Negara dan Utang Luar Negeri

Juni 13, 1996 § 1 Komentar

Kompas Online
Kamis, 13 Juni 1996

TIDAK dapat dihindari bahwa pembicaraan mengenai Utang Luar Negeri (ULN) cenderung repetitif, berputar-putar, seperti lingkaran setan. Ini terbukti dari banyaknya artikel, diskusi, seminar maupun buku-buku yang telah dipublikasikan. Namun, tidak nampak adanya upaya yang sungguh-sungguh dan mendasar, dalam memecahkan problem ULN tersebut. Karena itu pula, perbincangan seputar ULN tetap aktual.

Para ekonom, terutama yang beraliran strukturalis, tidak bosan-bosannya mengingatkan, bahwa ULN Indonesia yang saat ini telah mencapai angka di atas 100 milyar dollar AS sudah sangat mengkhawatirkan. Pelbagai analisis menyimpulkan bahwa Indonesia kini telah terjebak dalam situasi yang disebut Fisher Paradox, yakni situasi di mana semakin kita melunasi kewajiban membayar ULN beserta cicilan bunganya, semakin banyak akumulasi utang LN. Hal ini disebabkan karena untuk membayar utang beserta cicilan bunga utang, dibutuhkan utang baru. Akhirnya kita terjebak dalam perangkap utang (debt trap), sehingga kemandirian dan kedaulatan sebagai suatu bangsa menjadi terancam.

Sritua Arief (1994) menemukan bahwa pembayaran ULN beserta cicilan bunga utang termasuk satu di antara dua komponen utama yang menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan. Ini berarti, keyakinan bahwa ULN akan ditutup dengan cadangan devisa yang berasal dari net ekspor yang positif tidak memiliki bukti empiris yang absah. Bahkan, ULN telah menyebabkan dikorbankannya sumber-sumber ekonomi riil saat ini dan masa depan. ULN ternyata tidak berdampak positif dalam memperbaiki taraf hidup ekonomi rakyat. Sadar atau tidak sadar, rakyat telah bekerja untuk kepentingan pihak asing yang memiliki modal tersebut.

Apa yang dikemukakan Sritua tersebut, kemudian mendapatkan pembuktian secara analitis oleh Umar Juoro (1995). Dengan menggunakan perangkat analisis ekonometrika yang terbaru, yakni ECM (error correction model), didapatkan bahwa ULN menunjukkan hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini membuktikan bahwa ULN telah menjadi biang keladi keterbelakangan yang berketerusan.

Upaya para ekonom, baik secara deskriptif maupun yang didasarkan atas analisis kuantitatif yang canggih tersebut, dalam prakteknya ternyata kurang mendapat sambutan positif dari pihak negara. Ini tercermin dari dua keadaan.

Pertama, sama sekali tidak nampak upaya yang sungguh-sungguh untuk mengurangi bahkan menghapus ketergantungan Indonesia terhadap ULN. Bahkan ULN tetap diandalkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, dan karenanya lobby untuk mendapatkan pinjaman baru terus dilaksanakan.

Kedua, diskusi profesional dan bertanggung jawab mengenai dampak ULN, serta-merta berhenti begitu Presiden Soeharto mengatakan bahwa ULN tidak menjadi beban berat buat Indonesia. Ini karena kemampuan kita dalam membayar atau melunasi ULN sesungguhnya sangat besar sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terhadapnya.

Kedua situasi ini membuktikan bahwa ULN bukan lagi monopoli para ekonom yang terus mencari solusi dalam perspektif teknis-ekonomi. Masalah utang ini telah berjalin-berkelindan dengan masalah politik, sosial dan budaya. Karena itu, penyelesaiannya harus dicari di luar batas-batas logika ekonomi murni.

Saya berkeyakinan bahwa akar penyelesaiannya harus dicari dalam logika ekonomi-politik. Ini bisa dimulai dengan pertanyaan: Mengapa pemerintah tutup mata dengan temuan para ekonom tersebut?

Tergantung negara

Juan C. Sanchez Arnau (1979), mengatakan bahwa kambuhnya utang dan kenaikannya bersangkut paut dengan kedudukan masyarakat yang terperas dan terhalang sebagai keseluruhan, bersangkut paut dengan sifat hakikat jenis masyarakat apa yang dikehendaki oleh elit yang memerintah. Dalam perspektif Arnau, negara bukanlah sebuah institusi yang netral, yang mengatasi pergolakan kepentingan dalam masyarakat. Negara justru memiliki kepentingannya sendiri, yang boleh jadi bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Pernyataan Arnau ini menunjukkan bahwa keberadaan ULN, sangat ditentukan oleh sifat dan bentuk negara yang bersangkutan. Jika negara tetap menghendaki diberlakukannya ULN sebagai andalan dalam pembiayaan pembangunan, maka analisis dan temuan apa pun yang disodorkan kepada negara tetap saja tidak memiliki manfaat. Paling minimal, hasil kajian ilmiah itu dijadikan sebagai bahan bandingan, tapi bukan referensi yang utama. Demikian pula sebaliknya.

Tentu saja, peran negara untuk melestarikan ULN bukan tanpa perhitungan akan manfaat yang diperolehnya. Apakah itu manfaat ekonomis maupun manfaat politis.

Peter Evans, sosiolog Amerika Serikat, mengajukan teori persekutuan segi tiga (tripple alliance) yang dapat kita gunakan sebagai alat untuk melihat peran negara tersebut. Menurut Evans, terjadi kerja sama antara modal asing (baca: ULN) dengan pemerintah di negara pinggiran dan borjuasi lokal dalam mengeruk kekayaan di negara pinggiran. Pemerintah membutuhkan modal, teknologi dan akses ke pasar dunia untuk menggerakkan pembangunan di negaranya. Tetapi supaya pemerintah tidak dituduh hanya menjadi pelayan dari modal asing, maka perlu ditumbuhkan borjuasi lokal (Arief Budiman, 1995).

Dalam persekutuan segi tiga ini, masing-masing pihak mendapat keuntungannya. Modal asing mendapat keuntungan berupa reproduksi kapital secara terus-menerus dalam bentuk repatriasi keuntungan ke negara asal, sementara pemerintah dan borjuasi lokal memperoleh bagian yang maksimal guna terus mempertahankan kekuasaannya. Inilah akar sebabnya, mengapa negara tetap saja mengandalkan ULN sebagai komponen dalam pembiayaan pembangunan.

Dengan demikian, apakah ULN tersebut berdampak negatif terhadap pertumbuhan atau telah menyebabkan defisit transaksi berjalan bukan persoalan yang utama. Yang terpenting adalah kepentingan pihak negara yang sebenarnya menikmati keberadaan ULN tetap terjamin. Bahwa
perilaku ekonomi-politik negara itu merugikan rakyat banyak, itu masalah yang lain. Pada tahap ini, guna meredam gejolak yang terjadi dalam masyarakat, negara melaksanakan praktek hegemoni lewat aparatus ideologi dan aparatus represifnya. ULN dikatakan untuk kepentingan pembangunan, untuk kepentingan menyejahterakan rakyat banyak. Rakyat terus dijejali dengan kosakata-kosakata yang membuai, sehingga akhirnya rakyat percaya bahwa hal tersebut benar adanya. Dan, tatkala rakyat mulai tidak percaya dengan slogan-slogan yang diproduksi negara, negara kemudian menggerakkan aparat represfinya untuk meredam gejolak yang mungkin timbul dalam masyarakat.

Penutup

Dari uraian di atas, jelas bahwa ULN adalah masalah ekonomi, sosial dan politik sekaligus. Dia menyatu, berjalin-berkelindan, membentuk simpul yang rumit dengan produk akhir berupa reproduksi kapital untuk kepentingan negera, borjuasi lokal dan modal asing itu sendiri.

Dengan sifatnya yang demikian, menurut saya, cara yang harus ditempuh adalah memutus lingkaran setan ketidakbenaran ini dari akarnya yakni, pada sifat dan bentuk negara tersebut. Argumen bahwa yang lebih penting adalah bagaimana kita mengelola manajemen ULN agar tidak mengalami kebocoran di sana-sini, dengan demikian terbukti gagal. Karena kita tidak sedang berbicara dalam konteks negara yang netral, tetapi sudah menukik pada praktek negara yang tidak lagi netral karena dorongan kepentingannya sendiri.

Ini menuntut kita semua (ekonom, politisi, sosiolog, budayawan, aktivis pro-demokrasi dan rakyat banyak) untuk menyatukan langkah, merapatkan barisan dan bergandengan tangan secara bersama-sama. Bukan waktunya lagi untuk bergerak parsial, tambal sulam dan karitatif. Pengalaman para ekonom yang suaranya tidak didengar, sesungguhnya merupakan pelajaran berharga bagi kita semua.

Tinggal kemudian, tersisa satu pertanyaan kecil: dapatkah kita bersatu?***

* Coen Husain Pontoh, peminat Studi Pembangunan, kini tinggal di Yogyakarta.

§ One Response to Negara dan Utang Luar Negeri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Negara dan Utang Luar Negeri at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: