Dunia yang Semakin Timpang

September 27, 2004 § Tinggalkan komentar

SETELAH Francis Fukuyama memaklumkan “Akhir Sejarah,” muncul optimisme yang begitu tinggi tentang gerak maju kemanusiaan: dari keterbelakangan dan kemiskinan menuju kemajuan dan kemakmuran. Tetapi Fukuyama berpesan, optimisme yang membuncah itu hanya akan kuat jika disokong oleh terciptanya sistem demokrasi kapitalis.

Karena itu, “akhir sejarah” ditandai oleh dua hal: pertama, sistem politik yang mengambil jalan demokrasi liberal; dan kedua, sistem ekonomi yang berorientasi pada pasar bebas. Kedua hal inilah yang menjadi pondasi masyarakat modern; masyarakat yang beradab dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal. Dan seperti yang kita lihat sekarang, hampir seluruh negara di dunia ini telah terintegrasi dalam sistem perdagangan global. Mayoritas negara di dunia kini juga menjadikan demokrasi liberal sebagai alat ukur keberhasilannya.

Tetapi, kita juga mahfum antara “apa yang dibayangkan” dan “kenyataan yang sebenarnya” sering bertolakbelakang. Dunia yang dibayangkan Fukuyama, kini mendapat gugatan di mana-mana. Protes terhadap eksploitasi korporasi multinasional terhadap masyarakat semakin menyeruak.

Demikian juga perlawanan negara-negara berkembang dan terbelakang terhadap eksploitasi negara industri maju, semakin sering didengungkan. Sejarah masyarakat ternyata tidak bergerak bersamaan, kemakmuran yang dijanjikan oleh “kemenangan demokrasi kapitalis” ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang yang duduk di pucuk pimpinan korporasi dan elite politik yang mendukungnya.

Dasar dari semua gugatan itu adalah ketimpangan dunia dewasa ini yang semakin dalam. Dalam pertemuan the Economic and Social Council (ECOSOC) awal Juli 2004, di New York, AS, dicapai kesimpulan bahwa “bangsa-bangsa miskin di dunia kini semakin banyak jumlahnya dibanding masa-masa sebelumnya.” Dewan itu mencatat, saat ini ada sekitar 50 negara yang dikategorikan sebagai sangat miskin (least developed countries/LDCs), dengan total populasi lebih dari 700 juta orang.

Jumlah LDCs ini meningkat dari sebelumnya yang hanya 26 negara pada tahun 1980-an. Negara-negara LDCs ini membentang dari Afghanistan di Asia Selatan dan Angola, hingga Sierra Leone dan Somalia di benua Afrika. Dari 50 negara LDCs tersebut, 34 di antaranya terletak di sub-sahara Afrika. Saat ini, total utang luar negeri negara-negara LDCs ini mencapai US$145 miliar.

Rubens Ricupero, sekretaris jenderal UNCTAD (the UN Conference on Trade and Development) mengatakan, usaha-usaha pemberantasan kemiskinan begitu “menakutkan.” Ketakutan Ricupero ini cukup beralasan jika kita melihat jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim sebanyak 334 juta pada tahun 2000. Diperkirakan, jumlah ini akan melonjak menjadi 471 juta pada tahun 2015. Dari sisi pengeluaran untuk kesehatan, di LDCs anggaran yang dialokasikan hanya sekitar US$ 4.60 per kapita. Bandingkan dengan pengeluaran yang sama di 22 negara industri maju (developed countries) yang mencapai US$ 1,456 per kapita.

Kesengsaraan yang dialami negara-negara miskin tersebut belum cukup. Studi ECOSOC juga menyatakan, 80 persen dari 20 negara miskin di dunia dicengkeram oleh perang saudara (civil war) yang mengerikan. Afghanistan, Angola, Cambodia, the Democratic Republic of Congo, Eritrea, Ethiopia, Haiti, Liberai, Mozambique, Rwanda, Sierra Leone, dan Somalia, adalah negara LDCs yang paling menderita akibat perang saudara. Indonesia, yang dikategorikan sebagai negara berkembang (developing countries) tak luput dari perang saudara.

Proteksi Pasar

Mengapa ketimpangan kian menganga? Devinder Sharma, dalam artikelnya United States: Hungry for Trade? Statue of Liberty is crying (2004) mengatakan, rezim pasar bebas memberi kontribusi terbesar dalam pencetakan struktur ekonomi internasional yang tidak adil tersebut. Pasar bebas, ternyata hanya menguntungkan korporat-korporat multinasional yang berbasis di negara-negara industri maju. Bagi para elite korporasi itu, kebebasan (freedom) berarti pasar bebas (free market), kebebasan melakukan perdagangan dan investasi (free trade and investment), mengerdilkan demokrasi (dwarfing democracy), menginjak-injak hak-hak rakyat, dan memastikan yang kaya semakin kaya. Dengan struktur pasar yang didominasi korporat itu, penerapan dekade liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas saat ini telah mendorong negara-negara miskin terjerambab ke dalam abad kegelapan (dark age).

Sinyalemen Sharma bukan tanpa fakta. Zambia dan Ghana, misalnya, ketika membuka pasar nasionalnya, dalam waktu singkat tingkat pertumbuhannya malah merosot drastis. Produksi barang dalam negeri kedua negara di benua Afrika ini, gagal bersaing dengan barang-barang impor. Di Meksiko, ketika pasar nasionalnya dibuka pada tahun 1990-an, setengah tahun pertama ekonomi negara Sombrero ini menunjukkan pertumbuhan positif. Tetapi, pertumbuhan ekonomi tak berkorelasi positif dengan penurunan angka kemiskinan penduduknya. Bahkan dalam 10 tahun sejak pertengahan 1980-an, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat sebanyak 14 juta orang.

Di Indonesia, akibat kebijakan liberalisasi pasar gula misalnya, menyebabkan produksi gula dalam negeri merosot dari 2,09 juta ton pada 1995/1996 menjadi 1,7 juta ton pada 2001/2002. Sebaliknya, jumlah gula impor terus meningkat dari 919.000 ton pada 1995/1996 menjadi 1,6 juta ton pada 2001/2002 (Bachriadi, 2004). Di Filipina, akibat liberalisasi pasar nasional pada 1997, harga jagung jatuh sepertiga.

Pada saat petani jagung AS menerima subsidi per tahun sebesar US$ 20.000, petani jagung di Mindanao hanya memperoleh pendapatan rata-rata sebesar US$ 365. Di Meksiko, antara tahun 1993-2000 impor jagung murah dari AS meningkat sebanyak delapan kali. Akibatnya, jumlah penduduk yang bermigrasi dari desa ke pusat-pusat kota bertambah cepat.

Di Amerika Tengah – Columbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nikaragua, harga kopi jatuh sebesar 25 persen pada level tahun 1960. Padahal kawasan ini secara tradisional sangat bergantung pada ekspor kopi. Wilayah ini juga diperkirakan kehilangan pendapatan dari kopi sebesar US$ 713 juta pada 2001, yang menyebabkan lebih dari 170.000 orang kehilangan pekerjaaannya.

Dampak negatif dari liberalisasi pasar juga dialami negara-negara sub-sahara Afrika. Ethiopia dan Uganda dilaporkan kehilangan pendapatan dari ekspor. Pada tahun 2000-2001, ekspor Uganda hanya mendatangkan nilai sebesar US$ 110 juta, angka yang jauh dari pendapatan yang diterimanya pada awal 1995-1995 sebesar US$ 433. Ethiopia juga dilaporkan kehilangan pendapatan dari US$ 257 juta menjadi US$ 149 juta antara tahun 1999-2000.

Berdasarkan fakta-fakta ini, perlu sekali dilakukan reorientasi kebijakan perdagangan internasional, dari yang berorientasi pada pasar bebas menjadi berorientasi pada penguatan ekonomi nasional melalui perlindungan pasar domestik. Stephen Byers, bekas sekretaris kementerian perdagangan Inggris (2003) mengatakan, “sebelumnya saya berpikir bahwa ekspansi perdagangan dunia secara potensial akan membawa keuntungan besar pada negara-negara berkembang, dan menjadi salah satu kunci dalam pemberantasan kemiskinan di dunia ini. Tapi, kini saya harus mengubah pikiran saya. Saya kini percaya bahwa pendekatan itu salah dan menyesatkan.”

Kemana angin perubahan itu bergerak? Menurut Byers, Taiwan dan Korea Selatan, yang dipuja-puji sebagai contoh dari negara yang menerapkan liberalisasi pasar sesungguhnya tidak demikian. Pemerintahan kedua negara Macan Asia ini ternyata sangat berorientasi pada penguatan struktur ekonomi domestik. Mereka memberlakukan kebijakan subsidi bagi pelaku ekonomi domestik, membangun infrastruktur besar-besaran bagi kemudahan investasi, dan mengembangkan keahlian melalui perlindungan dari persaingan luar negeri. Atau dalam kata-kata H.W. Arndt, ekonom dari Australian National University (ANU), “mereka yang bermimpi tentang pasar bebas jangan mencarinya di Asia Timur.”

Sayangnya, isu proteksi ekonomi domestik ini tidak mendapatkan perhatian serius dari para elite politik dan pengamat yang kritis sekalipun. Semua berlomba-lomba memberikan janji stabilitas politik, guna meraih simpati dan investasi dari investor asing. Trauma state intervention telah menjadikan mereka kehilangan orientasi dalam memperkuat ekonomi rakyat.

Bagi kalangan neoliberal, usulan ini tentu dianggap langkah mundur yang patut dicurigai, yang akan membawa ekonomi nasional terisolasi dari “manfaat” pergaulan ekonomi internasional.***

Sumber: Suara Pembaruan, 11 Agustus 2004

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Dunia yang Semakin Timpang at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: