Setelah Keterwakilan Lalu…?

Agustus 7, 2005 § Tinggalkan komentar

Catatan Kecil untuk Demos

MEMBACA beberapa publikasi Demos Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi (selanjutnya disebut Demos), terutama yang diterbitkan kerja bareng MBM Tempo, saya merasa tercerahkan sekaligus tergelitik untuk memberikan sebuah catatan kecil. Salah satu hal yang paling sering digaungkan Demos, adalah masalah keterwakilan politik. Menurut Demos, salah satu penyebab kebuntuan atau kemandegan transisi demokrasi seperti saat ini, karena politik elektoral yang merupakan buah dari transisi telah dibajak oleh para elite. Sukses elite ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah absennya para proponen gerakan sosial di Indonesia dalam proses politik elektoral.

Dengan ketidakhadiran itu, maka keterwakilan politik pun menjadi nihil. Seluruh nilai-nilai yang diusung dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh oleh para proponen gerakan sosial tersebut lenyap ditelan gemuruh arus deras perpolitikan elite. Jika isu itu menguntungkan posisi elite, isu tersebut diadopsi dalam batas-batas tertentu. Jika merugikan, tentu saja isu itu dikesampingkan. Boleh jadi isu yang digulirkan oleh kalangan proponen gerakan sosial digunakan oleh salah satu faksi dari elite untuk menyerang faksi elite lainnya. Dan dalam proses pertarungan itu, tak jarang kalangan aktivis gerakan sosial terseret ke dalamnya. Maka ketika Gus Dur diserang oleh faksi elite yang bertentangan dengannya, maka kita lihat kalangan prodemokrasi terbelah ke dalam dua kubu: pendukung Gus Dur dan anti Gus Dur.

Kondisi ini jelas mengkhawatirkan. Dan faktanya kekhawatiran Demos itu semakin nyata. Itulah sebabnya, salah satu metode yang harus dilakukan oleh aktivis gerakan sosial untuk memecahkan kebuntuan jalan transisi ini, sekaligus untuk merebut kembali demokrasi elektoral dari tangan elite, adalah melalui keterwakilan politik. Artinya, kalangan pro-demokrasi harus mau berlaga dalam gelanggang politik elektoral: bikin partai atau ikut partai yang sudah ada lalu ikut pemilu bertarung memperbutkan suara rakyat. Posisi sebagai “anjing penjaga” sudah tidak lagi memadai, apalagi sekadar menjadi ilmuwan teknokrat yang kerjanya bikin lembaga pemantau ini pemantau itu, menyusun draft undang-undang, dsb. Bagi Demos, semakin banyak aktivis prodemokrasi sejati yang memiliki posisi untuk menentukan kebijakan, maka masa depan transisi demokrasi lebih terjamin. Posisi ini mirip slogan yang dikemukakan oleh para aktivis gerakan sosial baru, “We cannot change the world without power.”

Sampai di situ saya bersepakat dengan analisis Demos. Tetapi, kalau kita teliti bangunan argumentasi Demos, kita temukan kelemahan mendasar dari analisis tersebut. Demos memang melakukan kritik keras terhadap demokrasi prosedural yang dinilainya bersifat atomistik dan karena itu universalistik. Dengan sifatnya yang demikian, demokrasi yang diterapkan di negara-negara transisi khususnya Indonesia bersifat cangkokkan. Dan logis jika kemudian demokrasi prosedural (crafting democracy, istilah Demos) gagal dalam menjawab problem-problem aktual dalam masyarakat, seperti pelanggaran HAM, korupsi, kesenjangan ekonomi dan sosial. Dalam Pilkada yang baru lalu, kegagalan crafting democracy itu begitu nyata, dimana pesta demokrasi berubah menjadi pesta para bandit. Tetapi, kegagalan itu bagi Demos, lebih disebabkan oleh problem representasi sehingga preskripsi yang dikemukakan adalah memperbaiki masalah representasi tersebut.

Di sinilah letak ketidaksepakatan saya pada analisis Demos. Kritik utama yang ditujukan oleh gerakan sosial kontemporer pada demokrasi elektoral, terletak pada bahaya yang melekat dalam sistem tersebut. Bahaya paling mendasar dari demokrasi elektoral atau demokrasi prosedural adalah watak oligarkis yang melekat pada sistem tersebut. Artinya, sistem demokrasi prosedural memang sengaja dirancang sebagai arena bagi para oligarkis untuk membagi-bagi kekuasaannya secara damai. Lalu, darimana asal-muasal tumbuhnya watak oligarkis itu?

Pengalaman tiga dekade transisi demokrasi di Amerika Latin menunjukkan, watak oligarkis itu tumbuh dan berkecambah dalam sistem demokrasi elektoral karena sistem ini bekerja di atas pondasi ekonomi kapitalis-neoliberal. Di sana bekerja asumsi bahwa keterbukan politik hanya mungkin terjadi dalam sistem ekonomi yang terbuka, yang tak lain adalah ekonomi pasar. Cara kerja pergantian kekuasaan politik harus mencontoh cara kerja pertukaran dalam pasar, dimana setiap orang bebas untuk memperjualbelikan ide-ide mereka. Yang paling menguntungkan publik itulah yang akan menang. Maka kita pun mendengar apa yang disebut “pasar politik.”

Tetapi, seperti watak alamiah dari pasar, hanya mereka yang berpunya yang akan memenangkan pertarungan. Ekonomi pasar terbukti tidak pernah sanggup menyalurkan kekayaan secara adil ke semua lapisan masyarakat. Pasar terbukti tidak melahirkan kompetisi yang adil dan terbuka. Sebaliknya, pasar hanya melahirkan monopoli yang dikuasai oleh segelintir orang berpunya. Idem dito dengannya adalah pasar politik, dimana kekuasaan tidak pernah berganti secara terbuka. Kekuasaan politik hanya dikuasai oleh oligarki, sehingga pergantian kekuasaan tersebut sebenarnya lebih tepat disebut sebagai bagi-bagi kekuasaan di antara para oligarkis itu. Dalam tahapan ini, demokrasi elektoral fungsinya tak lebih sebagai sarana untuk melegalkan pembagian kekuasaan itu.

Hubungan dialektik antara pasar ekonomi dan pasar politik itu terlihat dari berkuasannya para kapitalis-kapitalis monopolis di Indonesia. Figur-figur seperti Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Fadel Muhammad, Agung Laksono, Fahmi Idris, Sofyan Djalil, Surya Paloh atau Wiranto, bisa memegang tampuk tertinggi kekuasaan karena mereka memiliki uang yang tidak terbatas. Pada titik ini, tidaklah tepat jika mereka disebut telah membajak demokrasi seperti yang dikatakan Demos. Lebih tepatnya, demokrasi prosedural memang sengaja memberi tempat pada oligarki ini untuk berkuasa. Tanpa oligarki sulit bagi demokrasi prosedural untuk eksis.

Nah, di sinilah pentingnya mempertanyakan manfaat dari keterwakilan politik yang diusung Demos. Sebab, boleh jadi setelah para aktivis gerakan sosial itu berada dalam lingkaran kekuasaan, mereka malah memperjuangkan – sadar atau tidak – kepentingan oligarki, ketimbang kepentingan rakyat keseluruhan. Pengalaman Raul Alfonsin di Argentina, Fernando Henrique Cardoso di Brazil, Abdurrahman Wahid di Indonesia, Tabo Mbeki di Afrika Selatan, atau yang paling anyar, Evo Morales di Bolivia, membuktikan bahwa keterlibatan politik dalam demokrasi prosedural hanya melahirkan penyimpangan kedaulatan rakyat.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Setelah Keterwakilan Lalu…? at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: