Membaca Golput Di Masa Transisi Demokrasi

September 27, 2004 § Tinggalkan komentar

Tingginya angka golongan putih (Golput) dalam pemilu kali ini, telah memicu perdebatan luas. Mereka yang kecewa dengan kondisi transisi demokrasi saat ini menilai, golput merupakan pertanda bahwa legitimasi pemilu diragukan. Bagaimana bisa legitimate jika prinsip keterwakilan tidak memadai? Adapun mereka yang berpandangan positif menganggap keberadaan golput kini tak lagi relevan. Situasi telah berubah, setiap orang kini bebas menentukan sikap politiknya tanpa ancaman rasa takut. Bagi kalangan ini golput hanya mencerminkan telah meningkatnya rasionalitas pemilih. Dan itu hal yang baik bagi demokrasi.

Saya sendiri berpendapat, dalam sistem demokrasi liberal yang menekankan unsur prosedural, keberadaan golput tak ada hubungannya dengan masalah legitimasi. Kalau kita mengerti bahwa demokrasi liberal bertumpu pada pelembagaan demokrasi, maka keabsahan pemilu dalam demokrasi prosedural ditentukan oleh bekerja tidaknya secara benar lembaga-lembaga pelaksana pemilu. Apakah undang-undang pemilu dan lembaga-lembaga pelaksananya telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan, partisipatif, dan egaliter? Semua itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama kepada seluruh partai politik untuk terlibat dalam kontestasi, asal memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, keberadaan golput tak bisa dimaknai sebagai erosi keabsahan pemilu.

Tetapi, mengabaikan tinginya angka golput saat ini jelas-jelas merupakan sebuah penyederhanaan yang menyimpan bom waktu sosial dan politik. Kalau kita lihat secara saksama, selama lima tahun lebih menjalani transisi korupsi makin merajalela, pelanggaran HAM makin telanjang, dan para abdi hukum kian bangga dengan kesewenang-wenangannya. Sipil yang seharusnya menegakkan supremasinya atas militer, malah beramai-ramai menggandeng militer untuk menjamin kelanggengan kekuasaannya. Partisipasi rakyat pun semakin mengkerut berganti dengan apatisme. Dalam pemahaman ini, keberadaan golput yang tinggi merupakan sinyal bahwa transisi demokrasi – kita menyebutnya reformasi – tidak membawa manfaat yang nyata bagi pemilih rasional. Reformasi berarti kekacauan, kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, harga bahan pokok yang tinggi, serta biaya pendidikan dan kesehatan yang tak terjangkau. Berdasarkan kondisi obyektif ini timbul pertanyaan, mengapa masa transisi tak mendatangkan kemaslahatan? Mengapa masa transisi membawa orang pada kenangan masa silam yang otoriter tapi menjamin kepastian? Lalu bagaimana kita menempatkan golput dalam wacana transisi demokrasi?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, kita harus menoleh pada perdebatan mengenai wacana transisi demokrasi itu sendiri.

Area Politik Abu-abu

Setelah lebih dari dua dekade transisi gelombang ketiga, apakah proses transisi, sebagai masa jeda antara era kediktatoran menuju demokrasi telah berakhir? Apakah negara-negara yang mengalami transisi telah berhasil mengonsolidasikan demokrasi? Atau dalam pertanyaan James Petras dan Morris Morley (2003), "apakah transisi itu bergerak menuju demokrasi dan kemudian berujung pada neo-otoritarianisme; atau transisi tersebut bergerak menuju pasar bebas dan kemakmuran, tapi hasil akhirnya adalah menuju kemunduran kapitalisme yang biadab?"
Belum lama berselang, Thomas Carothers dalam artikelnya, The End of the Transition Paradigm (2002) menulis, "Hari ini, aktivis demokrasi menyatakan bahwa demokrasi gagal dibangun, dan juga terlalu awal untuk menilai lebih jauh mengenai hasil dari lusinan transisi demokrasi yang diluncurkan dua dekade lalu." Menurut Carothers, dari sekitar 100 negara yang betul-betul dipertimbangkan berada dalam periode "transisional" dalam tahun-tahun belakangan ini, hanya sedikit sekali – mungkin tidak lebih dari 20 negara – yang nyata-nyata sedang berada di rute menuju demokrasi, dimana demokrasi berfungsi baik atau paling sedikit mengalami kemajuan demokrasi dan tetap menikmati sebuah dinamika demokrasi yang positif.

Mayoritas negara-negara yang mengalami gelombang ketiga tidak mengalami sukses berdemokrasi yang baik atau tidak mengalami kemajuan apapun dari demokrasi yang mereka buat. Seperti diulas Carothers, sejumlah kecil negara yang melakukan keterbukaan politik lebih awal, jelas-jelas gagal. Rezim otoritarian kembali sukses mengonsolidasikan diri seperti di Uzbekistan, Turkmenistan, Belarus, dan Togo. Namun demikian, lebih banyak lagi "negara-negara transisional," yang tidak dapat disebut sebagai negara diktatorial tapi juga tak kunjung menjadi negara demokrasi. Negara-negara ini, menurut Carothers, lebih tepat dimasukkan dalam area politik abu-abu (political gray zone), dimana negara-negara tersebut memiliki beberapa atribut kehidupan politik demokratis, termasuk sekurang-kurangnya, ada ruang politik yang terbatas bagi partai oposisi dan masyarakat sipil yang independen, juga sebuah pemilu yang reguler dan konstitusi yang demokratis. Tetapi mereka masih menderita karena defisit demokrasi yang serius, seringkali termasuk miskinnya partisipasi warga kota untuk memenangkan kepentingannya, rendahnya tingkat partisipasi politik di luar voting, terlampau seringnya penyalahgunaan hukum oleh pejabat pemerintah, pemilu yang diragukan legitimasinya, sangat rendahnya tingkat kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara, dan secara terus-menerus penampilan kelembagaan dimiskinkan oleh negara."

Beberapa negara berada di antara kediktatoran palsu dan gelombang demokrasi liberal yang tak terhindarkan. Para analis politik menyebut "demokrasi terbatas" sebagai istilah untuk mengarakterisasikan negara-negara yang berada dalam posisi demikian, termasuk istilah "semi-democracy," "formal democracy," "electoral democracy," "façade democracy," "weak democracy," "partial democracy," "illiberal democracy," dan "pseudo democracy." Kondisi demokrasi terbatas ini, menurut Carothers, menyebabkan terjadi apa yang disebut sindrom "feckless pluralism," dimana terdapat sejumlah ciri demokrasi yang melekat seperti, kebebasan politik, pemilu reguler, dan pergantian kekuasaan antara kelompok-kelompok politik yang berbeda secara hakiki tetapi, demokrasi tetap merupakan bayangan dan menyusahkan.

Hal lain yang menyebabkan banyak negara masuk ke dalam zona politik abu-abu, adalah apa yang disebut Carothers sebagai sindrom "Dominant-Power Politics," dimana terjadi kekaburan antara kekuasaan negara dan partai berkuasa (atau kekuatan politik yang berkuasa). Secara teoritis dan praktis, negara-negara merupakan aset utama – negara menjadi sumber uang, pekerjaan, informasi publik (melalui media negara), dan kebijakan kekuasaan – di mana secara bertahap aset-aset tersebut ditempatkan untuk melayani secara langsung partai yang berkuasa. Akibatnya, korupsi dalam skala besar-besaran tak terhindarkan, kroni kapitalisme menggejala di kalangan elite, dan pelanggaran hak-hak sipil dan politik kembali terjadi. Sindrom "Dominant-Power Politics," ini sangat tampak di tiga wilayah yakni, di sub-sahara Afrika, negara-negara bekas Uni Sovyet, dan Timur Tengah pada pertengahan 1980-an.

Dari paparan Carothers, kita melihat bahwa sangat sedikit negara yang menapaki jalan lurus dari kediktatoran menuju demokrasi. Asumsi bahwa transisi secara otomatis melahirkan demokrasi, atau berkembangnya lembaga-lembaga demokrasi dan tradisi demokrasi prosedural, akan berujung pada demokrasi terbukti gagal. Yang terjadi, transisi yang disertai dengan keterbukaan politik membawa negara-negara yang menjalani transisi memasuki wilayah politik abu-abu. Dari kacamata Carothers ini kita mendapati kondisi kita kini dan kondisi ini pula yang menyebabkan angka golput begitu tinggi.

Sangat disayangkan, Carothers tidak membicarakan faktor-faktor mendasar apa yang menyebabkan transisi hanya melahirkan "demokrasi formal." Di titik inilah saya akan mengajak pembaca untuk mencari jawab soal yang tidak dibahas Carothers ini.

Modernisasi melalui Internsionalisasi

Kalau kita perhatikan, mayoritas negara-negara yang mengalami transisi secara ekonomi sedang diterpa resesi. Itu sebabnya, persoalan dalam masa transisi tidak melulu meliberalkan sistem politik otoritarian tapi, juga memulihkan resesi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pertanyaan yang paling menantang para transitologi dan aktivis prodemokrasi adalah, "bagaimana mencapai titik imbang antara keterbukaan politik dan kemakmuran ekonomi? Bagaimana mempertahankan tradisi demokrasi sembari membuka akses bagi mayoritas kaum miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya?" Dalam pertanyaan yang berbeda, "Setelah rakyat memasuki era kebebasan sipil dan politik, adakah jaminan mereka memiliki akses yang sama pada sumber daya-sumber daya ekonomi yang langka: lapangan kerja yang tersedia, daya beli yang tinggi, dan kemakmuran yang merata?"

Pertanyaan ini sangat mendasar, karena seperti dikemukakan John Sheahan (1993), dalam analisisnya terhadap masa depan transisi demokrasi di Brasil, "peluang untuk mengonsolidasikan kebebasan politik dapat diangkat atau dihancurkan oleh kualitas kebijakan-kebijakan ekonomi mereka." Sebuah survey yang dilakukan Adam Przeworski, dkk (1997), menunjukkan, demokrasi yang miskin ditandai oleh pendapatan per kapita kurang dari US$1.000 per tahun. Dengan menggunakan ukuran ini, demokrasi di negara tersebut dikategorikan sangat rapuh dan kemungkinan kembali menjadi otoriter dalam satu tahun tertentu adalah 0,12. Angka ini turun menjadi 0,06 jika pendapatan per kapita negara tersebut antara US$1.000 – US$2000, turun lagi ke angka 0,03 antara US$2.000 dan US$4.000, dan semakin turun mencapai 0,01 antara US$4.000 dan US$6.000. Di lain pihak, jumlah negara yang demokrasinya dapat diharapkan bertahan dalam rata-rata 8,5 tahun, terjadi di sebuah negara yang pendapatan per kapitanya di bawah US$1.000 per tahun, 16 tahun antara US$1.000 dan US$2.000, 33 tahun antara US$2.000 dan US$4.000, dan 100 tahun antara US$4.000 dan US$6.000.

Kalau kita menyimak fakta-fakta empiris di atas, terlihat bahwa daya tahan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk. Soalnya, seperti yang telah menjadi perdebatan klasik dalam teori-teori pembangunan, jalan apa yang paling memungkinkan terciptanya kemakmuran ekonomi tersebut? Menurut Petras dan Morley, para transitologi seperti Przeworski percaya bahwa kemakmuran hanya akan dicapai jika membebaskan pasar dari pengaturan negara sehingga tercipta kompetisi yang akan menghasilkan efisiensi dan produktivitas ekonomi yang tinggi; menciptakan sebuah masyarakat yang lebih terdiferensiasi; dan, perluasan ke arah pluralisme sosial dan pluralisme politik: oleh sebab itu persamaan kebebasan ekonomi setara dengan kebebasan politik.

Przeworski sendiri tak menyangkal apa yang disinyalir Petras dan Morley. Dalam bukunya Sustainable Democracy (1996), ketika terjadi transisi ia mempertanyakan, "Mengapa rakyat Eropa Timur menolak secara besar-besaran sistem ekonomi mereka, sementara rakyat di Amerika Latin tidak?" Dari sini Przeworski menyimpulkan, kemiskinan dan ketidakadilan yang terjadi di bekas negara-negara Eropa Timur disebabkan oleh ideologi komunisme yang dianutnya, sementara kemiskinan dan ketidakadilan yang terjadi di Amerika Latin disebabkan oleh inefisiensi yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis yang mereka anut.

Dengan mengikuti alur pikir Przeworski, kita bisa mengajukan sebuah asumsi, "jika pengakuan akan kebebasan hak sipil dan politik tetap terjaga, tak ada pilihan lain yang tersedia selain menerapkan kebijakan neoliberal." Inilah yang disebut Przeworski sebagai transisi yang mengambil strategi "Modernization via Internationalization." Menurut strategi ini, demokrasi menjadi stabil jika negara-negara yang sedang mengalami transisi mengintegrasikan diri ke dalam ekonomi dunia, yang dikombinasikan dengan peniruan ekonomi, politik, dan pola budaya dominan di negara-negara kapitalis maju. Soalnya, sejauh mana kebenaran tesis bahwa demokrasi awet jika bersanding dengan kebijakan neoliberal? Kalau kita melihat secara post factum (setelah kejadian berlangsung), maka hampir seluruh negara yang diteliti Carothers adalah negara-negara yang menjalani strategi Modernization via Internalization. Kebijakan neoliberal yang dijalankan secara agresif, ternyata telah menjerumuskan ekonomi negara-negara yang mengalami transisi ke tingkat yang rendah. Dengan demikian, politik liberal yang coba dijalankan gagal karena mengidap borok bawaan: kemiskinan dan kemelarataan.

Maka menyambung analisa Carothers, menurut saya, gagalnya transisi menuju demokrasi disebabkan oleh dogma bahwa antara manajemen politik terpisah dari manajemen ekonomi. Kalau kita periksa lebih teliti esensi dari strategi Modernization via Internalization yang diekspor ke negara-negara yang sedang menjalani transisi, demokrasi semata-mata adalah pengakuan akan hak sipil dan politik warganegara. Kita tidak melihat satu point yang tegas yang memberi mandat pada negara untuk mengelola keadaan dan hubungan ekonomi yang adil dalam masyarakat. Dalam konsep Przeworski, posisi negara berada di luar aktivitas ekonomi yang berpusat pada pasar bebas.

Definisi ini dengan demikian mereduksi prinsip kedaulatan rakyat tak lebih sebagai "kedaulatan politik." Sementara kedaulatan ekonomi diserahkan kepada kelas kapitalis, dan dalam masa transisi ini memperoleh layanan penuh dari negara. Komposisi kekuasaan seperti ini oleh William I. Robinson (2004), disebutnya Poliarchy yang merupakan sebuah oligarki dari elite-elite transnasional dan elite-elite nasional yang menjadi kompradornya. Demokrasi yang sedang ditujunya adalah demokrasinya para oligarkhis yang kebal terhadap aspirasi rakyat banyak. Dan sebaliknya, jika aspirasi rakyat itu dipandang mulai menganggu konsolidasi para oligarkhis, mereka tak segan-segan menggunakan kekuatan bersenjata untuk memadamkannya. Inilah yang diwanti-wanti oleh Ellen Meiksins Wood, bahwa "hasil dari gabungan antara kapitalisme dan demokrasi tampak sebagai sebuah perkembangan kontradiktif yang ditopang oleh keseimbangan politik dimana kekuatan-kekuatan demokrasi harus selalu waspada terhadap kecenderungan pola otoritarianisme yang inheren dalam kekuasaan kapitalis." Tujuannya, mengukuhkan dominasi kediktatoran modal (capital dictatorship) atas kehidupan rakyat .

Penutup

Dari paparan sini saya menyimpulkan, kebuntuan transisi yang melambungkan angka golput saat ini merupakan hasil logis dari digunakannya strategi Modernization via Internalization. Kebuntuan ini jadinya bukan masalah kelembagaan, prosedur, ketiadaan aktor, dan lemahnya masyarakat sipil. Kebuntuan ini adalah sesuatu yang sifatnya paradigmatik.

Dalam konteks ini kehadiran golput berwajah ganda: di satu sisi golput merupakan embrio perlawanan karena ia adalah perlambang dari kegagalan transisi demokrasi liberal. Jika dikelola dan diorganisir secara baik ia akan menjadi sebuah kekuatan oposisi yang bisa diperhitungkan secara politik oleh pemenang pemilu. Dalam bingkai demokrasi formal, mereka harus melakukan aksi-aksi massa langsung untuk memperjuangkan kepentingannya berhadapan dengan kepentingan para elite. Tetapi, jika kehadiran golput berhenti sebatas polemik segelintir pengamat politik keberadaannya tidak memiliki signifikansi politik. Golput sekadar sebuah ekspresi politik individual yang kecewa dengan sistem yang ada. Jika golput model ini terus berlanjut berarti mereka mengukuhkan kekuasaan para oligarkhis tersebut. Dan itu sama berbahayanya bagi proses konsolidasi demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Membaca Golput Di Masa Transisi Demokrasi at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: