Jean-Jacques Rousseau

Agustus 17, 2005 § 4 Komentar

INGAT Rousseau, ingat teori kontrak sosial. Tak salah memang, karena The Social Contract merupakan karya terbesar (masterpiece) dari filosof Perancis, kelahiran 28 Juni 1712 di Jenewa, Switzerland.

Roussoeau ditahbiskan sebagai salah satu pemikir yang memberikan cahaya terang bagi peradaban Eropa yang sedang dilanda kegelapan. Ia adalah salah seorang yang memelopori pemisahan antara kekuasaan sakral yang berasal wahyu Ilahi dengan kekuasaan profan di tangan kaisar. Ia menentang pemusatan kekuasaan di satu tangan. Ia juga filosof yang berjuang sekuat tenaga untuk meninggikan derajat akal budi di atas pengetahuan mistis. Maka lahirlah pencerahan dan kegelapan pun sirna.

Tetapi, berbeda dengan filosof segenerasinya yang juga berjuang untuk membebaskan Eropa dari kungkungan feodalisme seperti, Locke, Montesquieu, Kant, Humboldt dan Konstan yang bergerak ke sebelah kanan jalan, maka Rousseau bergerak ke sebelah kiri jalan. Ia adalah salah seorang pemikir modern yang pertama kali dengan serius menyerang lembaga kepemilikan pribadi (the institution of private property). Bagi Rousseau, kepemilikan pribadi merupakan sumber ketidakadilan dalam masyarakata. Dan seperti dikatakan sejarawan Eric Hobsbawm, Rousseau adalah pemikir yang sangat mempengaruhi pandangan-pandangan politik dari Karl Marx dan Friedrich Engels.

Sebagai dampak dari pandangannya yang anti kepemilikan pribadi, Rousseau menolak konsep liberal mengenai keadilan di bawah hukum. Baginya, konsep ini mengabaikan ketidakadilan ekonomi dan sosial yang bertumbuh subur dalam masyarakat sipil. Bagi Rousseau, konsep keadilan di bawah hukum menyebabkan yang kaya mengantongi hukum dalam sakunya sementara yang yang miskin memilih roti ketimbang kebebasan (The rich have the law in their pockkets, and the poor choose bread rather than liberty). Padahal, masih menurut Rousseau, ketidakadilan sosial inilah yang menyebabkan demokrasi tidak bisa direalisasikan.

Paradox antara kebebasan politik versus ketidakadilan ekonomi dan sosial ini, hingga kini terus menjadi perbincangan serius di kalangan pemikir dan penggiat demokrasi. Dan Rousseau memang memilih untuk berpihak pada keadilan ekonomi dan sosial ketimbang kebebasan dalam pengertian politik. Bagi Rousseau, kebebasan yang dipahaminya adalah kebebasan untuk merealisasikan secara bersama keadilan melalui masyarakat, dengan menciptakan tata sosial dan moral baru (the creation of new moral dan social order). Inilah jalan yang memisahkan Rousseau dari generasinya, seperti yang telah disebutkan di atas.

Namun, meminjam kata-kata Lenin, where is to begin? Menurut Rousseau persamaan dan kesetaraan kebebasan hanya bisa direalisasikan melalui politik. Saya kutip agak panjang, The ethical task of the triumph of good over evil is therefore necessarily identified with the political task of the transformation of society. Dari sini kemudian Rousseau melangkah lebih jauh dengan melakukan kritik terhadap pemisahan dari apa yang disebut masyarakat politik (political society) dengan masyarakat sipil (civil society). Sebab dengan pemisahan ini berarti mengisolasi dan memisahkan delegasi dari para pemilihnya. Dengan terisolasi dan terpisahnya pemilih dari wakilnya, maka yang terjadi adalah penyerahan kedaulatan rakyat ke tangan yang mewakilinya. Padahal seperti kata Rousseau, The deputies of the people are not and cannot be its representatives: they are merely its stewards. Di bagian lain ia mengatakan, sovereignity cannot be represented/kedaulatan tak bisa diwakilkan.

Sebagai jalan keluarnya, Rousseau kemudian mempromosikan persatuan antara masyarakat politik dan masyarakat sipil, yang disebutnya sebagai “mandat imperatif” atau model “instructed delegate.” Model ini berakar pada pendapat Rousseau bahwa persatuan melalui konsensus merupakan nilai primer dari demokrasi substansial (unity by concensus ia a primary value of substantial democracy). Menurut model mandat imperatif ini, wakil rakyat harus bertanggung jawab kepada konstituennya dan sebaliknya, merupakan hak pemilih untuk merecall penguasa politik mereka. Dalam The Social Contract, Rousseau secara tegas mengatakan, rakyat can set them up and pull them down when it likes. Jadi menurut pandangan ini, kepentingan personal dari wakli rakyat tidak lagi relevan, karena tugasnya adalah mempromosikan dan melindungi kehendak umum. Bagi Rousseau, kehendak umumlah yang lebih utama ketimbang kehendak orang per orang, yang dengan kasar disebutnya, partial interest the greatest enemy of social harmony.

Bagi para aktivis gerakan sosial di Indonesia, apa yang dikemukakan Rousseau ini begitu relevan. Kini kita berhadapan dengan apa yang disebut Noam Chomsky sebagai “manufacturing democracy.” Dimana membangun demokrasi ibarat membangun sebuah pabrik: bahan-bahannya telah tersedia, perkakasnya telah siap, desain struktur bangunannya telah jadi, dananya tidak terukur, orang-orangnya pun oke, sehingga yang tersisa sekadar masalah teknis yang remeh-temeh.***

§ 4 Responses to Jean-Jacques Rousseau

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Jean-Jacques Rousseau at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: