Setelah Tentara Tinggalkan Senayan

Oktober 21, 2002 § Tinggalkan komentar

SENIN, 5 Agustus 2002, di tengah-tengah pelaksanaan Sidang Tahunan MPR yang membosankan, fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/Polri), mendadak bikin kejutan politik. Melalui ketua fraksinya, Mayor Jenderal Slamet Supriyadi, fraksi bersenjata ini menyatakan keputusannya untuk keluar dari gedung MPR/DPR mulai 2004.

“Kita keluar dari politik bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran sendiri sesuai kesepakatan bangsa,” ujar Christina M. Rantetana, juru bicara fraksi TNI/Polri, seperti dikutip Media Indonesia.

Mungkin inilah satu-satunya hasil gemilang persidangan yang menghabiskan dana milyaran rupiah itu. Tak aneh jika sebagian orang memberikan acungan jempol pada fraksi bersenjata itu.

“Dengan mundurnya TNI dan Polri dari panggung politik membuat kondisi partai politik menguat,” ujar Patrialis Akbar, anggota fraksi Reformasi.

“Mereka melakukan tindakan fair dan bagus,” puji Ahmad Sumargono, dari fraksi Bulan Bintang.

Pujian juga datang dari Hadar N. Gumay, Koalisi untuk Konstitusi Baru, “Kita sambut positif sikap TNI dan Polri.”

Pujian berlebihan dari politisi sipil itu hanya menunjukkan ketakmengertian mereka akan politik militer Indonesia selama ini. Mereka juga tak mengerti makna sesungguhnya Dwi fungsi TNI. Bagi mereka, peran politik tentara hanya mewujud dalam prinsip keterwakilan kelompok bersenjata itu di parlemen. Padahal prinsip keterwakilan itu hanya salah satu unsur saja, bahkan unsur yang tidak signifikan dalam politik militer Indonesia.

Dominasi militer dalam panggung politik Orba, ditandai dengan pemberangusan dan penghancuran seluruh kekuatan politik sipil yang berpotensi menentangnya. Ratusan ribu orang mati, terpenjara, terbungkam dan dipaksa tunduk di bawah todongan senapan. Politik sipil, baik yang berideologi kiri, tengah, radikal dan kanan, semuanya merasakan duka nestapa yang dalam akibat operasi politik dan bersenjata yang digelar militer. Yang selamat adalah mereka yang mau berkolaborasi, mereka yang oportunis.

Dengan hancurnya politik sipil, militer bebas memainkan perannya sebagai penjaga kekuasaan. Komando-komando militer yang tersebar di seluruh pelosok negeri, adalah lambang kekuasaan yang digdaya. Kehadiran markas-markas komando itu, tak lain untuk mengawasi gerak-gerik politik sipil, membungkamnya sebelum berkembang, dan membunuhnya jika tak bisa lagi dikontrol. ”Politisi sipil yang tak becus silahkan menyerahkan kekuasaannya pada tentara,” ujar Samuel Huntington, profesor Universitas Harvard, satu ketika.

Seiring dengan tegaknya kekuasaan Orba, sejarah kelam bangsa ini pun dimulai. Tak hanya secara politik, juga secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tinggi. Jumlah orang kaya bertambah tapi jumlah kaum miskin bertambah lebih banyak, kesenjangan melebar tidak karuan. Jumlah pengangguran terus bertumbuh mengikuti angka pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja sungguh menderita, mereka diperas layaknya budak. Jadilah orde baru sebagai orde penindasan ekonomi dan politik, dengan militer sebagai sumbu penindasnya.

Politik Militer yang Kian Dominan

Setelah Soeharto berhasil digulingkan, sentimen antimiliterisme tumbuh di mana-mana. Orang banyak sadar, bahwa militer adalah salah satu biang keladi nista yang menimpa bangsa ini. Kemiskinan massal, kelaparan, pengangguran, sentimen ras, etnis dan agama, dan penjagalan manusia merupakan potret buram negeri ini.

Itu sebabnya, ketika transisi bergerak, tuntutan agar TNI kembali ke barak gencar dikumandangkan. Militer tak boleh lagi berbisnis, tak boleh lagi memalaki para pengusaha, tak boleh bikin statemen-statemen politik yang harusnya jadi urusan sipil, tak boleh kebal hukum, tak boleh menginteli, menculik dan menembaki warga sipil. Tujuannya, menempatkan militer semata-mata sebagai alat pertahanan. Tugasnya hanya bertempur melawan musuh dari luar.

Tetapi, setelah lebih dari empat tahun transisi berjalan, justru yang terjadi politik militer semakin dominan. Mengapa? Pertama, tuntutan pencabutan Dwi fungsi TNI tak menyentuh inti kekuatan politik militer, yakni markas-markas komando di daerah dan penguasaan bisnis tentara (lembaga maupun pribadi). Para politisi cukup puas, jika militer tak ada lagi di parlemen. Kedua, tak banyak yang menyadari bahwa tuntutan penggusuran militer dari wilayah politik sipil, harus dimengerti dalam konteks ekonomi-politik orde baru.

Seperti yang telah dikatakan di atas, dominasi militer hadir untuk membebaskan pasar dalam negeri dari seluruh rintangan yang ada. Karena Soekarno ngotot melindungi pasar nasional, Soekarno harus dijatuhkan. Karena PKI antikapitalisme, PKI harus dimusnahkan. Karena rakyat sering protes terhadap dominasi modal asing, rakyat harus dibungkam. Karena politisi sipil selalu rewel, mereka harus dikontrol ketat. Karena mahasiswa selalu berdemonstrasi, kampus harus dibungkam. Itulah dasarnya, itulah landasan dominasi politik militer.

Tanpa memahami landasan ini, maka tuntutan profesionalisme militer kehilangan semangat
pembebasannya. Karena bangunan dasar sistemnya tetap kapitalis, tujuan dari profesionalisme militer tak lain untuk mengawal aktivitas ekonomi para kapitalis. Kita tahu, pada masa transisi ini pemerintahan sipil hasil pemilu, tak mampu keluar dari jebakan krisis ekonomi. Mereka termakan propaganda para pembela pasar bebas, bahwa krisis yang terjadi akibat tidak bekerjanya mekanisme pasar karena penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena itu mereka gencar menerapkan kebijakan neoliberal yang didiktekan IMF, yang menghendaki pasar bebas dari intervensi negara. Berbagai kebijakan pun digelar: swastanisasi, deregulasi, pencabutan subsidi, pemotongan anggaran publik, otonomi kampus, dsb.

Kebijakan-kebijakan ini tujuannya satu: menguntungkan kaum bermodal dan memiskinkan rakyat miskin. Agar kebijakan neoliberal ini bisa dijalankan, maka stabilitas politik harus dijamin. Lagi-lagi militer hadir di sini: membungkam gerakan rakyat miskin yang menentang kebijakan neoliberal. Jadi dalam masa ini, militer hanya berfungsi sebagai pelayan modal, sebagai pemadam kebakaran. Mereka tak boleh berbisnis, tak boleh berpolitik, atau harus menjadi profesional. Tapi, justru di sini peran politik militer kembali dominan. Karena pemerintahan sipil itu tunduk pada IMF yang hasilnya adalah perlawanan rakyat miskin, maka mereka menjadi sangat tergantung pada dukungan militer.

Gus Dur adalah contoh terbaik tentang peran politik militer yang baru ini. Ketika ia mencoba mengusik politik militer, ia tak mendapatkan dukungan militer sehingga mudah bagi lawan politik menjatuhkannya. Dekrit seorang presiden sipil terbukti tidak efektif, ketika tidak didukung militer. Tapi bukan hanya Gus Dur. Megawati dan seluruh politisi sipil saat ini sangat tergantung pada dukungan militer. Apalagi, masa transisi ini hanya menunjukkan pada kita, kelemahan politik sipil dalam menangani krisis.

Tiga puluh tahun di bawah kediktatoran militer, menyebabkan tak lahir kader politisi sipil yang tangguh dan memiliki visi. Para politisi sipil sekarang lahir dan dibesarkan dalam kultur politik orde baru: tak punya visi, mengandalkan politik elit, mobilisasi massa untuk kepentingan politik dagang sapi, dan tak menghargai proses demokrasi. Demokrasi bagi mereka adalah gontok-gontokkan, sekadar berbeda, oposisi karena sentimen pribadi, dan money politics. Tak heran jika mereka kembali tergantung pada dukungan politik dari militer. Kompromi menjadi niscaya. Hampir seluruh partai politik yang berkuasa saat ini, mengandalkan restu militer untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini faktor ketiga yang menyebabkan politik militer kembali dominan.

Faktor keempat, adalah perubahan peta politik internasional pasca peristiwa 11 September 2001. Perburuan dan penghancuran gerakan yang dicap terorisme, telah mendorong pemerintah AS berkolaborasi dengan rejim-rejim militer dan pemerintahan otoriter di berbagai negeri termasuk dengan TNI. Bagi pemerintah AS, untuk memberantas gerakan teroris di Indonesia, satu-satunya kekuatan yang bisa diandalkan adalah TNI.

Keinginan AS untuk bekerjasama diwujudkan dengan bantuan uang sebesar 50 juta dolar AS kepada militer Indonesia, 47 juta dolar diperuntukkan bagi kepolisian dan pelatihan militer sebesar 4 juta dolar. Selain bantuan dana, kerjasama militer itu meliputi pelatihan militer, pendidikan militer internasional, pelatihan dalam program International Military Education Training (IMET) dan program beasiswa kontraterorisme.

Dengan dibukanya kembali kerjasama militer yang pernah dibekukan itu, tak ada lagi kekuatan politik yang bisa menandingi dominasi militer di era transisi ini. Mereka punya senjata dan uang yang berlimpah. Maka, penyataan Slamet Supriyadi, bahwa militer tak ingin lagi berpolitik, jelas adalah pernyataan yang manipulatif.

Fakta di lapangan, berbicara lain.***

Aliansi, Vol. 7 No. XI Oktober 2002

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Setelah Tentara Tinggalkan Senayan at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: