Menyambut Rejim Teknokrasi Baru

Oktober 5, 2004 § Tinggalkan komentar

Seminggu sebelum pemilu presiden (pilpres) tahap II dilakukan pada 20 September 2004, majalah Tempo menurunkan laporan tentang orang-orang yang ada di sekeliling kedua pasangan calon presiden. Para laron itu berasal dari beragam latarbelakang: intelektual, militer, profesional, LSM, hingga kalangan bisnis.

Tulisan ini mau melihat peran para intelektual yang merapat ke kubu SBY-JK. Tema in sengaja saya pilih, karena peran para intelektual itu dalam mendongkrak citra SBY setinggi langit. Berdasarkan pemberitaan luas di media massa, para intelektual yang memberikan dukungannya kepada SBY-JK, adalah pengamat politik Denny Januar Ali dengan tim Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekelompok ekonom UI yang dipimpin Irsan Tanjung, dan ekonom IPB Joyo Winoto yang berbendera Brieghten Institute, pengamat pasar modal Lin Che Wei, dan pengamat politik Andi Mallarangeng serta Arief Budiman. Dukungan para intelektual ini menarik untuk diulas atas dasar pertimbangan: pertama, mengapa mereka memberikan dukungannya kepada figur tentara untuk memimpin kembali republik ini? Pertanyaan ini patut diajukan, mengingat tentara sebagai institusi masih merupakan bagian dari masalah (part of problem) transisi demokrasi, ketimbang sebagai pemecah masalah (problem solver); kedua, bagaimana kita memahami para intelektual yang berpikiran liberal, yang selama ini kita dengar kicauannya di berbagai media massa menghendaki tegaknya demokrasi konstitusional bergandeng tangan dengan seorang tentara?

Jawaban yang kita dengar selama ini dari para intelektual itu, bahwa tidak relevan lagi mendikotomikan figur sipil dengan militer dalam kasus SBY karena ia telah pensiun dari jabatan militernya. Alasan lain, sistem demokrasi saat ini relatif mampu membatasi munculnya sistem politik otoritarian karena presiden kini dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, tidak jarang muncul kasus bahwa figur sipil justru bertingkahlaku seperti militer: otoriter, anti kritik, dan mengembangkan kepemimpinan yang patron-client. Sebaliknya, figur militer yang tercermin pada figur SBY memunculkan citra yang sejuk, ramah, sopan, dan terdidik. Terakhir SBY berhasil mempertahankan disertasi doktoral di Institute Pertanian Bogor, pada 2 Oktober 2004, dengan predikat excellent.

Namun di samping alasan yang berbau debat kusir ini, alasan sebenarnya di balik dukungan para intelektual terhadap figur SBY, karena keinginannya untuk membentuk pemerintahan yang efektif. Sesuatu yang tak pernah bisa diciptakan atau diwujudkan oleh pemerintahan sipil sejak Abdurrahman Wahid hingga Megawati. Di mata para intelektual ini, pemerintahan Megawati sangat lemah dalam penegakan hukum, gagal dalam memberantas KKN (bahkan menjadi sarang baru KKN), gagal membangun kepemimpin yang kuat dan rasional, serta tidak sanggup menciptakan stabilitas politik yang sangat dibutuhkan oleh kalangan investor dan rakyat keseluruhan. Intinya, Megawati gagal memanfaatkan instrumen demokrasi yang tersedia untuk membangun pemerintahan yang efektif.

Dalam konteks itulah figur SBY merupakan alternatif yang paling mungkin. Sebagai seorang mantan jenderal dan mantan menteri koordinator politik dan keamanan di masa Gus Dur dan Megawati , SBY tentu paham benar bagaimana cara mengelola institusi militer, bagaimana cara membangun rasa aman dan terutama stabilitas politik yang kondusif. Sebagai seorang intelektual, SBY dipandang lebih mampu bersikap rasional ketimbang Megawati yang feodal, sehingga itu ia bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Kebijakan yang oleh Ulil Abshar Abdalla, direktur Freedom Institute, disebutnya sebagai kebijakan pro-pasar bebas yang rasional.

Tetapi, inilah soal yang menarik. Bukankah kepemimpinan politik yang efektif dalam situasi krisis seperti saat ini, identik dengan pemerintahan yang kuat? Dan bukankah pemerintahan yang kuat bisa mengabaikan kepentingan hak sipil dan politik rakyat? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah benar. Dalam kata-kata Fareed Zakaria, editor majalah Newsweek International dalam bukunya “Masa Depan Kebebasan,” pemerintahan yang kuat justru dibutuhkan untuk menyelamatkan demokrasi. Dengan kata lain, demokrasi tak mungkin awet dalam pemerintahan yang lemah, karena ia rawan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mengatasnamakan demokrasi. “Masyarakat yang demokratis memerlukan batasan dan tuntunan yang baru, yang dirancang untuk menghadapi masalah dan waktu yang modern,” demikian tulis Zakaria. Di sini slogan yang layak dilekatkan pada tesis Zakaria adalah “Bringing the State back in,” sebagai lawan dari slogan "Bringing the Society back in" yang diagul-agulkan oleh promoter gerakan masyarakat sipil.

Dalam prakteknya seperti apa pemerintahan yang kuat itu? Kita memang belum mendengar penjelasan teoritik dari para intelektual tersebut, karena mereka masih dalam suasana bersukacita dengan kemenangan SBY-JK. Dalam pandangan saya, pemerintahan yang kuat itu tak mungkin melibatkan mayoritas dalam pengambilan keputusan, karena keterlibatan mayoritas justru menghambat proses pembuatan kebijakan yang rasional dan efektif. Keterlibatan mayoritas cukup sampai tahap pemilu, setelah itu pemerintahan dipimpin oleh kelompok terpelajar yang dipandang mengerti dan mampu menyelesaikan masalah. Dalam bahasa yang sering kita dengar, pemerintahan SBY-JK harus memberi tempat yang lebih banyak kepada menteri-menteri dari latar-belakang profesional ketimbang para menteri dengan latar-belakang politisi.

Tetapi, istilah “profesional” bukanlah terminologi yang lazim digunakan dalam kamus politik. Istilah ini mengacu pada kamus ekonomi-bisnis, yang bermakna, sekelompok orang yang sanggup mengelola sebuah usaha bisnis secara efektif dan efisien demi meraih keuntungan sebesar-besarnya. Para profesional ini adalah mereka yang terdidik, yang bekerja tanpa partimbangan politik tertentu, yang tidak mesti mendengar suara dari karyawan tapi, tunduk dan patuh pada kehendak pemilik perusahaan. Dalam kamus politik, sekelompok orang yang bekerja dengan gaya profesional bisnis ini disebut kaum teknokrat. Menurut Miguel Ángel Centeno, dalam bukunya “Democracy Within Reason Technocratic Revolution in Mexico,” para teknokrat ini bekerja berdasarkan perintah langsung dari atas, yakni oleh sebuah komite elite negara untuk memberikan masukan langsung berdasarkan paradigma kebijakan yang eksklusif yang dilaksanakan dengan instrumen-instrumen rasional teknik. Dan seperti para profesional di pabrik, mereka tak membutuhkan dukungan rakyat sejauh dukungan itu ditujukan untuk membenarkan kebijakan yang dibuatnya.

Konsekuensi dari watak teknokratis ini, mereka sangat memandang rendah kemampuan para politisi. Bahkan para politisi dianggapnya sebagai “dinosaurus sejati,” karena bekerja untuk memuaskan kepentingan para bosnya, bekerja berdasarkan patronase dan loyalitasnya kepada partai, kebijakan-kebijakannya dibimbing oleh rasional politik ketimbang rasional teknik, dan sangat terobsesi dengan kepentingan-kepentingan ideologisnya.

Rejim Baru Anti Rakyat?

Dapat dipastikan, pemerintahan SBY-JK adalah pemerintahan teknoraktik. Tetapi, berbeda dengan generasi teknokratik di masa awal Orde Baru yang terdiri figur-figur seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Radius Prawiro, atau Emil Salim, yang tidak peduli dengan sistem politik yang dianut oleh rejim berkuasa, generasi baru teknokrat saat ini adalah orang yang percaya bahwa demokrasi konstitusional merupakan prasyarat mutlak. Artinya, mereka tidak menghendaki kemunculan kembali rejim militer Orde Baru tapi, juga tidak menginginkan mobilasasi massa besar-besaran untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan politik-ekonominya.

Jika pemeritahan otoriter menggunakan taktik represi untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tanpa gangguan, maka pemeritahan teknokratik yang baru harus bertumpu pada mekanisme kelembagaan untuk mengkooptasi oposisi dan mengelola dukungan sosial. Generasi baru teknokrat ini juga percaya bahwa pemerintahan baru tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh internasional, dalam hal ini rejim pasar bebas tapi, percaya pula bahwa pengaruh internal akan sangat menentukan keberhasilannya dalam menata hubungan antara demokrasi dan pasar. Mereka tidak percaya pada konsep bahwa negara otoriter dibutuhkan untuk melakukan restrukturisasi ekonomi tapi dengan demikian anti demokrasi. Mereka mencoba mengembangkan sebuah sistem yang oleh Miles Kahler disebutnya sebagai rejim “Orthodox-Paradox,” yakni bagaimana memanfaatkan negara untuk mengurangi dan membatalkan pengaruh politik dalam ekonomi. Dalam kata-kata Centeno, generasi baru teknokrat ini mau menggunakan “tangan tak terlihat” dari negara untuk mengelola kapitalisme sebagaimana diminta oleh korporasi. Dan sebagai penganut liberalisme, mereka tak mesti merasa menodai keyakinannya karena liberalisme yang mereka pahami adalah “embedded liberalism,” yang percaya bahwa antara kekuasaan politik dan pasar harus berdiri sejajar.

Lalu negara seperti apa yang bisa melaksanakan fungsi-fungsi teknokratik itu? Tak lain tak bukan, negara tersebut merupakan sebuah “organisasi kolektif yang koheren…. yang relatif menerima masukan dari kelompok-kelompok kepentingan yang dominan.” Konsekuensinya, negara yang demikian “harus menjadi lebih otonom dan memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk bertindak secara independen.”

Berdasarkan ciri-ciri yang melekat ini, satu hal yang pasti bahwa rejim teknokrasi baru ini anti rakyat dalam pengertian yang konkret-substantif. Kita akan melihat kebenaran tesis ini dalam praktek ekonomi-politik rejim SBY-JK: apakah mereka akan memangkas subsidi atau tidak; apakah mereka akan melanjutkan program privatisasi atau tidak; apakah mereka akan memperbesar belanja publik atau tidak; apakah mereka akan menghapuskan utang luar negeri atau tidak. Inilah ukurannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Menyambut Rejim Teknokrasi Baru at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: