerika Latin dengan teori Ketergantungannya.

Saya lalu coba-coba mendaftar beberapa soal yang menyebabkan mandegnya ilmu sosial di Indonesia. Pertama, kemandegan itu harus dilacak sejak Orde Baru berkuasa. Hal itu ditandai oleh dilarangnya Marxisme sebagai mata ajaran di seluruh jenjang pendidikan. Ini sangat penting karena, anda tidak bisa belajar teori dengan benar dalam suasana akademik yang tidak demokratis. Misalnya, ketika pengajar mengatakan, Marxisme itu berbahaya, teori kelas itu tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, para murid tidak bisa bertanya “kenapa berbahaya dan kenapa tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia?” Sekali murid bertanya, maka pengajar langsung curiga, “jangan-jangan si murid ini dari keluarga atau ada hubungan keluarga dengan orang-orang PKI.” Gila kan?

Katakanlah, si pengajar orang yang bijaksana dan terbuka pada pertanyaan seperti itu. Dan ia mau mendiskusikannya di ruang kelas, apa yang terjadi? Si pengajar dipanggil oleh atasannya, di cek “kebersihan dirinya,” lalu di wanti-wanti. Gila juga kan?

Celakanya, larangan itu masih berlaku hingga kini, masa dimana orang berbusa-busa bicara demokrasi dan keterbukaan. Dan kita dapati, para intelektual yang menghujat Marxisme dan teori kelas, tanpa memperjuangkan secara sungguh-sungguh demokratisasi dunia pendidikan. Dan sangat lucu, bagaimana mereka bisa menghujat Marxisme dan teori kelas, tanpa sungguh-sungguh memahami apa itu Marxisme dan teori kelas, mendiskusikannya secara terbuka dan egaliter? Lantas, darimana mereka belajar Marxisme? Sembunyi-sembunyi di malam gelap? Pantas, jika ada joke, “salah satu tanda seorang intelektual, adalah dia berkacamata.” Hah?

Selain itu, pelarangan mata ajaran Marxisme membuat para intelektual dan calon intlelektual di Indonesia, terputus dari akar tradisi akademik yang sangat besar dan sangat dalam di dunia ini. Bagaimana anda bisa memahami teori Weberian, Parsonian, Schumpeterian, Keynesian, Dahlian atau bahkan Hayekian, tanpa memahami Marxian? Bagaimana anda bisa memahami, pandangan dunianya Ali Syari’ati, Murtadha Mutahhari atau Sayyid Qutb, tanpa memahami pandangan dunianya ilmuwan sekuler? Perkembangan ilmu itu berlangsung secara dialektik, yang satu tidak mungkin berkembang tanpa yang lain, ia adalah hasil pergumulan tanpa henti, saling serang, saling kritik, yang satu mengafirmasi atau bahkan menegasi yang lain. Ilmu pengetahuan tak bisa berkembang atas nama yang suci, atau atas nama doktrin-doktrin yang turun dari langit.

Penyebab kedua mandegnya ilmu sosial di Indonesia, adalah tidak adanya penghargaan yang komprehensif terhadap para intelektual. Coba dengar kata alm. Soedjono, mantan orang kuat jaman Soeharto, “Intelektual nggak patut didengar, tidak ada unsur ketuhanannya,” (Tempo, 4-10/2/2008). Akibat turunannya, yang berlanjut hingga kini, tidak ada fasilitas perpustakaan yang lengkap, tidak ada mekanisme yang terukur dan teruji menyangkut peningkatan kualitas tenaga pengajar, tidak ada jurnal yang berbobot, tidak ada dukungan bagi penerbitan karya-karya akademik bermutu, serta tidak ada jaminan rasa aman bagi intelelektual dalam kerja-kerja akademiknya.

Kita tentu masih ingat kasus yang menimpa Arief Budiman cs dari universitas Satya Wacana, Salatiga, yang dipersona non gratakan, hanya karena mereka bersuara beda dengan kepentingan kekuasaan. Kasus paling anyar, tentu saja perlakuan keji terhadap almarhum Munir, yang dihabisi akibat kritik-kritiknya yang tajam. Dan hingga kini, kita masih saja mendengar, para intelektual yang bicara kritis, bisa segera di cap provokator, atau merusak suasana nyaman yang sangat dibutuhkan saat ini.

Ketiga, dua keadaan di atas telah membentuk budaya intelektual yang kering kerontang dan mentalitas cari aman serta penempuh jalan pintas. Kita tentu ingat dengan ungkapan ini, “karya terbesar intelektual di Indonesia, adalah disertasi doktoralnya.” Setelah itu, tak ada lagi, dan dalam waktu singkat mereka berbondong-bondong menjadi komentator atau menjadi manajer.

Kita akan dengan mudah menemukan mereka lewat artikel-artikel yang bertaburan di media massa. Bahkan, ada yang secara spektakuler sanggup menulis lebih dari dua artikel berbeda dalam sehari di media yang berbeda. Kita juga akan mudah melihat wajah mereka di layar kaca, menjadi pembicara atau host. Kalau kita ikuti perdebatan mereka di layar kaca, kita akan segera tahu betapa pandainya mereka bermain kata-kata.

Profesi lain dari para intelektual ini adalah menjadi manajer kampanye politik dari kandidat yang mereka dukung atau yang membayarnya. Jika kandidat yang mereka dukung menang, mereka ikut dalam kereta kencana kekuasaan, menjadi juru bicara atau tukang bisik penguasa. Kita jadi bingung, mereka omong sebagai intelektual yang harus menimbang secara cermat setiap kata yang diucapkan dan ditulisnya, atau mereka menjadi tukang pembenar segala langkah yang ditempuh patronnya. Hari ini omong A, besok omong B.

Kondisi ini dengan telak mematahkan asumsi yang luas diyakini selama ini, bahwa kesulitan terbesar dari tidak lahirnya karya-karya bermutu dari intelektual di Indonesia, karena rendahnya imbalan material buat mereka. Boleh jadi benar bahwa gaji para intelektual itu sangat rendah dibandingkan dengan rekannya di Amerika, misalnya. Tapi, kita tahu persis, kini sebagian dari para intelektual itu menikmati pendapatan yang sangat besar, bahkan ada yang telah menjadi kaya-raya. Hampir semua dari intelektual yang bergelar doktor itu punya proyek, apakah dalam bentuk LSM atau lembaga think-tank. Tapi, apakah kemudian mereka menghasilkan karya bermutu?

Justru karya bermutu, lahir dari intelektual asketis macam Sartono Kartodirdjo.***