Lagi Tentang Oligarki

Desember 10, 2005 § Tinggalkan komentar

Akhir-akhir ini, di Indonesia beredar luas kosakata “Dwifungsi Politisi.” Istilah ini dipopulerkan pertama kalinya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam lawatannya ke Korea Selatan, beberapa waktu lalu. “Sementara dulu orang mengkritik dwifungsi ABRI, kini masyarakat tidak bisa menerima apa yang disebut dwifungsi politisi” (Tempo, 4/12/2005).

Saya lebih suka menggunakan istilah oligarki untuk menjelaskan lontaran SBY ini (lihat artikel saya sebelumnya di sini). Oligarki berarti kekuasaan yang dipimpin dan dikendalikan oleh segelintir elite. Dalam berkuasa, para elite tersebut tidak lagi bekerja terpisah atau saling bertentangan secara hitam putih satu sama lain. Mereka memang kadang berbeda atau kadang bersaing, tapi mereka disatukan oleh kepentingan yang sama: mempertahankan dominasi elite.

Dari segi kemunculannya, para oligarkh ini bisa datang dari kalangan intelektual, pebisnis, politisi, militer bahkan mafia. Mereka bekerja bahu-membahu saling menguntungkan dan memproteksi kelompoknya dari gangguan yang datang dari luar. Karena wataknya yang demikian, adalah aneh jika SBY harus khawatir dengan apa yang disebutnya “dwifungsi politisi” itu. Sebab, pemerintahannya jelas-jelas adalah pemerintahan yang oligarkis, dimana ia menjadi pemimpin tertinggi dari para oligarkh itu. Jelasnya, secara konseptual, ada kekeliruan mendasar dari pernyataan SBY tersebut.

Pertanyaan paling mendasar, mengapa di era yang digembar-gemborkan sebagai era demokrasi, era pasar bebas dan kompetisi yang terbuka, kekuasaan oligakis bisa berdiri tegak dan kokoh? Bukankah demokrasi, pasar bebas dan kompetisi, diniatkan untuk membatasi kekuasaan yang oligarkis? Dan di atasnya, berdiri dengan gagahnya kekuasaan rakyat.

Mereka yang panjang ingatan pasti tahu bahwa kekuasaan oligarkis bukan barang baru di republik ini. Ia sudah hadir sejak rejim Orde Baru ditegakkan hingga sang jenderal besar dilengserkan dari kekuasaannya. Bahkan menurut saya, rejim Orba adalah rejim oligarkis yang paling kuat dalam sejarah politik Indonesia. Kita ingat hampir seluruh elite Orba pastilah rangkap jabatan: pengusaha-politisi (keluarga Akbar Tandjung, misalnya); militer-politisi-pengusaha (keluarga Sumitro DJojohadikusumo, misalnya); intelektual-politisi-pengusaha (lembaga seperti CSIS, misalnya). Dan seperti saya katakan di atas, mereka memang tidak selalu seia-sekata, mereka juga terbelah dalam berbagai faksi politik. Tetapi, mereka secara esensial memiliki kepentingan yang sama: penyangga bangunan politik-ekonomi rejim Orba.

Nah, ketika terjadi reformasi pada 1998, bangunan kekuasaan rejim Orba itu tidak seluruhnya berhasil diruntuhkan. Yang berganti hanyalah pucuk pimpinan tapi, pondasi, tiang dan dinding bangunan tersebut tetap utuh. Rejim Orba memang mengalami kegoncangan, sedikit pincang tapi tetap bisa berdiri. Para penyangga dan pendukung kekuasaan Orba, memang sempat tercerai-berai, berubah rupa dan berpindah posisi. Tetapi, mereka tetap berada dalam lingkaran dalam kekuasaan. Sebagian kecil dari mereka memang terpuruk tapi, mayoritasnya tetap menduduki puncak-puncak tertinggi kekuasaan.

Celakanya, pondasi, tiang dan dinding itu merupakan prasyarat utama untuk membangun sebuah sistem politik yang berbasiskan pada demokrasi pasar. Tanpa keberadaan oligarki demokrasi pasar tak akan eksis. Komunitas bisnis internasional juga lebih menaruh kepercayaan besar kepada mereka, ketimbang kepada pemain-pemain baru yang miskin pengalaman dan kurang pergaulan bisnis internasional. Tak bisa dibayangkan, Honda Motor Corporation, atau Exxon-Mobil Oil, tiba-tiba menjalin hubungan bisnis dengan pengusaha kelas industri rumah tangga untuk merakit dan memasarkan produknya di Indonesia.

Hal lain yang menyebabkan kokohnya kekuasaan oligarkis ini, karena lemahnya kekuatan prodemokrasi. Gerakan prodem hanya senang bermain di pinggiran, lebih suka menjadi pengamat, atau penjaga moral kekuasaan. Ini bukan sesuatu yang keliru. Kekeliruan baru terjadi, jika dengan posisi sedemikian gerakan prodemokrasi menuntut perubahan yang lebih substansial. Misalnya, menuntut agar para oligarkh itu memisahkan mana aktivitas pribadi dan mana aktivitas publik. Ini sesuatu yang absurd, karena posisinya sebagai oligarkis itulah mereka berkuasa.

Jika ingin menuntut perubahan yang lebih susbtansial, kita harus menempatkan kembali seluruh kerangka analisa kita pada situasi ketika Orba muncul dan menjadi perkasa. Dengan ini kita menempatkan para oligarkh itu sebagai pewaris nilai-nilai dan bangunan kekuasaan Orba. Tentu saja dengan memperhatikan bahwa langgam politik telah berubah: dari langgam politik yang tertutup menjadi langgam politik yang lebih terbuka; dari kediktatoran menjadi demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Lagi Tentang Oligarki at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: