Pertarungan Antar Pendukung Demokrasi

Mei 26, 2004 § Tinggalkan komentar

Akhir-akhir ini, perbincangan mengenai pentingnya pemerintahan yang kuat terus menghiasi pemberitaan media massa. Ini sebenarnya bukan fenomena baru, karena menjelang dan pada masa kampanye pemilu legislatif lalu hampir seluruh partisipan menyuarakan gagasan dan janji-janji ketertiban dan keamanan. Bahkan, ada juru kampanye yang tak malu-malu menjual mantra rezim Orba ini sebagai obat mujarab untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis yang sangat dalam.

Pengalaman selama lima tahun pemerintahan masa transisi, seakan meneguhkan kebutuhan akan pemerintahan kuat itu. Pertikaian etnis, konflik bermuatan SARA, kriminalitas yang semakin meningkat, korupsi yang tak tertangani, adalah bukti kuat lemahnya pemerintahan. Masalahnya, mengapa sederet kekacauan sosial-politik-keamanan itu dituduhkan pada pemerintahan yang lemah? Atau, benarkah pemerintahan yang kuat akan menjamin terjadinya tertib sosial dan politik? Atau, mengapa pemerintahan masa transisi, yang dimulai dari Habibie, Gus Dur, hingga Megawati menjadi lemah dan tidak efektif?

Saya berpendapat, kehendak untuk memunculkan pemerintahan yang kuat ini bertolak dari sudut pandang yang sangat teknokratis. Dalam makna ini, memang tak penting apakah pemerintahan itu dipimpin oleh seorang mantan jenderal atau seorang sipil. Kata kuncinya, mereka harus mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Di sisi lain, debat soal kebutuhan akan pemerintahan yang kuat ini dipicu oleh tampilnya dua calon presiden dari pensiunan militer. Celakanya, kedua calon ini, Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono, disebut-sebut sebagai kandidat terkuat di samping Megawati. Kemunculan dua calon presiden dari militer ini, memang terasa menohok ulu hati kaum demokrat. Perjuangan tanpa henti untuk menegakkan supremasi sipil, kini menghadapi tembok tebal. Tembok ini pun tidak dibangun di atas tumpukan mayat bergelimpangan tapi, di atas persetujuan rakyat melalui pemilu demokratis. Inikah akhir dari perjuangan panjang yang masih menyisakan luka-luka yang dalam itu?

Yang Enggan Ditengok Kaum Prosedural

Di mata pendukung demokrasi liberal, pertanyaan ini terasa aneh di telinga. Mereka akan balik bertanya, apa yang salah dari kemunculan dua mantan jenderal (Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai presiden? Toh keduanya sudah purnawirawan, telah sebagai sipil, dan punya hak yang sama dengan sipil lainnya. Dan yang terpenting, Wiranto dan SBY menang di atas landasan yang demokratis, fair, transparan, dan akuntabel. Demokrasi memang tidak sempurna dan tak mungkin sempurna. Tapi, mengingkari kenyataan bahwa keduanya menang melalui pemilu yang demokratis berbahaya bagi konsolidasi demokrasi.

Secara prosedural, tak ada yang keliru dengan argumen ini. Tapi, kalau kita melongok ke sisi yang lebih substantif, sisi yang enggan ditengok oleh kaum prosedural, demokrasi liberal memang mengandung sejumlah dilema. Dilema pertama, demokrasi liberal selalu bergandengan tangan dengan neoliberalisme ekonomi. Para transitologi percaya bahwa pondasi kediktatoran adalah pada iklim ekonomi yang distortif (monopoli) dan tertutup (karena intervensi negara). Karena itu, liberalisme politik hanya mungkin kekal jika pada saat bersamaan terjadi liberalisme ekonomi. Good Governance (GG) perlu diimbuhi dengan Good Corporate Governance (GCG).

Hasil dari perkawinan liberalisme politik dan liberalisme ekonomi di satu sisi pasti berakhir pada penindasan yang kaya terhadap si miskin. Memang secara politik ada kebebasan sipil dan politik tapi, akibat liberalisasi ekonomi kehidupan mayoritas rakyat miskin kian terpuruk. Agenda-agenda neoliberal yang dipaksakan oleh lembaga donor memang mendatangkan efisiensi ekonomi, terutama efisiensi korporat. Namun itu harus dibayar mahal oleh mayoritas rakyat melalui pencabutan beragam subsidi kebutuhan pokok. Legitimasi yang diperoleh pemerintahan hasil pemilu pada akhirnya digunakan untuk menyerang hak-hak hidup rakyat miskin. Inilah akar soal hilangnya popularitas Megawati Soekarnoputri dalam Pemilu 2004 ini.

Dilema kedua, demokrasi liberal esensinya bertumpu pada massa mengambang. Dalam konsepsi ini, partisipasi rakyat harus dibatasi secara aktual, apatisme adalah sesuatu yang dihargai. Diktumnya, semakin rendah tingkat partisipasi rakyat atau semakin tinggi derajat apatisme, semakin sehatlah demokrasi. Dari sini, kata-kata ”massa” dan atau ”rakyat” adalah musuh demokrasi. Dalam kata-kata Robert A. Dahl yang terkenal dengan teori Poliarchy-nya, ”jika peningkatan partisipasi politik membawa sektor masyarakat kelas sosial-ekonomi rendah yang berpikiran otoriter ke tengah arena politik, maka demokrasi dapat terancam.”

Siapa itu, kelas sosial rendah yang berpikiran otoriter? Jawabannya diberikan oleh Seymour Martin Lipset, yang terkenal dengan teori mengenai kesejajaran antara kapitalisme dengan demokrasi, ”… strata yang lebih rendah relatif lebih otoriter ketimbang kelas menengah atau kelas atas, dan bahwa kelas buruh kemudian menjadi ancaman besar bagi kebebasan.” (Rita Abrahamsen, 2004).

Demokrasi liberal pada akhirnya melahirkan sebuah oligarki yang didukung oleh kekuatan militer. Para pendukungnya percaya bahwa kebebasan sipil dan politik adalah penting dan karena itu membutuhkan pemerintahan yang lemah, pemerintahan yang bisa dikontrol oleh masyarakat sipil. Tapi, pemerintahan yang lemah sulit diandalkan untuk mengawal kebijakan neoliberal sehingga membuatnya berpaling pada pemerintahan yang kuat dan massa yang apatis.

Inilah sebab mengapa para pendukung demokrasi liberal alih-alih berkomitmen pada pemerintahan demokratis, justru bertekad membangun pemerintahan yang teknokratis (Miguel Ángel Centeno, ”Democracy Within Reason Technocratic Revolution in Mexico, 1997). Inilah dilema ketiga dari demokrasi liberal.

Dari ketiga dilema itu, bisa dilihat bahwa pemerintahan yang lemah memang merupakan hasil dari struktur ekonomi politik yang paradoksal. Pemerintahan transisi, secara teoritik dikehendaki untuk lemah mengingat pengalaman negara kuat dan dominan di masa kediktatoran. Tapi, pada praktiknya pemerintahan transisi justru harus dibikin kuat agar bisa mengawal agenda-agenda ekonomi neoliberal.

Di sinilah letak peran sentral dari aparatus bersenjata (militer dan polisi), sebagai tulang punggung orde transisi. Itu pula sebabnya, mengapa para pendukung demokrasi liberal tak mau mengutak-atik keberadaan aparatus bersenjata ini. Kemunculan dua mantan jenderal sebagai kandidat presiden, dengan demikian merupakan momentum yang ditunggu kehadirannya.

Dalam situasi ini, perjuangan kaum demokrat memasuki babak baru yang lebih kompleks. Medan pertarungan bukan lagi antara kaum demokrat melawan pemerintahan otoriter tapi, antara sesama pendukung demokrasi.

Pemenangnya akan menentukan apakah pemerintahan demokrasi makin terkonsolidasi dan melayani kepentingan mayoritas. Atau sebaliknya, yang terjadi adalah konsolidasi pemerintahan teknokratis yang dijalankan dan dikontrol oleh oligarki.

Sinar Harapan, Rabu, 26 Mei 2004

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Pertarungan Antar Pendukung Demokrasi at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: