Dua Jiwa Demokrasi Prosedural

September 7, 2005 § 2 Komentar

SUATU hari, dalam rangkaian persidangan kasus subversi yang dituduhkan pada diri saya dan Dita Indah Sari, pada 1996, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan saksi ahli DR. Affan Gafar, dosen ilmu politik universitas Gajah Mada, Yogayakarta. Materi peersidangan hari itu adalah menyangkut isi dari Manifesto Partai Rakyat Demokratik (PRD). JPU menjadikan manifesto ini sebagai barang bukti dari kebenaran tuduhan subversi yang diajukannya, dan Gafar diminta untuk menilai isi manifesto itu secara akademik.

Kalimat pertama dari Manifsto itu berbunyi: “Tidak ada demokrasi di Indonesia.” Halaman selanjutnya adalah paparan yang mendukung dan menguatkan pernyataan di atas seperti, “tak mungkin ada demokrasi selama masih ada 5 undang-undang politik, selama ABRI masih berpolitik, selama pendudukan terhadap Timor Timur tidak diakhiri, dsb.”

Menurut Gafar, penyataan Tidak ada demokrasi di Indonesia jelas salah. “Jika melihat bahwa demokrasi itu ditandai dengan pemilu yang reguler, ada partisipasi rakyat, dan ada lebih dari satu konstituen,” menurut Gafar, “maka jelas terdapat demokrasi di Indonesia.” Gafar saat itu tak mau memasuki substansi dari Manifesto PRD, yang dipersoalkannya adalah makna dari pernyataan itu. Dari sudut logika formal, sikap Gafar itu benar adanya, karena “jika pernyataannya sudah salah, konsekuensinya substansi dari pernyataan itu pasti salah.” Tentu saja terjadi perdebatan sengit dalam sidang tersebut, khususnya antara pengacara yang dikomandani Trimoeldja D. Surjadi, JPU dan Gafar sendiri.

Perdebatan dalam sidang itu merefleksikan perdebatan lama yang hingga kini tak kunjung usai: demokrasi prosedural versus demokrasi substantif. Kedua hal ini merupakan dua jiwa dalam politik modern. Seperti dikemukakan Galvano della Volpe, kedua aspek atau jiwa dalam politik modern ini selalu dipertentangkan satu sama lain yakni, antara tuntutan kebebasan politik tanpa pemerataan (equality) atau keadilan (justice) dengan sosialisme atau sistem politik berkedilan sosial, atau keadilan untuk semua (egalitarian liberty in its full development). Yang pertama berhulu pada John Locke, yang kedua berakar pada Jean J. Rousseau.

Manifesto PRD berbicara dari sudut pandang demokrasi substantif, bahwa demokrasi a la orde baru, adalah demokrasi akal-akalan, untuk membenarkan politik tangan besi rejim tersebut. Sementara Gafar mewakili kubu demokrasi prosedural. Bagi kalangan ini, demokrasi pada dasarnya memang prosedural dan kalau berjalan lancar hal itu sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang dikritik oleh penganut demokrasi substantif. Dalam bahasa Saiful Muzani, peneliti Freedom Institute, kalau kemudian yang prosedural ini dikontraskan dengan demokrasi substantif, maka hal itu sebenarnya hanya untuk merespon pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan di luar demokrasi.

Misalnya, untuk isu keadilan yang dinilai merupakan kelemahan utama demokrasi prosedural, bagi Muzani yang juga adalah direktur Lembaga Survey Indonesia (LSI), hal itu diatasi melalui persaingan elite yang terpilih melalui pemilu. Menurut logika ini, setiap elite jika ingin terpilih dalam jabatan publik maka ia harus berusaha meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya. Dan itu hanya mungkin diperoleh jika ia merespon kebutuhan rakyat kebanyakan itu. Misalnya, rakyat butuh pendidikan murah, maka ia harus menyuarakan hal yang sama, ia harus mengritik lawan politiknya karena menyebabkan pendidikan jadi mahal. Dengan cara ini, demikian Muzani, isu keadilan bisa direspon dalam bentuk program-program yang populer. “Kalau tidak,” lanjut Muzani, “ia tidak akan dipilih oleh masyarakat.”

Dari uraian Muzani ini, terdapat dua jiwa dalam demokrasi prosedural. Pertama, watak dasarnya adalah antidemokrasi. Pasalnya, kritik terhadap demokrasi prosedural dipandang sebagai kritik terhadap demokrasi itu sendiri karena, kritik tersebut datang dari ide-ide atau gagasan-gagasan di luar demokrasi. Ini sebuah pandangan yang sangat berbahaya, karena mengklaim bahwa demokrasi prosedural merupakan demokrasi yang sebenar-benarnya. Yang tidak prosedural pasti tidak demokratis, anarki, otoriter, diktator atau totaliter.

Kedua, elite- dan bukan rakyat yang menentukan isi dari demokrasi. Pada tahap ini, demokrasi berubah makna dari pemerintahan rakyat (government of the people) menjadi pemerintahan para politisi (governement of the politicians). Memang benar rakyat yang memilih, tapi rakyat memilih figur elite bukan memilih program yang sebenarnya (apalagi jika programnya disusun dalam bahasa yang akademis). Di sini terjadi penyederhaan atas dual hal sebagai turunannya. Pertama, diasumsikan bahwa benar-benar terjadi persaingan dalam tubuh elite yang bersifat strategis dan programatik. Kalau kita bercermin dari pelaksanaan pemilu 2004, sebenarnya tidak terlihat perbedaan program yang mendasar di antara para kandidat presiden yang maju dalam pemilu tahap II lalu. Kubu Megawati-Hasyim Muzadi juga berbicara tentang isu-isu ketidakadilan yang konkret, sama dengan yang diusung oleh kubu yang lain. Bahkan kubu Hamzah Haz-Agum Gumelar lebih telanjang dalam programnya.

Kalau programnya sama, faktor apa yang membuat pasangan SBY-Kalla memenangkan pertarungan itu? Di sini sesungguhnya peran penting dari strategi kampanye, dan inilah kunci kemenangan SBY-Kalla. Salah satu strategi kampanye yang sukses, adalah bagaimana membangun citra bahwa pasangan SBY-Kalla adalah pendukung perubahan sementara pasangan Megawati-Hasyim Muzadi adalah pendukung kemapanan (status-quo). Sebuah pencitraan atau pelabelan yang manipulatif dan menyesatkan publik tapi, sangat bermanfaat sebagai sebuah strategi kampanye.

Hal kedua yang diabaikan oleh Muzani dan para pengusung demokrasi prosedural adalah, fakta bahwa elite itu sebenarnya berwatak oligarkis. Persaingan di kalangan mereka hanya dalam rangka merebut kekuasaan tapi, tidak dalam kerangka memberdayakan rakyat keseluruhan. Dalama konteks ini memang elite tidaklah monolit, secara politik mereka terbelah ke dalam faksi-faksi. Tetapi, kepentingan terbesar mereka adalah bagaimana mencegah agar massa di luar oligarki melawan kepentingannya. Mari kita ambil contoh Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh. Ketiga orang elite yang bernaung di bawah Partai Golkar ini pada mulanya bersatu di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung. Dalam perjalanan, ketiganya bersaing satu sama lain (termasuk juga Akbar Tandjung) untuk menjadi calon presiden dari partai Golkar. Kita tahu, Kalla kemudian mundur dari konvensi dan bergabung dengan SBY untuk maju sendiri sebagai kandidat presiden dan wakil presiden. Setelah SBY-Kalla menang, Aburizal Bakrie lantas bergabung lagi dengan Kalla dalam kabinet Indonesia Bersatu, sementara Surya Paloh bergabung dengan Kalla sebagai ketua dewan penasehat Partai Golkar yang ketua umumnya adalah Jusuf Kalla.

Kini, bersama-sama ketiga elite itu menerapkan kebijakan yang anti kepentingan rakyat: mencabut subsidi bahan kebutuhan pokok, menaikkan harga bahan bakar minyak, menjual murah perusahaan-perusahaan milik negara, dan tidak peduli pada tingginya biaya pendidikan dan kesehatan. Kita pun bertanya, dari persaingan itu manakah yang menguntungkan rakyat banyak?***

§ 2 Responses to Dua Jiwa Demokrasi Prosedural

  • Aidi mengatakan:

    Bagi kami sebagai rakyat kecil, Kebijakan2 yang mereka terapkan saat ini tidak satupun yang memihak kami (baca: rakyat kecil), tapi banyak juga yang beruntung karena mereka bersaing ketika konvensi.
    Kini mereka, termasuk SBY sendiri hanya mementingkan popularitas saja. Politisi juga manusia yang punya nafsu akan kekuasaan. Apapun issue yang mereka sampaikan ketika kampanye, kami anggap hanyalah iklan. Kinipun ketika mereka berbicara, kami juga menganggapnya sebagai iklan saja.
    Demokrasi bagi mereka adalah berkampanye dan bersaing sesuai undang2 yang ada, dan ketika menang mereka membagi kekuasaan dengan yang mendukungnya.That’s it..!!
    aidi

  • ridho taqwa mengatakan:

    thank you mas. tulisan anda menambah wawasan saya untuk menulis makalah untuk diskusi menyoal demokrasi prosedural di tanah air

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Dua Jiwa Demokrasi Prosedural at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: