Dari Krisis Menuju Krisis

Mei 4, 2006 § Tinggalkan komentar

KETIKA Gus Dur dan Megawati terpilih sebagai presiden dan wakil presiden yang baru, mendadak sontak, nilai tukar rupiah menguat terhadap dollar AS yakni, dari kisaran Rp. 7.800 – Rp. 8.000 per dollar AS, menjadi sekitar Rp. 6.500 per dollar-nya.

Fenomena menguatnya rupiah ini kemudian dianggap bahwa pasar bereaksi positif terhadap hasil sidan umm (SU) yang legitimate, demokratis. Ditambah fakta, kedua sejoli itu didukung oleh basis massa yang kuat. Setelah dilanda gelombang pasang pesimisme, kini gelombang optimisme melanda hampir seluruh pelaku bisnis, pengamat ekonomi, dan kalangan pemerintahan sendiri. Bahwa sebentar lagi investor asing akan berduyun-duyun menanamkan modalnya di sini. Jalan pemulihan ekonomi yang semula buntu, seakan-akan telah terbuka kembali.

Tetapi, tak lama berselang, rupiah tiba-tiba kembali anjlok ke angka Rp. 7.000, karena pasar kecewa dengan komposisi para menteri ekonomi keungan dan industri (ekuin) dari kabinet persatuan nasional. Kembali muncul suara riuh rendah yang mengomentari fenomena ini. Kekuatan pasar yang maha dahsyat itu, dapat dimaklumi karena, komposisi kabinet ekuin tidak didukung oleh profesionalisme dan kemampuan penguasaan ekonomi yang kuat dari para menteri yang ditunjuk. Pasar menuding bahwa, Bambang Sudibyo, tidak pantas menjadi menteri keuangan, karena ia seorang akuntan, bukan ekonom. Demikian pula dengan Jusuf Kalla, yang kapasitas dan kapabilitasnya sangat diragukan, karena perusahaannya diduga terlibat praktek bisnis kotor.

Dari peristiwa ekonomi ini, kesimpulan apa yang bisa ditarik? Pertama, pemulihan ekonomi nasional sangat tergantung pada sentimen pasar, bukan pada dasar kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Sementara, pasar dikuasai dan dikendalikan oleh kaum kapitalis asing dan kapitalis domestik yang melarikan uangnya ke luar negeri akibat krisis ekonomi-politik yang tidak terkendali selama dua tahun belakangan. Jika pasar bereaksi positif (menguatnya nilai rupiah terhadap dollar), maka kemungkinan besar para investor akan datang ke sini, sebaliknya demikian.

Kedua, naik turunnya nilai mata uang rupiah, bukanlah indikasi bahwa roda perekonomian nasional telah kembali berputar; dan ketiga, reaksi positif pasar dan mulai bergeraknya roda perekonomian tidak bisa diartikan bahwa seiring dengan itu, terjadi peningkatan kualitas hidup rakyat. Bahkan, seperti yang akan kujelaskan kemudian, ketergantungan terhadap pasar yang dikendalikan oleh kaum kapitalis dan negara-negara kapitalis maju, menyebabkan derajat kehidupan rakyat semakin rendah dan payah.

Strategi Kebijakan Neoliberal

Krisis ekonomi yang menimpa kita memang sungguh dahsyat. Data yang dilansir oleh buletin Pandangan, No. 601/Thn-XII/1999, menunjukkan, jumlah pengangguran telah meningkat dari 13,6 juta sebelum krisis menjadi 44 juta setelah krisis. Demikian juga dengan pendapatan per kapita yang anjlok dari US$ 1.200 menjadi US$ 500, sehingga mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat dari 23 juta jiwa sebelum krisis menjadi 80 juta lebih setelah krisis. Demikian juga dengan makin besarnya jumlah utang LN hingga mencapai angka 153 milyar dollar AS, suatu jumlah yang tak mungkin bisa dibayar kecuali dengan jalan pemutihan utang. Keadaan parah ini masih ditambah dengan bencana alam El-Nino yang menyebabkan kegagalan panen petani sehingga, pemerintah harus mengimpor 2 juta ton beras setahun. Tetapi, kesulitan itu pun masih harus ditambah dengan tingkat inflasi yang mencapai angka 100 % lebih (kini turun tinggal 22 %) sehingga menyebabkan harga barang melambung tinggi tidak terkendali.

Jadi, akibat dari terpaan krisis ini, kehidupan rakyat benar-benar merosot hingga ke titik nol. Sebab, disatu sisi, daya beli rakyat benar-benar anjlok sementara di sisi lain, harga barang melambung tinggi tidak terbeli. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kita akan kehilangan satu generasi di masa datang akibat kekurangan gizi, kesehatan yang buruk dan pendidikan yang rendah.

Naiknya, Gus Dur dan Megawati, tidak otomatis kemudian keadaan rakyat membaik. Justru, makin hari keadaan rakyat makin bertambah parah (indikator-indikator ekonomi menunjukkan hal ini). Ada dua hal yang menyebabkannya: pertama, pasar saat ini sedang wait and see dengan segala perkembangan ekonomi-politik yang terjadi, misalnya berlarut-larutnya penyelesaian kasus Aceh dan Ambon. Jadi, makin stabilnya fluktuasi nilai rupiah, karena pasar enggan dan jenuh untuk melakukan transaksi dan investasi; kedua — dan ini yang fundamental — karena kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Soeharto dan Habibie: membebek kepada IMF dan Bank Dunia. Pembebekan kepada IMF dan Bank Dunia dengan kebijakan neoliberalinya, oleh banyak pelaku bisnis, pengamat ekonomi dan kalangan pemerintah, dianggap sebagai suatu hal yang realistis. Pernyataan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, seusai pelantikannya di Istana Negara tanggal 29 Oktober, mewakili pandangan itu :

“mau tidak mau kita terpaksa minta bantuan IMF dan Bank Dunia antara 1-2 tahun untuk menutup anggaran yang defisit”.

Jadi, karena tidak punya anggaran bahkan defisit (minus), bagaimana mungkin kita bisa membangun? Bagaimana mungkin sektor riil bisa jalan, aring pengaman sosial (JPS) bisa sukses dan rekapitalisasi perbankan bisa dituntaskan, kalau anggaran untuk itu nol? Maka, menurut logika ini, kita butuh uang, butuh anggaran, dan yang memiliki itu semua hanyalah IMF dan Bank Dunia. Tidak itu saja, saat ini IMF dan Bank Dunia telah menjadi acuan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. IMF oke, investor pun oke. Maka, membebek kepada IMF merupakan langkah taktis, cukup 1-2 tahun saja.

Karuan, pernyataan Kwik Kian Gie ini disambut positif oleh para pembela kebijakan neoliberal (pasar bebas). Dengan nada yang provokatif, R. William Liddle menyebut Kwik sebagai pendekar pendekatan pasar bebas yang akan sanggup menghela gerbong ekonomi kita ke terminal yang jaya, kaya dan makmur sejahtera seperti negara maju lainnya. Liddle mengatakan :

“di dalam konsensus baru ini, diakui bahwa peran pokok harus dimainkan oleh pasar, sebab pasar adalah sumber utama pertumbuhan. Lagi pula diakui bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, pertumbuhan akan sedikit terhambat kalau pasar dalam negeri tidak disambungkan dengan pasar luar negeri. Ekonomi-ekonomi asing yang lebih maju itu menawarkan kesempatan-kesempatan yang sangat berharga kepada kaum wiraswastawan, buruh dan konsumen di negara-negara yang sedang berkembang.” (Kompas, 2/11/’99).

Memang kalau kita mengikuti alur berpikir seperti ini, mau tidak mau (meminjam istilah Kwik Kian Gie), kita harus berkompromi dengan realitas atau bahkan menceburkan diri pada pragmatisme. Bagaimana kalau alur berpikirnya dibalik? Bahwa, penyebab ambruknya perekonomian nasional disebabkan oleh diterapkannya kebijakan neoliberal di Indonesia, terutama sejak diluncurkannya paket deregulasi 1983. Paket deregulasi itu dipaksakan oleh IMF dan Bank Dunia, karena bayang-bayang krisis tengah mendera saat itu akibat tekanan pada defisit transaksi berjalan yang semakin besar, dimana tekanan pada defisit transaksi berjalan itu dipicu oleh makin membengkaknya jumlah utang LN. Maka. untuk menghindari krisis, diluncurkanlah paket-paket deregulasi tersebut, dimana dalam paket deregulasi tersebut, intervensi negara/pemerintah terhadap pasar terus-menerus dikurangi sembari meletakkan lebih banyak keputusan ekonomi kepada mekanisme pasar. Akibat semakin terbukanya pasar dalam negeri tersebut, perekonomian nasional pernah mencapai puncak kejayaannya, yakni bertumbuh sekitar 7-8 % pertahun. Dengan tingkat pertumbuhan fantastis itu, tidaklah mengherankan jika IMF dan Bank Dunia menggolongkan Indonesia ke dalam calon negara-negara industri baru, menyusul Korsel, Singapura, Hongkong dan Taiwan. Tidak itu saja, akibat diterapkannya mekanisme pasar bebas, dengan sesumbar dikatakan bahwa standar kehidupan buruh meningkat.

Tetapi, apa akibat dari penerapan kebijakan neoliberal tersebut. Hanya krisis yang kita alami. Angka-angka yang begitu fantastis tiba-tiba jeblok. Kalangan ekonom bersikeras bahwa penyebab dari krisis ini bukan karena diterapkannya mekanisme pasar bebas, justru mekanisme pasar itu tidak dilaksanakan secara konsisten akibat berkembangnya praktek KKN yang meluas di tubuh rezim. Dan kini saatnya, penerapan mekanisme pasar bebas yang sempurna itu harus dilakukan oleh pemerintahan baru. Saya tidak ingin mengulangi debat mengenai asal muasal krisis. Baiklah kita ikuti terus aplikasi dari penerapan kebijakan neoliberal ini dengan membandingkannya pada negara-negara Amerika Latin.

Krisis Berkepanjangan

Satu di antara dua tugas fundamental yang harus dilakukan oleh pemerintahan saat ini adalah, memulihkan kondisi perekonomian nasional dan menaikkan derajat hidup rakyat. Persoalannya, dengan cara dan kebijakan bagaimana yang harus ditempuh untuk menggerakkan roda ekonomi yang terlanjur patah itu?

Pengalaman rezim-rezim “demokratis” di Amerika Latin, mereka menerapkan strategi kebijakan neoliberal untuk memulihkan perekonomiannya. Alasan di balik penerapan kebijakan tersebut sangat sederhana karena, negara-negara di kawasan itu praktis bangkrut. Kebangkrutan itu disebabkan oleh sektor riil yang macet, sistem perbankan yang amburadul, ekspor yang menurun drastis dan utang LN yang membumbung tinggi. Ditambah dengan tuntutan untuk secepatnya mengkonsolidasikan demokrasi, mencegah kembalinya militer ke dunia politik akibat krisis yang berlarut-larut, mereka merasa tidak ada pilihan lain kecuali tunduk pada saran kebijakan IMF dan Bank Dunia.

Maka, segera setelah kebijakan neoliberal itu diluncurkan, mengalirlah dana-dana segar ke negara-negara tersebut. Sektor riil kembali berjalan, pasar modal menjadi bergairah dan sistem perbankan kembali stabil. Tetapi, bagaimana sesungguhnya keadaan kesejahteraan rakyat? Apakah rakyat ikut menikmati berkah pertumbuhan tersebut? Menurut keyakinan para penganut kebijakan pasar bebas (neoliberal), jelas kehidupan rakyat menjadi bertambah baik, sebab dengan kembali berjalannya roda ekonomi maka kegiatan produksi bertambah banyak sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja. Dengan meningkatnya pertumbuhan, maka upah buruh akan semakin tinggi pula sehingga kehidupannya pun menjadi bertambah baik.

Tetapi, itu semua adalah logika yang tidak berbasis fakta dan data yang valid. Angka-angka pertumbuhan itu semuanya palsu sifatnya, karena tidak menggambarkan kondisi riil kehidupan rakyat: seperti, berapa banyak buruh yang di PHK akibat dari kebijakan privatisasi dan efisiensi; berapa dalam kemiskinan rakyat sebagai akibat pemotongan subsidi-subsidi? Berapa banyak petani yang tersingkir sebagai akibat dari kebijakan liberalisasi pasar? Ini semua tidak terekam dalam angka-angka pertumbuhan yang fantastis itu.

Karena itu, sangat menarik data yang disampaikan Atilio A. Boron, yang mengambil kasus Chile sebagai simbol kesuksesan penerapan kebijakan neoliberal. Menurut Boron, pada tahun 1988, setelah 15 tahun restrukturisasi ekonomi, pendapatan per kapita dan upah riil pekerja tidak terlalu jauh berbeda dari tahun 1973, sekarang dengan angka penganguran rata-rata 15 % antara 1975 dan 1985 (dengan puncaknya yang mencapai 30% pada tahun 1983). Antara 1970 dan 1987 angka kemiskinan meningkat dari 17% menjadi 38%, dan tahun 1990 konsumsi per kapita di Chile masih di bawah tingkat 1980. Antara tahun 1979 dan 1988 bagian terkaya meningkatkan pendapatannya dari 36,2% menjadi 46,8% dari pendapatan nasional, sedangkan bagian terbawah turun dari 20,4% menjadi 16,8%.

Hal yang sama terjadi di Mexico. Menurut data official Meksiko, pendapatan per kapita nasional jatuh 12,4% antara 1980 dan 1990, terlepas dari retorika yang digunakan oleh pemerintahan PRI untuk “menjual” konversi mereka kepada neoliberalisme. Antara tahun 1982 dan 1988 upah riil turun 40%, dan selalu berada di sekitar itu . Sementara angka penganguran — yang secara tradisional tinggi di Mexico — terus meningkat, dan konsumsi per kapita turun 7% antara 1980-1990. Menurut Castaneda, “ketika pada tahun 1992 pemerintahan Mexico menerbitkan penghitungan statistik yang pertama dari distribusi pendapatan dalam 15 tahun, datanya benar-benar mengerikan.” Akibat dari memburuknya situasi ekonomi ini, timbul pemberontakan Chiapas, dua pembunuhan politik, defisit perdagangan yang tinggi, dan kolapsnya peso yang membuat elit lokal dan advisor mereka sadar bahwa kebijakan neoliberal tidak dapat berjalan.

Kesimpulan

Bercermin dari pengalaman dua negara di Amerika Latin ini, apa yang dilakukan oleh pemerintahan baru saat ini, tidak lain dari pada menjuruskan negara ini ke jurang krisis yang makin dalam. Jika kita ikuti beberapa pernyataan para menteri bidang Ekuin, jelas sekali bahwa kebijakan privatisasi, pemotongan anggaran untuk subsidi, deregulasi dan liberalisasi pasar akan makin diintensifkan. Sedangkan mengenai keberadaan utang LN yang demikian besar, menko ekuin menyatakan bahwa, pemerintah tidak akan meminta pengurangan utang. Sungguh sebuah sikap yang over confidence. Sebab dengan jumlah utang LN yang telah mencapai angka 153 milyar dollar AS, jelas hal itu akan sangat memicu membengkaknya defisit transaksi berjalan.

Dengan kata lain, pemerintahan baru ini sedang menyiapkan bara api perlawanan rakyat, karena resep yang mereka terapkan untuk memulihkan krisis ekonomi justru akan melahirkan krisis baru. Maka, tugas kita saat ini adalah terus berpropaganda bahwa kebijakan neoliberal yang diadopsi ini adalah salah. Itu satu hal. Hal lain, sejak saat ini kita harus mendorong rakyat untuk membangun organisasi-organisasinya sendiri yang mandiri dan kuat, yang setiap saat siap untuk menjadi wadah perlawanan rakyat terhadap neoliberalisme. Tanpa melaksanakan kedua hal itu, maka rakyat akan makin parah penderitaannya.

Catatan: Saya mengucapkan terima kasih kepada bung Rudy Hartono, yang telah mempublikasi tulisan ini di blog http://lmnd.blogspot.com/. Saya tidak ingat lagi secara pasti kapan waktu artikel ini dibuat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Dari Krisis Menuju Krisis at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: