Ekonomi Alternatif?

Januari 23, 2006 § 14 Komentar

Salah satu topik paling penting didiskusikan adalah topik "ekonomi alternatif." Di kalangan gerakan, topik ini diam-diam bergerak liar, ketika semangat anti kapitalisme-neoliberalisme semakin memuncak. Ada semacam kesadaran yang terus berkembang, gerakan tidak hanya berhenti pada tuntutan. Kini saatnya kita bicara alternatif.

Kini tak cukup lagi berteriak anti neoliberalisme. Lebih penting lagi "adakah alternatif di luar mekanisme pasar bebas?" Apa alternatif pembiayaan pembangunan pengganti utang luar negeri? Apa alternatif penyehatan perbankan di luar pembentukan bank sentral yang independen? Apa alternatif bagi penyehatan BUMN tanpa harus melakukan privatisasi? Ekonomi rakyat itu seperti apa sih? Apakah yang berbentuk koperasi ataukah ekonomi komunitas model masyarakat adat?

Pertanyaan-pertanyaan ini sungguh menantang secara intelektual, lebih-lebih untuk kebutuhan praksis gerakan. Berdasarkan rekaman sejarah, terdapat sejumlah alternatif pembangunan ekonomi di luar sistem kapitalisme-neoliberal. Pertama, adalah sistem sosialisme dimana ide dasarnya adalah menempatkan proses produksi dan pemasaran di bawah kontrol kelas pekerja. Dengan demikian, kelas pekerja tidak hanya menjual tenaga kerjanya tapi juga, menguasai dan mengontrol hasil kerjanya. Saat ini, sistem ekonomi sosialis beroperasi secara teorganisir di Kuba. Tetapi secara umum, pasca keruntuhan model Uni Sovyet, sistem ekonomi sosialis telah dianggap sebagai masa lalu yang masih harus membuktikan keunggulannya di hadapan ekonomi pasar bebas.

Kedua, sistem ekonomi yang berwatak nasionalistik. Sistem ini memang tidak menolak secara tegas sistem kapitalisme tapi, juga tidak membuka diri lebar-lebar pada penetrasi kapitalisme internasional. Sekelompok akademisi menyebut sistem ini sebagai kapitalisme negara (state capitalism). Dalam sistem ini, pembangunan ekonomi nasional dibimbing, dikawal dan difasilitasi oleh negara agar tidak terempas oleh gelombang persaingan bebas. Korea Selatan di masa kediktatoran militer, Taiwan di masa kediktatoran Chiang Khai Shek, dan Iran di bawah rejim mullah adalah prototipe pembangunan ekonomi yang berwatak nasionalistik. Dalam batasan yang lebih ketat, ekonomi Uni Soyet dan Cina saat ini bisa dimasukkan dalam kategori ini.

Tetapi, lagi-lagi di bawah terpaan angin puyuh kapitalisme-neoliberal, sistem ini dipandang sebagai batu penghalang kemajuan ekonomi nasional. Rigiditas ekonomi yang merupakan konsekeunsi dari nasionalisme ekonomi ini, dianggap sebagai penyebab utama krisis ekonomi yang melanda perekonomian Asia Timur dan Tenggara. Intervensi aktif negara dalam sektor ekonomi menjadi penyebab utama munculnya korupsi atau perilaku moral-hazard lainnya. Tak aneh, dalam usaha pemulihan ekonomi paska krisis, seluruh batu penghalang neoliberalisme ekonomi ditendang jauh-jauh. There is no alternatives, jika ingin selamat.

Ketiga, sistem ekonomi yang berwatak populis. Dalam sistem ini, pemerintah yang berkuasa memberikan prioritas kepada sektor usaha kecil dan menengah di dalam negeri. Tetapi, berbeda dengan ekonomi yang berwatak nasional, sistem ekonomi populistik ini juga memberikan tempat yang relatif luas bagi serikat pekerja dan serikat tani untuk terlibat dalam pengelolaan ekonomi. Argentina di masa Peronisme adalah prototipe sistem ini. Sebagian pakar menilai, sistem ekonomi yang tengah dikembangkan di Venezuela di bawah Hugo Chavez, lebih mirip model populisme ketimbang sosialisme.

Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Sistem apakah yang bisa menjadi alternatif di luar kapitalisme-neoliberal? Saya teringat pada konsep Marhaenisme yang dikumandangkan Bung Karno, yang disebutnya juga sebagai "sosialisme yang diterapkan di Indonesia." Secara empirik, Marhanenisme muncul dalam slogan Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Menurut saya, Marhaenisme ini lebih menjurus populisme. Selain ide Marhaenisme, Bung Hatta muncul dengan ide koperasi yang dianggapnya sesuai dengan ciri asli masyarakat Indonesia. Ide ini pun sebenarnya lebih dekat kepada populisme ketimbang pada sosialisme apalagi nasionalisme ekonomi.

Kita sama tahu, kedua ide pembangunan ekonomi ini menemui kegagalan. Ide Marhaenisme dilibas oleh gemuruh kapitalisme Orde Baru. Sementara ide koperasi diadopsi dan kemudian dimitoskan oleh rejim Orba. Bentuk ekonomi koperasi ditaruh di sangkar emas kekuasaan, tapi dibonsai di lapangan praktek.

Di luar kedua ide ini, belum muncul gagasan ekonomi alternatif di kalangan gerakan sosial. Ataukah memang tak ada yang baru di bawah matahari?

§ 14 Responses to Ekonomi Alternatif?

  • Anonymous mengatakan:

    Yul Amrozi:

    Bicara soal alternatif ekonomi buat Indonesia, aku kok tiba-tiba merasa sesak nafas ya. Apa yang dipaparkan oleh Coen tentang topik ekonomi alternatif dalam kerangka-kerangka besar seperti persoalan mekanisme pasar bebas, privatisasi, pembayaran utang luar negeri, independensi bank sentral, dan anti kapitalisme-neoliberalisme sungguh suatu gambaran tentang sejumlah raksasa yang mata kita pun belum tentu bisa melihat salah satu punggungnya.

    Terlalu besar rangkuman dari berbagai hal yang memang merupakan persoalan ekonomi makro yang bisa dikatakan sudah sangat klasik dalam perbincangan perekonomian saat ini. Mungkin yang dimaksud oleh Coen adalah perbincangan yang ingin memancing keikutsertaan pembaca dalam bertukar-bicara tentang persoalan-persoalan teoritik ekonomi yang memang pada saat ini harus mulai diakrabi orang awam.

    Mulai pada paragraf ketiga tulisan Coen. Tentang sistem sosialisme, yang dia simpulkan dengan cukup sederhana bahwa sistem sosialisme ide dasarnya adalah menempatkan proses produksi dan pemasaran di bawah kontrol kelas pekerja. Di akhir paragraf Coen menjelaskan bahwa pada saat ini pasca keruntuhan model Uni Sovyet, sistem sosialisme telah dianggap sebagai masa lalu yang harus membuktikan keunggulannya di hadapan ekonomi pasar bebas.

    Pelik menilai paragraf Coen di atas. Satu pertanyaan muncul, benarkah sistem sosialisme merupakan suatu sistem yang sudah jelas ujudnya? Berbeda dengan kapitalisme atau ekonomi dominan yang wujud dan bekerja pada saat ini, yang memang sangat banyak referensi penjelasnya dan catatan-catatan pencapaian empirisnya. Sistem Sosialisme jika ingin ditempatkan sebagai sebuah sistem, bagiku masih sangat kabur dan penuh bias. Referensi penjelas Sosialisme pada saat ini dihadapkan pada kenyataan telah bubarnya Uni Sovyet, Cina yang sangat kapitalis dan sekaratnya eksperimen Cuba.

    Bagiku merupakan satu hal yang tidak adil, membandingkan dua hal yang memang tidak sebanding. Ekonomi dominan yang dikatakan sebagai sistem kapitalisme berhadapan dengan sosialisme yang bahkan menurutku belum cukup untuk disebut sebagai sebuah sistem. Kenapa aku berani mengatakan ini? Di kepalaku muncul sederet pertanyaan ini. Kembali ke kerangka-kerangka besar yang dipaparkan Coen, apakah ada alternatif selain dari mekanisme pasar yang merupakan dasar dari mekanisme pasar bebas? Apakah ada alternatif dari privatisasi selain penciptaan perusahaan milik negara yang rentan dengan korupsi, tidak ada mekanisme kontrol dan tentu saja kecenderungan ke arah dominasi alias otoriterisme? Soal pembayaran utang luar negeri, apakah negara yang saat ini dibilang makmur tidak punya hutang? Apakah ada negara yang saat ini benar-benar menolak membayar hutang? Aku belum pernah membacanya kalau ada tolong aku dikoreksi. Apakah ada negara yang tidak bayar hutang kemudian bisa berjalan ekonominya? Dengan logika sederhana, jika saat ini banyak negara yang memang tidak mampu bayar hutang semestinya yang rugi adalah negara yang memberi hutang karena modalnya tidak kembali, tetapi ternyata tidak yang terjadi sebaliknya. Negara penghutang biasa-biasa saja. Negara pengemplang hutang macet perekonomiannya. Persoalan hutang antar negara saat ini sangat jauh berbeda dengan persoalan hutang piutang antar perusahaan apalagi antar individu. Persoalan hutang antar negara ternyata jauh berbeda dari hutang piutang yang biasa dipahami orang awam. Soal Independensi Bank Sentral, lebih baik mana Bank Sentral Independen atau Bank Sentral di bawah kontrol negara? Untuk kasus Indonesia ketika Bank Sentral di bawah ketiak negara yang terjadi adalah hyperinflasi di tahun 97-98.

    Dunia pada saat ini dihadapkan pada kenyataan sistem proteksi perdagangan dan perlindungan pasar di Amerika Serikat pada saat ini bahkan bisa dikatakan mendekati sosialisme. Kapitalisme Cina yang dilakukan dengan gegap gempita oleh rezim komunis Cina saat ini adalah magma panas ekonomi dunia. Berlarut-larutnya Castro menjadi penguasa Cuba sepanjang hidupnya adalah kritik terhadap percobaan Sosialisme yang menyuburkan kepemimpinan tunggal. Gerakan anti Globalisasi, anti neo-liberalisme yang ada saat ini terlalu kecil untuk mempengaruhi perubahan ekonomi dunia. Apa maksudnya demonstrasi di Hongkong, kecuali hanya sekedar temu kangen aktivis anti globalisasi.

    Aku sengaja berpanjang-panjang karena memang aku merasa ada yang perlu digagas dan ditukar-bicarakan pada saat ini. Persoalan yang kompleks bahkan sangat kompleks dipaparkan dalam analisis yang bagiku sangat menyederhanakan persoalan. Oke taruh kata memang tidak banyak orang yang punya waktu untuk mempelajari hal-hal yang sangat teoritik dan intelektual ini, tapi tidak ada salahnya juga merangsang otak kita semua untuk melihat banyak persoalan hidup saat ini dengan kacamata yang lebih lengkap dan mulai belajar banyak hal yang memang membutuhkan pencapaian belajar yang lebih rumit dan susah daripada biasanya.

    amrozi@sjahrir.net

  • Coen Husain Pontoh mengatakan:

    Bung Amrozi yang baik,

    Untuk sementara aku kasih komentar singkat aja dulu, bahwa sebenarnya kegelisahan kita sama. Ada nggak sih alternatif itu? Kalau ada, sejauh mana hal itu bisa dipahami dan diterapkan secara empiris?

    Nah, aku memulai perbincangan soal ini dengan memulai pada hal-hal yang umum saja. Jika perbincangan ini bisa berlanjut, aku senang sekali jika kita bisa melangkah pada hal-hal yang lebih khusus dan empirik. Seperti pertanyaan atau pernyataanmu, ada gak sih sistem ekonomi sosialis yang teruji?

    Salam,
    -C

  • Anonymous mengatakan:

    Yul Amrozi,

    Iya Bung Coen yang rajin menulis,

    Aku juga baru belajar lagi, selepas Sjahrir jadi penasehat SBY dia memfasilitasi researchernya untuk belajar banyak tentang ekonomi. Aku mulai baca sedikit2 teori-teori ekonomi standar dan mengikuti banyak milis untuk memahami suatu hal yang sangat asing bagiku sebenarnya. Dan dalam proses yang mulai menjadi virus dalam otakku aku memilih untuk melandaskan diri pada cara pandang yang lebih plural, cara berpikir yang lebih ilmiah dan tentu saja bereksperimen untuk mengkritisi apa yang selama ini aku yakini benar.

    Dan semakin aku belajar semakin sadar bahwa tidak ada yang namanya jalan pintas dalam memahami suatu gejala dunia yang kompleks. Seperti halnya kemajuan dalam pencapaian-pencapaian di dunia akademis ilmiah, ternyata proses verifikasi dan falsifikasi dari sebuah teori adalah nyawa yang sesungguhnya dari kebenaran sebuah teori.

    Tetapi aku juga sadar tanpa pengalaman organisasi, pengalaman olah pikir yang intensif dalam gerakan, pengalaman menyuarakan keberpihakan, pembacaanku atas gejala-gejala perkembangan dunia terkini akan kekurangan salah satu teropongnya. Hehehehe …..

    Jadi, bisa jadi dalam proses ke depan tulisanku akan banyak berbenturan dengan tulisan kawan-kawan.

    Moga-moga ini akan menjadi perdebatan-perdebatan yang bisa menjadi patok-patok kecil yang bermakna dalam hidup yang sangat pendek ini.

    Kalau dulu Karl Marx musti tinggal bertahun-tahun di perpustakaan London, kita sekarang tinggal colokin kabel dan membuka Google. Voila, seabrek informasi ada di depan mata tinggal kita bisa merajutnya menjadi karya.

    Kembali ke persoalan adakah alternatif lain dalam ekonomi? Aku cenderung pada saat ini mengatakan bahwa barangkali pertanyaan yang paling mendesak bukan pertanyaan itu? Alias pertanyaan itu belum pada tempatnya. Kenapa? karena memang tidak sejajar mengandaikan saat ini ada satu alternatif yang sejajar dengan ekonomi dominan alias kapitalisme yang pada saat ini sudah menjadi satu sistem kompleks yang kagak ada matinye. Ganti saja pertanyaanya? Misalnya sejauh mana Sosialisme menjawab tantangan perkembangan ekonomi saat ini? Peter Anderson adik Ben Anderson saja bingung menjawab kebuntuan partai-partai kiri di dunia dalam menjawab tantangan terkini. Sementara Petras tidak banyak menghasilkan formulasi tulisan ilmiah ekonomi, kecuali tulisan-tulisan yang maaf saja, kebanyakan propaganda, tapi kurang data. Sementara buat para penggagas ekonomi kerakyatan di Indonesia seperti Kwik Kian Gie, atau Revrison Baswir retorika politisi saja yang keluar dari mulut mereka dan akan sangat mudah kandas di hadapan analis pasar modal yang cermat dalam memperhitungkan delik perubahan ekonomi hari per hari.

    Aku sebenarnya berharap dari negeri2 sosialis (emang pernah ada??) muncul teoritisi handal yang jago dalam kuantifikasi data. Hahaha … tapi tentu saja aku mingkin mimpi ya … karena setahuku mencari di Google pada saat ini keberpihakan pada ekonomi yang partisipatoris justru lahir dari Universitas-universitas yang ada di negeri kapitalis maju. Untuk konteks terkini aku baru melihat Mahbub Ulhaq dengan HDI-nya dengan Amartya Sen dengan Ekonomi Orang Miskin-nya yang bisa digarisbawahi dalam perdebatan tentang ekonomi dunia yang “lebih baik”.

    Salam belajar terus ….

    Djio, alias Yul Amrozi

  • Anonymous mengatakan:

    Indra Gunawan,

    Ada nggak ahli ekonomi yang mengaitkan, aktivitas ekonomi dengan alam dan
    segala kendalanya sebagai objek ekonomi dan manusia secara biologis yang
    adalah bagian dari alam juga sebagai subyek ekonomi ?!?!?!?! Atau bisa
    pula didekati dengan lebih lengkap lagi, kalo disertakan pula di dalamnya
    etika dan ideologi ideal dalam agama ?!?!?!?!

    Diharapkan dengan terintegrasinya teori ekonomi didapat formula yang lebih
    lengkap yang menjamin kesinambungan ekonomi yang berwawasan lingkungan, dan
    menjamin kehidupan manusia dan kemanusiaan.

    Bukan sekedar pengetahuan reduksional yang ujung2nya cuma membahas
    distribusi dan peredaran mata uang semata-mata

    indra.gunawan@ikpt.com

  • Coen Husain Pontoh mengatakan:

    Oji yang baik,

    Coba mari kita kembali pada pertanyaan mendasar dari para penggagas ekonomi, seperti Adam Smith. Menurut Smith, tujuan ilmu ekonomi adalah bagaimana mencapai kemakmuran bersama dan seluas-luasnya. Ini adalah pernyataan filosofis sifatnya dan diterima oleh semua mazhab pemikiran ekonomi, dari kiri luar sampai kanan luar.

    Perbedaan baru muncul dan bahkan sangat keras, ketika mazhab-mazhab itu membicarakan soal bagaimana “jalan mencapai kemakmuran itu?” Adam Smith bicara tentang pentingnya penekanan pada individu yang bebas untuk bisa mencapai kemakmuran ekonomi itu. Dan individu yang bebas itu hanya mungkin hadir dalam sistem ekonomi pasar yang menekankan pada kompetisi dan efisiensi. Dan itu artinya, peran negara haruslah minimal (negara minimalis). Jadi kita lihat ekonmi kapitalis itu bertumpu pada tiga pondasi dasar ini: individu yang bebas, pasar bebas dan negara minimalis. Kapitalisme-neoliberal adalah varian ekonomi yang paling radikal dari kalangan ini. (Catatan: kita tidak sedang berbicara kapitalisme sebagai moda produksi, karena ini lebih luas diskusinya).

    Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis adalah serangan langsung terhadap sistem ekonomi kapitalis. Sosialisme bertumpu pada semangat kolektivitas. Persis apa yang menjadi semboyan the three musketers, all for one, one for all. Dalam pengertian ini, kolektivitas tidaklah memangsa individu, tapi individu tidak berada di atas kolektivitas. Konkretnya, di pabrik hal-hal yang menyangkut perencanaan, produksi dan pemasaran diputuskan bersama antara buruh dan manajemen. Karena itu, sistem ekonomi yang mendasarinya bukanlah pasar bebas tapi pasar yang terencana, dan konsekuensinya peran negara menjadi sangat penting dalam mengelola ekonomi.

    Untuk lebih empirik, mari kita lihat pengaturan soal perbankan. Penganut neoliberalisme percaya bahwa perbankan harus dikelola secara independen, terbebas dari campur tangan negara. Wujudnya ya dalam bentuk Bank Sentral yang independen, Federal Reserve di AS atau BI di Indonesialah. Dasar pemikirannya, dalam sistem ekonomi pasar yang makin canggih, uang merupakan jantung perekonomian. Bila jantung ini bermasalah, maka ekonomi keseluruhan pun bermasalah, demikian sebaliknya. Coba kau lihat, bagaimana asumsi-asumsi ilmu alam digunakan di sini. Nah, kaum neoliberalis itu berpendapat, masalah terbesar yang menghinggapi perekonomian adalah adanya campur tangan negara (dalam hal ini kekuatan-kekuatan politik dengan kepentingan sempitnya), sehingga itu campur tangan negara ini haruslah diminimalisir. Dengan menjadi independen, maka perbankan akan bekerja sesuai dengan logika-logika ekonomi yang rasional.

    Tetapi, sebenarnya asumsi perbankan yang independen ini sangat manipulatif. Perbankan tidak pernah menjadi independen, dan dia tidak pernah bekerja secara rasional. Perbankan bekerja dan melayani kepentingan oligarki, karena perbankan itu sendiri dikuasai oleh oligarki ekonomi. Independensi ini semata-mata bertujuan agar negara jangan merecoki kepentingan para oligarki tersebut. Contoh, siapa sih yang menguasai perbankan di Indonesia? Kalau jaman Orba bisa lebih mudah ditunjuk hidungnya, Salim Group misalnya, atau Lippo Group misalnya. Tetapi, setelah Soeharto jatuh, jauh lebih sulit karena kepemilikan BCA atau Lippo Bank sudah terbagi-bagi. Di BCA ada Farallon Group misalnya.

    Dampak lainnya dari independensi perbankan ini, dalam soal pemulihan krisis. Kalau perekonomian itu dibagi menjadi sektor riil dan sektor moneter (bisa ditambahin sektor jasa), maka tangan negara sesungguhnya hanya menyentuh sektor riil. Sedangkan sektor moneter dikuasai dan dikendalikan oleh oligarki. Maka ketika pemerintah ingin membenahi perekonomian nasional, ia sebenarnya hanya mampu menjangkau sektor riil yang belum tentu berkait dengan kepentingan sektor moneter. Ambil contoh, dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM), kau bisa meneliti sejauh mana sumbangsih perbankan saat ini. Aku bisa menjawab sangat kecil, karena perbankan yang dikuasai oleh oligarki itu tak mau ambil resiko dananya menguap begitu saja. Padahal pemerintah punya program pemberdayaan UKM, tapi pemerintah jadi letoy berhadapan dengan kebijakan perbankan ini karena kedudukan perbankan yang independen.

    Lalu, apakah dengan menjadi independen perbankan menjadi lebih sehat? Ini pertanyaan yang spekulatif tapi, kalau kita lihat kasus PT Gramarindo, yang dikomandani oleh Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu plus BNI 46, menandakan bahwa tak ada jaminan bahwa independensi perbankan berbanding lurus dengan efisiensi dan kesehatan perbankan. Sebab memang tujuan dari independensi perbankan itu bukan untuk membuat Bank menjadi lebih sehat.

    Nah, bagaimana sosialisme memandang posisi perbankan? Sebagaimana kukatakan di atas, perbankan kini telah menjadi jantung perekonomian, dan jantung ini justru dikuasai oleh oligarki. Persis pada argumen inilah, maka sosialisme berpendapat perbankan itu haruslah dikuasai oleh negara, jantung itu harus diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Tapi, pengalaman menunjukkan bahwa di jaman Soeharto dimana perbankan dikuasai oleh negara, justru menyebabkan sistem perbankan menjadi kacau balau. Pertanyaanmu ini bisa dijawab dengan pertanyaan balik, “apakah pemerintahan Orba adalah pemerintahan sosialis?”

    Waduh aku terlalu bersemangat mengomentari komentarmu.

    Salam,
    -C

  • Anonymous mengatakan:

    Oke bung Coen, kembali ke soal diskusi … apa yang terjadi dalam perbedaan Mazhab-mazhab ekonomi aku kira itu adalah berkah dalam diskursus mengenai ekonomi politik. Dan pembacaan Adam Smith atas perkembangan perekonomian adalah sah dan kebenarannya akan terus diuji selama diskursus tentang perekonomian hidup dan berkembang hingga kapanpun. Kalau Marx memasukkan nilai “eksploitasi” terhadap kerja buruh, itu memang merupakan teropong Marx yang juga genuine dan memang sangat berbeda dengan teropong Adam Smith. Munculnya formula Individu yang bebas, cikal bakal liberalisme, adalah simpulan dari sejarah peradaban eropa khususnya Inggris di mana Adam Smith mendasarkan pandangannya. Aku berhati-hati dalam membaca formula Adam Smith atau siapapun karena aku tidak ingin mencoba menghakimi tanpa mencoba memahami dulu konteks darimana sebuah formula dirumuskan.

    Maka dari awal aku jelaskan bahwa landasan berpikirku adalah cara berpikir yang skeptis. Meminggirkan semua kesimpulan-kesimpulan yang biasanya telah kita terima dalam proses belajar terdahulu. Terma Kapitalisme-Neoliberal sendiri sebagai cara mengkotakkan suatu pihak tidak mau aku telan bulat-bulat. Aku yakin pasti aku akan banyak berbenturan dengan banyak pihak. Tapi aku menyadari hal itu sebagai sebuah proses debat. Entah siapa yang benar? Siapa yang tahu!

    Kayaknya kok enak banget bilang formula neoliberal adalah tiga postulat jitu yang dilontarkan bung Coen. Soal pasar bebas memang banyak sekali kritik yang berhubungan dengan dominasi kekuatan ekonomi dunia. Tetapi soal individu bebas kukira itu adalah sebuah cara pandang yang universal. Sedangkan negara minimalis tentunya adalah sebuah kritik terhadap sejarah “negara kuat” yang dalam banyak hal justru tidak memajukan peradaban.

    Sebaliknya sistem sosialis??? (Yang mana?? Wong memang wujudnya memang belom jelas). Yang bisa jadi referensi cuman negara-negara skandinavia yang itu pun bukan sosialis. Apa yang dibilang serangan terhadap jantung kapitalis masih sebatas pengharapan. Hopfully if we win it will be, tidak empiris, dan tentu saja tidak praxis. Apa sih semangat kolektivitas? Dalam kolektif juga terjadi persaingan. Memudahkan mencapai tujuan yang satu??? Proses perencanaan pasar yang terencana? Apa itu pernah terjadi di Uni Sovyet?? Atau di mana tunjukkan? Memangnya ada pasar terencana atau apapun bentuknya di negara-negara sosialis. Setahuku yang terjadi adalah persoalan distribusi dan barter saja. Balik ke jaman ekonomi masih sangat sederhana.

    Ke persoalan Bank Sentral kupikir tidak cuman orang neo liberal yang ingin sebuah lembaga independen yang bisa diandalkan dalam mengatur sistem ekonomi yang sangat rentan terhadap krisis. Independensi Bank Sentral kupikir hampir sama universalnya dengan persoalan penegakan HAM. Kemudian kalau Bank Sentral di Indonesia dianggap dipunyai oleh Oligarki, apa memang seperti itu yang terjadi? Memangnya para oligarch itu nyetor ke Bank Sentral??? Yang terjadi tidak semudah itu? Memang benar bahwa kekuatan Oligarki berperan besar dalam perekonomian suatu negara, tetapi Bank Sentral tentu saja yang mengatur adalah apa yang disebut dengan sistem kenegaraan terlepas bahwa Bank Sentral kemudian menjadi Independen di luar sebuah pemerintahan.

    Hingga saat ini aku tidak ngerti apa maksudnya asumsi-asumsi ilmu alam. Yang aku tahu ketika kita bica ekonomi makro maka kita pun semua sedang berasumsi. Sedang membuat oret-oret di atas kertas yang tentu saja tidak mungkin menjelaskan tentang realitas yang memang jauh lebih rumit daripada sekedar pembacaan umum (asumsi).

    Kalau saat ini susah untuk menelusuri siapa yang menguasai perbankan di Indonesia hal itu jelas karena telah terjadi perubahan sistem ekonomi yang luar biasa. Musti ada studi khusus Indonesia pasca 98, khususnya studi yang memetakan kekuatan modal di Indonesia.

    Soal perbankan gak menyentuh sekor Riil? apa BPR di kecamatan2 bukan perbankan? Ngasih kredit ke pedangang2 kecil itu kan juga UKM kan? dan itu Sektor Riil juga? BRI sekarang adalah bank dengan nasabah UKM yang terbesar di seluruh dunia.

    Soal Independensi Bank Sentral di Indonesia lebih sehat, ya tentu saja, buktinya kurs rupiah pergerakannya relatif stabil pada kisaran 9000 – 10000 pasca krisis 98. Tanpa Independensi Bank Sentral tidak akan tertangkap tuh penyeleweng dana BLBI, dan bank bank busuk tentu saja menjadi hilang karena memang sama sekali tidak kompeten.

    Kapitalisme menghadapi krisis sebagai tantangan dari hari ke hari, sementara orang-orang yang bercita-cita luhur ingin sebuah sistem ekonomi yang lebih berkeadilan tidak cukup paham atau tidak mau paham terhadap perkembangan perekonomian dunia yang memang telah menjadi sangat rumit (kompleks). Aku cuma menekankan agar tidak lebih dahulu menilai sebelum belajar dengan sungguh2 terhadap apapun. Ini memang tidak mudah karena kita terbiasa dengan retorika pro kerakyatan yang ingin melihat dunia secara hitam dan putih.

    salam debat terus ….

    Yul Amrozi alias Djio

  • Coen Husain Pontoh mengatakan:

    Oji yang baik,

    Sejak awal artikel ini kutulis bahwa sistem ekonomi sosialis itu bisa dilihat dalam prakteknya di Kuba. Tentu saja keliru jika melihat ekonomi Kuba dengan cara pandang ekonomi kapitalis. Misalnya, jika kemajuan ekonomi dilihat dari angka pertumbuhan yang tinggi, arus masuk keluar modal asing, beroperasi perusahaan-perusahaan multinasional, atau seberapa banyak jumlah orang kaya yang berhasil diciptakan akibat berkah pertumbuhan ekonomi itu?

    Inilah kesalahan banyak ekonom di Indonesia yang propasar itu. Pembangunan ekonomi Kuba tentu saja tidak semaju pembangunan ekonomi Amerika, Eropa Barat, Jepang, atau bahkan Korea Selatan. Pertama, karena memang ukuran kemajuan yang ditetapkan oleh Kuba bukan pada kriteria-kriteria yang disebut di atas, tapi pada pembangunan sumberdaya manusianya. SDM Kuba adalah salah satu yang terbaik di dunia (kau boleh baca artikelku soal pendidikan di Kuba untuk soal ini). Kedua, ekonomi Kuba mengalami perkembangan yang lambat disebabkan oleh jatuhnya Uni Sovyet yang merupakan mitra dagang terbesar Kuba, dan yang terpenting adalah sanksi ekonomi yang diterapkan oleh AS selama 40 tahun lebih. Tak ada negara di dunia ini yang dikenai sanksi sedemikian lama oleh Amerika seperti Kuba, dan terus bertahan hingga kini. Bahkan, fenomena kemenangan partai-partai kiri yang beraliran sosialis di beberapa negara Amerika Latin (Argentina, Brazil, Venezuela, Bolivia, Uruguay, dan Chile), tak lepas dari contoh betapa Kuba begitu kuat menghadapi krisis ekonomi yang akut. Venezuela dan Bolivia bahkan terang-terangan membangun kemitraan ekonomi dengan Kuba, yang dikenal dengan duet Simon Bolivar dan Jose Marti.

    So, kalau bicara ekonomi sosialis ya Kuba kini adalah contohnya, dan sedang bergerak di belakangnya adalah Venezuela. Dulu sebenarnya ketika Sandinista menang di Nikaragua, program-program ekonomi sosialis pernah diterapkan dalam masa pemerintahannya yang singkat. Tetapi, karena ditorpedo oleh AS penerapan program ekonomi sosialis ini mentah di tengah jalan, digantikan oleh program-program penyesuaian struktural yang didiktekan oleh IMF dan Bank Duniab (Nanti aku akan menulis tersendiri soal sukses pemerintahan Sandinista di Nikaragua ini).

    Kemudian soal perbankan. Bung, Bank Sentral itu adalah lembaga eksekutif dari lembaga perbankan. Konstituennya ya bank-bank yang bertaburan di mana-mana dengan berbagai nama itu dan berbagai kepemilikan itu. So, Bank Sentral itu pembuat dan pengambil kebijakan, yang harus melayani dan melindungi kepentingan konstituennya. Sebaliknya, konstituen itu ya mnemabng harus nyetor ke eksekutif, ini soal biasa. Yang luar biasa khan berapa besar jumlah setorannya, ketimbang keuntungan yang diraup.

    Karena diposisikan sebagai eksekutif, maka posisi gubernur Bank Sentral lantas menjadi sejajar dengan presiden. Di AS, kedudukan Alan Gresspan sebagai gubernur Federal Reserve bahkan dinilai lebih kuat ketimbang posisi George Bush. Ada joke, jika Gresspan batuk saja maka ekonomi dunia akan guncang. Bandingkan dengan Bush yang bikin guncang dunia hanya setelah mengirim puluhan ribu tentara untuk perang.

    Di Indonesia juga seperti itu. Kita ingat bagaimana Gus Dur waktu jadi presiden gagal memakjulkan gubernur BI Sahril Sabirin kala itu. Yang terjadi malah Gus Dur yang jatuh, sementara Sabirin tetap sebagai gubernur walaupun sedang di penjara. Nah, balik ke komentar gua sebelumnya, karena pemilik bank-bank itu adalah oligarki, maka kebijakan Bank Sentral itu tentu saja menguntungkan dan melindungi oligarki. Bank Pemerintah itu seberapa banyak dan seberapa kuat sih dibandingkan dengan bank-bank swasta? Katakanlah Bank Mandiri kita anggap sebagai Bank Pemerintah yang terbesar, coba lihat arus pinjamannya, nasabah terbesarnya siapa? Dan seberapa jauh itu berhubungan dengan sektor riil? Anton Supit dan Djimanto, dari asosiasi pertekstilan itu selalu ngeluh betapa pemerintah lamban dalam menggerakkan sektor riil.

    Bukan berarti aku menafikan bahwa tidak ada perbankan yang memperhatikan sektor riil, khususnya UKM. Aku sepakat bahwa BRI memainkan peran besar di sektor ini. Tapi, berapa komposisinya? Sebagian terbesar dana perbankan itu tidak mengalir ke sana. BPR-BPR itu sebagian besar pada bangkrut, karena tidak bisa memenuhi batas modal minimum yang disyaratkan oleh Bank Sentral. Udahlah, BPR itu cerita lama, yang masih hidup pun napasnya kembang kempis. Yang laris di kampung-kampung itu adalah lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yang umumnya ngasih kredit untuk barang-barang konsumtif.

    Trus kau bilang bahwa hasil dari independensi Bank Sentral adalah nilai tukar rupiah yang stabil di kisaran Rp. 9.000-10.000. Kalau ini disebut kisah sukses, teman gua Ari Perdana penah bercanda, kalo gitu jaman Soeharto lebih baik dong. Saat itu rupiah berada di kisaran Rp. 2.000 – Rp. 2.500. Waduh, kita jangan bicara angka-angka yang spekulatif kayak gitu deh, untuk mengukur baik buruknya independensi Bank Sentral.

    Ok, segitu dulu ya
    Salam,
    -C

  • Anonymous mengatakan:

    Bung Coen ….

    Aku tidak menilai Kuba dalam cara pandang ekonomi kapitalis, sampai hari ini aku masih terlalu sedikit membaca data-data ekonomi kuba. Aku mengatakan tentang berlarut-larutnya kekuasaan Castro di Kuba dalam cara pandang demokrasi. Kelemahan kekuasaan yang tunggal adalah tidak adanya kontrol terhadap kekuasaan tersebut. Apakah kau akan bilang 30 tahun memegang kekuasaan tertinggi merupakan hal yang maju dalam peradaban kemanusiaan? Kukira catatan Che Guevara tentang Castro yang mempunyai kecenderungan menjadi seorang despot bisa menjawabnya.

    Ada cukup banyak data yang gak melulu sosialis yang menempatkan Cuba ke dalam posisi yang terhormat. Cek saja HDI Cuba yang jelas-jelas lebih bagus dari Malaysia, Cuba ranking 52 sementara Malaysia rangking 61 saja. Padahal ukuran penghitungan HDI memasukkan pula GDP lho yang sering dibilang sebagai biang cara menghitung kapitalis.

    Data-data seperti ini yang kumaksud dengan sebagai cara melakukan kuantifikasi data-data kemajuan suatu sistem ekonomi yang diterapkan di suatu negara/bangsa.

    Ketika kau bilang ekonomi Kuba mengalami pertumbuhan yang lambat bukankah kau juga sudah menggunakan istilah “pertumbuhan”. Aku sama sekali tidak niat untuk bersilat lidah, ada ukuran-ukuran yang ternyata tidak jelas apakah itu kepunyaan sosialis atau kapitalis. Aku memang sengaja berada di wilayah abu-abu semata-mata demi kepentingan diskusi yang lebih bermutu. Sedapat mungkin aku akan mencari data-data. Biar saja data yang bicara toh kebenaran akan muncul sendiri.

    Moga-moga aku bisa dapat data-data yang cukup banyak tentang ekonomi “sosialis” di Kuba. Aku bukan pembela Amerika, tetapi aku menilai kalau sosialisme punya satu prinsip berdiri di atas kaki sendiri dan kemudahan untuk memenuhi hajat hidup manusia kenapa masih sangat bergantung terhadap ekonomi Amerika. Oke taruh kata Kuba sangat bergantung kepada perdagangan dunia, terutama minyak bumi sebagai faktor penggerak roda industri. Tetapi apakah kesejahteraan hanya tergantung pada industri yang berbahan dasar fosil. Ada yang tidak beres di kuba terlepas dari persoalan embargo Amerika. Apakah itu? Sampai saat ini aku belum membaca datanya.

    Aku kan bilang perlu studi yang lebih dalam lagi soal Bank Sentral? Soal pemetaan Ologarki juga sangat penting? Aku tidak menegasikan teori Bung Coen ? Aku hanya mencoba meramaikan diskusi dengan analisa yang mengikut sertakan data-data.

    Soal Ari Perdana yang (mantan?) CSIS itu aku gak cukup kenal. Yang jelas ketika dia bicara (bercanda) tentang prestasi kurs jaman suharto kupikir dia memang benar-benar sedang bercanda. Kenapa karena dia juga pasti tahu bahwa sistem kurs Fix jaman suharto justru jebol karena pemerintah Suharto tidak bisa mengontrol inflasi yang tinggi (terlalu banyaknya uang dicetak lewat mekanisme bank sentral yang diatur negara) hingga menjadi bom waktu hiper-inflasi krismon 97-98. Ada terlalu banyak faktor yang memperlihatkan peta perekonomian dan hal-hal yang memang sedemikian kompleks memang harus di lihat dengan lebih teliti lagi.

    Pelajaran Gus Dur vs Sjahrir Sabirin, jika Gus Dur menang justru muka pemerintahan Indonesia menjadi lebih buruk lagi dan lebih ngeri lagi modal bisa dengan gampangnya akan pergi lagi seperti krismon 97-98 menyisakan kekacauan negeri yang bisa-bisa justru akan memunculkan tentara sebagai penguasa.

    Catatan *)
    Komposisi Terbesar BRI adalah UKM, cari saja di Google peringkat BRI berdasarkan laporan PBB.

    Yul Amrozi alias Djio

  • Anonymous mengatakan:

    ———————————
    Kutipan :

    Salah satu topik paling penting didiskusikan adalah topik “ekonomi alternatif.” Di kalangan gerakan, topik ini diam-diam bergerak liar, ketika semangat anti kapitalisme-neoliberalisme semakin memuncak. Ada semacam kesadaran yang terus berkembang, gerakan tidak hanya berhenti pada tuntutan. Kini saatnya kita bicara alternatif.

    Bung H.C. Pontoh dab rekan-rekan yang budiman,

    ijinkan saya ikut menanggapi posting diatas.

    Indonesia adalah negara agraris dengan
    kaum tani sebagai mayoritas penduduknya.
    Indonesia juga merupakan negara maritim.
    Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,
    hanya akan bermanfaat apabila politik ekonomi
    dilandasi dengan politik pertanian dan kelautan.

    Sistem politik pertanian modern mesti dikaitkan
    dengan pembangunan agroindustri ekologis
    (ramah lingkungan), yang mengolah dan memasarkan produk pertanian, peternaan, perikanan dan perkebunan. Untuk bisa memberdayakan petani, disamping perlu
    pengembangan tekhnologi pertanian, yang utama
    kaum tani perlu mendapat tanah garapan.
    Masih banyak tanah yang terlantar dan masih
    banyak kasus pertanahan warisan orba sedang
    diurus para petani, yang memperjuangkan
    haknya demi keadilan. Pembukaan lahan baru
    untuk pertanian, perkebunan dan perikanan
    masih dimungkinkan, terutama diluar Jawa.

    Karena itulah perlunya pelaksanaan secara
    konsekwen reformasi agraria. Koperasi dan lembaga swadaya dikalangan kaum tani bisa menjadi wadah organisasi saling bantu.

    Uang negara hasil penjualan sebagian kekayaan alam (minyak, gas alam, hasil tambang, mineral dll.)
    seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dibidang pendidikan, penelitian, kesehatan dan pengembangan industri pertanian, yang akan bisamenampung jutaan tenaga kerja dan akan menimgkatkan taraf hidup kaum tani.

    Kalau taraf hidup kaum tani naik, berarti
    daya beli juga naik, hasilnya berupa makin
    kuatnya pasar domestik, sehingga ketergantungan
    terhadap pasar luar negeri bisa dikurangi.

    Seiring dengan pembangunan sistem pertanian modern, perlu dikembangkan juga industri ringan atau juga industri rumah tangga / kerajinan yang juga membuka lapangan kerja. Dengan makin berkembangnya sistem pertanian dan industri ringan maka akan ada landasan kuat untuk bangkitnya pembangunan industri dan tekhnologi modern. Sebab tanpa industri modern tidak mungkin Indonesia bisa mengejar ketinggalan dari para tetangganya di Asia ( RRT, India dll.)

    Tetapi, kalau pihak pemegang kebijakan ekonomi
    masih terus melanjutkan politik ekonomi orba, yang
    mengabdi MNC, tergantung utang luar negeri dan
    modal asing, sedangkan aparatur negara masih didominasi oleh birokrat korup, maka keterpurukan kehidupan masyarakat luas seperti sekarang ini menjadi tak terelakkan dan cuma segelintir kamprador yang dipelihara oleh MNC yang hidupnya penuh kemewahan.

    Oleh karena itu, sistem ekonomi alternatif yang memihak lapisan luas masyarakat hanya bisa dilaksanakan oleh kekuatan politik alternatif, yang merupakan koalisi dari seluruh kekuatan pro demokrasi sejati yang luas, yang mengikutsertakan peranan kaum pekerja, kaum tani, kaum pengusaha patriotik dan kaum cendekiawan, yang berbasiskan gerakan sosial ditingkat akar rumput. Tugas mendesak saat ini adalah menggalang kerjasama untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan prodem menuju pengorganisasian kekuatan politik alternatif.

    Dalam hal ini kita bisa banyak belajar dari
    pengalaman gerakan sosial di Amerika Latin,
    yang saat ini sedang makin berkembang.

    Wassalam,

    Arif Harsana
    arif.harsana@t-online.de

  • Coen Husain Pontoh mengatakan:

    Pak Arif yang baik,

    Terima kasih atas apresiasinya. Memang kalau kita baca secara teliti sejarah pembangunan pertanian di seluruh negara yang kuat perekonomiannya, selalu dmulai dengan pembangunan sistem pertanian yang tangguh. Dan sistem pertanian yang tangguh itu, mula-mula memang didahului oleh reformasi kepemilikan lahan yang signifikan.

    Kita ambillah contoh RRC kini. Para pengagum pertumbuhan ekonomi Cina melupakan bahwa mesin pertumbuhan yang melaju kencang itu, sesungguhnya ditopang oleh sektor pertanian yang tangguh. Sehingga, siklus pertumbuhan di Cina relatif stabil, karena daya serap domestik memang relatif tinggi. Ini yang berbeda dengan Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi di masa Orba tidak diiringi oleh daya serap dometik yang kuat.

    Nah, di sinilah poin penting pernyataan mas Arif, bahwa sistem ekonomi alternatif tersebut memang hanya bisa dibuat dan diterapkan oleh sebuah sistem politik yang juga berkomitmen kuat untuk itu. Sebuah pemerintahan neoliberal, seperti SBY-JK, tentu saja tak bisa diharapkan. Mereka lebih mengutamakan pembangunan yang dihela oleh utang LN dan investasi asing.

    Salam,
    -C

  • Karl Hiunzm mengatakan:

    Hai, Di antara banyak blog yang saya lawati hari ini, blog anda antara yang hebat. Saya akan bookmark blog anda!

    Saya ada tips kaya dengan mudah. Peluang dan tips kaya dengan mudah di sini.

    Lawatilah bila ada masa lapang🙂

  • Jeego mengatakan:

    Hai, Di antara banyak blog yang saya lawati hari ini, blog anda antara yang hebat. Saya akan bookmark blog anda!

    Saya ada tips kaya dengan cepat. Peluang dan tips kaya dengan cepat di sini.

    Lawatilah bila ada masa lapang🙂

  • Aroel mengatakan:

    Menarik untuk mengikuti debat antara Bung Coen dan Djio, tetapi saya melihat debat ini masih berada pada tataran yang sangat teoritis, maka saya pun setuju dengan usul dari Bung Djio kita masih membutuhkan data-data empirik untuk membuktikan mana yang lebih tepat sosialis maupun liberalisme.

    Ketika keduanya mencoba memaknai istilah “pertumbuhan”, saya pikir Bung Coen pun terjebak dengan ekonomi pasar yang coba dikembangkan oleh para ekonom neo-lib.

    Sebagai orang yang baru belajar ekonomi, data empiris untuk kemudian dianalisa untuk menguji kebenaran teori-teori yang Bung-Bung ungkapkan jauh lebih penting untuk kita uji bersama… Karenanya dari titik inilah seharusnya kita mulai mencari solusi seperti catatan pembuka Bung Coen di awal diskusi tentang “ekonomi Alternatif”

    Jangan2 pada akhirnya ketika kita berhasil menganalisa data justru ekonomi pasar-lah ekonomi alternatif itu, atau pun boleh jadi sosialislah ekonomi alternatif yang kita temukan.

    Saya tidak tau, sepanjang saya mencoba untuk mencari data dan tulisan tentang para ekonom sosialis, baik Indonesia maupun dunia, keliahatannya tulisan2 mereka sangat miskin data, sehingga menurut saya sangat bias ketika itu masuk dalam debat yang lebih ilmiah.

    Sebaliknya para ekonom Liberalis, mereka selalu mengawal diskusi atau tulisannya dengan data-data empirik sehingga bagi orang awam yang baru belajar ekonomi seperti saya pun jadi lebih cepat paham kemana jalan pikiran kita akan dibawa, termasuk di dalamnya ketika Bang Coen dan Djiul membincangkan tentang Independensi Bank Sentral.

    Selanjutnya kalo kita bicara HDI – Human development Indeks, ukuran-ukuran yang dipakai pun adalah ukuran-ukuran neo-lib, jadi sangat susah rasanya untuk menjaga independensi dari alur berpikir para ekonom sosialis atau di Indonesia sering mentasbihkan dirinya sebagai Ekonom Pancasila yang dalam berbagai hal sangat bias dalam analisanya.

    Demikian ocehan saya sebagai orang yang baru belajar ekonomi.
    Thanks

    Aroel

  • tentang ekonomi mengatakan:

    Ekonomi Kapital-liberal USA adalah mendorong perusahaan2 MNC nya untuk ekspansi ke luar USA. Ke seluruh dunia. Dimana sebelumnya MNC-MNC tsb sudah kokoh mengakar dinegerinya sendiri. Kenapa kok indonesia beda dalam menerapkan Kapital-liberalnya.

    Mengundang PMA-PMA masuk, sementara perusahaan lokalnya dikecilkan, spt pertamina, dan tidak didorong untuk ekspansi ke Luar Negeri.

    Apakah Indonesia masih dianggap menerapkan Kapital-Liberalnya USA? Saya rasa tidak pernah. Ini namanya kebijakan ekonomi salah asuhan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Ekonomi Alternatif? at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: