Partai Kiri Di Masa Transisi Demokrasi

Juli 5, 2006 § 6 Komentar

Pengalaman Partai Buruh Brazil (1)

Perjuangan untuk mengonsolidasikan demokrasi di Indonesia, kini memasuki fase yang kritis. Ketika kedikatoran berhasil ditumbangkan, gelombang pasang optimisme berdebur kencang: partai-partai baru bermunculan, kebebasan berpendapat terbuka luas, kebebasan pers bukan lagi sebuah impian. Tapi, kian jauh jarak dengan kediktatoran, pelan-pelan pasang naik optimisme mulai surut. Yang terjadi adalah arus balik gelombang pesimisme: keterbukaan yang tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan, kebebasan yang melahirkan kekacauan, pers bebas makin mengipas bara panas yang menjadi warisan peninggalan kediktatoran, dan partai-partai baru yang gila uang.

Lalu, banyak suara mengatakan masa transisi telah lewat. Yang tinggal adalah ketidakpastian. Romantisme masa lalu kediktatoran yang stabil pelan-pelan menyebar luas, menghancurkan kesadaran massa yang goyah akibat ketidakpastian yang mematikan ini. Dalam situasi sedemikian, kelompok kiri dituntut untuk memberikan alternatif yang bisa menerobos kebuntuan yang ada. Kegagalan menyediakan alternatif yang bisa mempercepat proses konsolidasi demokrasi, bisa berujung pada makin terkonsolidasinya kekuatan oligarki. Sesuatu yang kini tengah berlangsung.

Tetapi, sebuah solusi menjadi efektif jika yang mengusulkannya memiliki otoritas. Seorang dokter didengar dan dilaksanakan nasihatnya karena ia dipercaya memiliki otoritas untuk itu. Ini yang sering terabaikan tapi, begitu nyata terpampang dalam peta gerakan sosial di Indonesia: terlalu banyak solusi, terlalu sedikit dampaknya. Maka, di sini ada dua tantangan besar yang dihadapi: membangun kekuatan kiri sebagai kekuatan politik alternatif; dan setarikan nafas dengannya, memberikan solusi-solusi alternatif terhadap masalah politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang kian membelenggu ini.

Sehubungan dengan dua hal itu, tulisan ini akan memaparkan secara ringkas tentang pengalaman Partai Buruh Brasil (Partido do Trabalhadores/PT), dalam membangun partai dan bagaimana mereka menghadapi tantangan masa transisi. Artikel ini akan dibagi dalam empat bagian: (1) proses pembentukan partai; (2) tahap pembangunan partai; (3) hubungan partai dengan organisasi massa; dan (4) partai dan pemilu.

Proses Pembentukan Partai

Untuk bisa memahami sejarah pembentukan Partai Buruh Brasil (PT), tak bisa dilepaskan dari konteks masa transisi dari kediktatoran menuju demokrasi. Itu sebabnya, ada baiknya secara ringkas kita memeriksa kembali jalan transisi menuju demokrasi. Seperti dikemukakan Margaret E. Keck (1992), masalah teoritis utama dalam studi-studi transisi demokrasi (khususnya di Amerika Latin) adalah: pertama, apa jalan yang paling mungkin untuk mengonsolidasikan sistem politik berdasarkan penerimaan umum mengenai pengaturan kompetisi politik dan kewargaan di disebuah negara yang ditandai oleh kesenjangan sosial yang luar biasa; kedua, bagaimana pemerintahan demokratis tersebut bisa diharapkan untuk menjawab masalah sosial demokrasi dan di saat yang sama mereka berhadapan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi politik demokrasi?”

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Adam Przeworski mengajukan sebuah tesis yang disebutnya strategi Modernization via Internationalization. Menurut strategi ini, demokrasi menjadi stabil jika negara-negara yang sedang mengalami transisi mengintegrasikan diri ke dalam sistem ekonomi dunia, yang dikombinasikan dengan peniruan ekonomi, politik, dan pola budaya di negara-negara kapitalis maju (Pontoh, 2005). Secara ringkas, jalan transisi itu secara politik mengadopsi sistem demokrasi liberal dan secara ekonomi menerapkan sistem ekonomi neoliberal.

Tampaknya, solusi yang digulirkan Przeworski ini menjadi model yang digunakan di hampir seluruh negara yang menjalani transisi. Jalan ini pula yang ditempuh Brazil, khususnya setelah proses transisi yang diinisiatifi rejim kediktatoran militer di bawah Ernesto Geisel, pada 1973. Hasilnya, Brazil keluar sebagai pemenang pertama dalam jajaran negara pengutang terbesar di dunia, presentase peningkatan pendapatan kalangan atas meningkat sebesar 8.1 persen antara 1960 dan 1980, sementara proporsi pendapatan 50 persen kalangan bawah justru jatuh sebesar 3.2 persen. Potret kesenjangan pendapatan ini makin jelas jika melihat besaran upah minimum antara $35 dan $50 per bulan. Berdasarkan sensus terlihat bahwa 31.41 persen penduduk yang aktif secara ekonomi menerima upah kurang dari upah minimum, 27.97 persen menerima upah minimum, 11.68 persen menerima 2-3 kali upah minimum, 10.11 menerima antara 3 dan 5 kali upah minimum, 6.66 menerima 5 dan 10 kali upah minimum, dan 4.32 persen menerima 10 kali upah minimum atau lebih.

Berdasarkan potret buram di atas, jelas bahwa demokrasi tak bakal terkonsolidasi. Secara internal ia dirusak oleh kebijakan ekonominya yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Di sini demokrasi hanya menyediakan panggung (bukan dibajak) bagi konsolidasi oligarki. Dan inilah akar sebab munculnya pesimisme dan sinisme pada demokrasi. Dan inilah tantangan terberat yang dihadapi oleh kelompok-kelompok kiri di Brazil. Tidak saja bagaimana mempercepat proses konsoilidasi demokrasi tapi, juga bagaimana agar dalam proses tersebut rakyat luas turut menikmati berkah demokrasi.

Demikianlah, segera setelah ruang politik sedikit terbuka, kelompok-kelompok oposisi yang selama itu diberangus rejim militer, segera bermunculan ke permukaan. Para oposan ini berasal dari kalangan intelektual, pers, gereja Katolik, gerakan mahasiswa, gerakan perempuan, gerakan sosial perkotaan, petani dan gerakan buruh. Variasi gerakan oposisi ini juga terbelah antara oposisi elite dan organisasi akar rumput. Kalangan oposisi elite lebih menekankan pada bagaimana membangun rejim demokrasi, sedangkan oposisi akar rumput lebih menekankan pada pembangunan kondisi-kondisi kelembagaan bagi demokrasi politik. Yang satu memandang liberalisasi politik yang digulirkan oleh Geisel sebagai point of arrival (titik kedatangan), yang lain melihatnya sebagai point of departure (titik berangkat). Yang pertama lebih menekankan pada proses sementara yang kedua tidak hanya proses tapi juga bentuk dan isi.

Untuk menjembatani perbedaan sekaligus mengonsolidasikan gerakan oposisi, pada 1978 dilakukan sebuah pertemuan besar di kalangan oposisi untuk mendiskusikan dan memperdebatkan langkah-langkah apa yang mesti dilakukan untuk menghadapi era transisi ini. Pertemuan ini membahas dua hal utama: pertama, bagaimana merespon peluang-peluang legal yang tersedia sebagai hasil dari perubahan sistem politik yang dilakukan rejim militer; kedua, mengenai prioritas-prioritas politik dan sosial bagi keberadaan sebuah partai baru.

Dalam pertemuan itu, dibicarakan bagaimana kendaraan terbaik untuk mengarungi era transisi. Seperti dicatat Lucio Kowarick dan Andre Singer, bentuk-bentuk organisasi seperti LSM atau serikat buruh tidak akan sanggup menjawab tuntutan di luar bidang garapannya. Sementara itu, gerakan sosial cenderung bersifat lokal, korporat, dan parsial. Ujung dari diskusi dan perdebatan ini adalah munculnya kebutuhan untuk adanya sebuah partai politik yang baru. Hanya wadah partailah yang sanggup menjawab tuntutan massa yang lebih luas. Dalam bahasa Jose Alvaro Moises, seorang intelektual yang terlibat dalam pertemuan itu, “tanpa sebuah partai baru yang kapabel bagi intermediasi politik, masa transisi ini hanya akan menjadi basis bagi kalangan otoritarian untuk terus menjalankan politik kekerasannya.” Sosiolog Francisco Weffort, menambahkan, ketiadaan partai menjadi penyebab utama sulitnya mengklarifikasi perbedaan penafsiran mengenai hubungan antara tuntutan-tuntutan kelembagaan (untuk demokrasi) dan tuntutan-tuntutan sosial-ekonomi. Selanjutnya, Moises dan Weffort mendukung dan mengusulkan terbentuknya sebuah partai baru yang demokratis, popular, dan sosialis. Keduanya juga kemudian menjadi sekian di antara pendiri PT.

Beberapa sektor di kalangan kiri menghendaki dibentuknya sebuah Partai Sosialis, mula-mula dengan membentuk sebuah tendensi sosialis di dalam Gerakan Demokratik Brasilia (Movimento Democratico Brasileiro/MDB). Sementara itu Julio Tavares dari Convergencia Socialista, berpendapat, sebelum membentuk partai sosialis yang berbasis massa, yang lebih mendesak adalah memenangkan ruang politik bagi kelas buruh yang lebih luas. Adapun Tendencia Socialista dari Rio Grande do Sul, mengharapkan agar MDB menjadi sebuah koalisi bagi buruh, mahasiswa, dan intelektual untuk selanjutnya beranjak menjadi sebuah partai buruh yang independen. Organisasi kiri lainnya seperti, Partai Komunis dan Maoist menganggap, diskusi mengenai pembentukan partai buruh atau partai sosialis terlalu prematur. Mereka lebih menekankan pada kebutuhan untuk membentuk sebuah front anti otoritarian yang luas.

Di tengah-tengah upaya mengonsolidasikan gerakan oposisi yang tersebar itu, antara tahun 1978-1979, terjadi pemogokan besar-besaran di Brasil. Sekitar tiga juta buruh turun ke jalan-jalan. Dimulai dari wilayah industri Sao Paolo, yang merupakan jantung industri otomobil Brasil, pemogokan dengan cepat menyebar luas sektor-sektor industri dan jasa lainnya di seluruh Brasil. Pemogokan yang dipelopori oleh serikat buruh baja Sao Bernardo do Campo, Santo Andre, Sao Caetano, dan Diadema, serta Maua, Ribeiro Pires dan Rio Grande de Serra (yang dikenal dengan sebutan region ABC atau ABCD), tuntutan utamanya adalah menuntut perbaikan upah 34.1 persen.

Pemogokan ini juga, telah menjadikan gerakan buruh sebagai kekuatan oposisi yang paling mampu menggoncang kekuatan rejim militer saat itu. Selain itu pula, pemogokan ini telah melahirkan seorang figur yang sangat kharismatik, Luis Inacio da Silva (Lula), presiden serikat buruh Sao Bernardo dan Diadema. Figur yang besar bukan karena kapasitas intelektual (seperti Fernando Henrique Cardoso) atau karena sejarah perjuangan politik anti kediktatoran yang konsisten di masa lalu (seperti Leonel Brizola). Lula, adalah pemimpin yang lahir dan besar di kalangan akar rumput.

Tetapi, Lula bukanlah seorang pemimpin serikat buruh yang apolitis. Paska pemogokan, ia mengeluarkan pernyataan: “Saya pikir kita tidak bisa memisahkan antara faktor politik dan ekonomi….. Perjuangan ABC memang menyangkut masalah upah tapi, dalam perjuangan untuk perbaikan upah tersebut, kelas pekerja sekaligus meraih kemenangan politiknya.” Pada bagian lain ia mengatakan, “Pada momen tersebut, saya memahami bahwa kebutuhan kelas buruh adalah mengorganisasikan dirinya secara politik.”

Pemogokan massal ini tak pelak, telah menambah ramai dan mengubah konstelasi barisan oposisi. Diskusi mengenai perlunya pembangunan sebuah partai baru, kini mendapatkan basis massa yang sangat jelas. Diskusi tidak lagi mengawang-awang tapi, menukik pada bagaimana agar sebuah partai yang baru nanti bisa mengakomodasi tuntutan massa tersebut.

Demikianlah, sejak pemogokan itu, diskusi-diskusi di kalangan buruh mengenai pentingnya pembentukan sebuah partai buruh semakin intensif dilakukan. Diskusi-diskusi ini berlangsung di serikat buruh-serikat buruh terkuat dan terbesar yang berbasis di Sao Bernardo do Campo, Santo Andre, Osasco, Santos, Rio de Jeneiro, Belo Horizonte, Campinas, dan Porto Alegre. Secara terbuka, Lula kemudian menyampaikan idenya tentang pembentukan sebuah partai buruh dalam sebuah konferensi buruh minyak di Bahia pada akhir 1978. Tapi, secara resmi pernyataan akan perluanya sebuah partai buruh muncul dalam resolusi Sao Paulo State Metalworker’s Congress di Lins, Sao Paolo, pada Januari 1979. Dalam resolusi Lins tentang partai politik disebutkan,

“Brazilian workers to overcome their marginalization by uniting to form an internally democratic party, which would recognize the great importance of workers in Brazilian social life and contitute and independent power base.”

Segera setelah diluncurkannya resolusi, sekelompok orang yang terdiri dari Henos Amorina (Osasco metalworkes), Jaco Bittar (oil workers, Paulinha, Sao Paulo), Paulo Skromov Matos (Leather workers, Sao Paulo), Robson Camargo (pejabat pada Sao Paulo artis’t union), dan Wagner Benevides dari Belo Horizonte oil workers, berpendapat agar pembentukan partai buruh ini harus segera dipercepat. Kelompok ini kemudian menyusun sebuah pernyataan prinsipil (Carta de Principios), dan didistribusikan sebanyak dua ratus ribu eksemplar dalam parade Mayday yang berlangsung di kota-kota besar seperti Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Jeneiro, Bahia, Ri Grande do Sul, dan Ceara. Kelompok ini kemudian merencanakan untuk mendaftarkan partai tersebut dalam pemilu 25 Mei, 1979.

Kontan saja, aksi kelompok ini mendatangkan reaksi balik yang sangat keras. Joao Paulo Pires Vanconcelos mengatakan, dokumen yang didistribusikan itu telah mencederai kesepakatan di antara pemimpin dan anggota serikat buruh untuk menghentikan sementara diskusi mengenai proposal pembentukan partai. Ia menuduh, kelompok Carta de Principios merupakan kelompok pelopor (vanguardism), tidak hanya karena telah mengambilalih tindakan pencegahan tapi, juga karena beberapa dari anggota kelompok itu merupakan anggota atau bersimpati kepada partai Trotskis yang bergerak di bawah tanah. Yang lain menuduh, kelompok Carta de Principios lebih bertindak sebagai individu ketimbang merepresentasikan suara serikat buruh mereka. Argumeron Cavalcanti (doctors’ union) dan Hugo Perez (predisem dari the electrical workers’ federation of Sao Paulo dan presiden DIEESE), berpendapat, keputusan untuk mengumumkan sebuah partai harus dilakukan oleh serikat-serikat buruh sebagai organisasi. Lula sendiri, sebagai orang yang paling bisa diterima oleh semua pihak, berada pada posisi untuk tidak tergesa-gesa mengumumkan pembentukan partai buruh.

Demikianlah, dalam kongres nasional serikat buruh baja pada Juni 1979, di Pocos de Caldas, pembentukan partai Buruh, hanya masuk sebagai salah satu agenda pembahasan. Di samping itu, resolusi yang sama dengan resolusi Lins, dianggap telah usai. Para delegasi menganggap saat itu bukan waktu yang tepat untuk mengumumkan keberadaan sebuah partai. Tapi, mereka setuju bahwa proposal pembentukan partai harus didiskusikan di seluruh pemimpin dan anggota serikat buruh.

Menariknya, setelah kongres Pocos de Caldas, tempo diskusi mengenai pembentukan partai buruh semakin menggelinding dengan cepat. Tidak itu saja, partisipannya juga kian meluas, tidak hanya sebatas serikat buruh. Pada bulan yang sama, dilakukan pertemuan dengan para intelektual, pemimpin serikat buruh, dan politisi-politisi MDB di Sao Bernardo. Pada 28 Juni, bertempat di Belo Horizonte, Lula meluncurkan sebuah draft program yang harus didistribusikan di kalangan buruh untuk didiskusikan pada akhir minggu. Setelah itu, pembentukan sebuah partai tergantung pada kehendak buruh sendiri. Yang menarik, dalam pernyataan itu, Lula tidak hanya merujuk pada pemimpin dan anggota serikat buruh tapi, juga pada asosiasi-asosiasi sekawan (neighborhood association). Kata Lula, partai buruh bermakna partai bagi seluruh mereka yang menerima upah dan kaum miskin secara umum. Dengan demikian, partai buruh tidak lagi eksklusif sebagai partainya serikat buruh atau partainya anggota serikat buruh saja.

Pergeseran makna partai buruh ini, kian mempercepat proses konsolidasi tersebut. Pada 18 Agustus 1979, sekelompok politisi yang keluar dari MDB, mengorganisir sebuah pertemuan besar di Sao Paulo, untuk mendiskusikan tentang gagasan partai buruh. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh sekitar empat ratus orang itu, termasuk politisi-politisi MDB, pemimpin serikat buruh, mahasiswa, intelektual, dan perwakilan dari ratusan gerakan yang berbeda, Lula secara aktif mengampanyekan pembentukan partai buruh yang independen dan terbuka bagi politisi-politisi progresif dari MDB. Menurut Lula, pemimpin-pemimpin serikat buruh yang hadir dalam pertemuan itu, tiba pada kesimpulan bahwa mereka harus berpartisipasi dalam politik, karena dalam struktur serikat buruh saat ini, mereka selalu mencoba seluruh kemungkinan untuk meningkatkan kondisi-kondisi kerja, dan mereka gagal. Pada saat yang sama, Lula menekankan, agar PT tidak harus dibentuk oleh serikat buruh sebagai lembaga, ini untuk mengkompromikan otonomi serikat buruh; perdebatan soal partai harus dilakukan di luar serikat buruh, tanpa meminta dukungan dari pemimpin-pemipin serikat buruh yang ada di PT.

Serangkain pertemuan-pertemuan untuk mengumumkan pembentukan partai buruh makin mantap. Pada 14 Oktober, terjadi titik balik. Jika sebelumnya, diskusi tentang pembentukan partai buruh masih berfokus pada tingkat gagasan, bagaimana partai buruh yang seharusnya, kini fokus diskusi berpindah pada organisasi formal Partido do Trabalhadores sebagai sebuah partai. Hingga akhirnya, bertempat di restoran Sao Judas Tabeu di Sao Bernardo, sekitar seratus orang, termasuk para intelektual, anggota Kongres, dan pemimpin-pemimpin serikat buruh, memutuskan untuk membentuk struktur PT sebagai sebuah organisasi politik, dengan formasi komisi nasional sementara. Pertemuan itu menyepakati sebuah pernyataan politik dan sebuah dokumen yang disebut “Suggestion for an interim Form of Functioning.”

Sejak saat itu, telah lahir Partai Buruh.

Kepustakaan:
1. Margaret E. Keck, “The Workers Party Anda Democratization in Brazil,” Yale University Press, 1992.

2. Lucio Kowarick (ed)., “Social Struggles and The City The Case of Sao Paulo,” Monthly Review Press, New York, 1994.

3. Coen Husain Pontoh, “Malapetaka Demokrasi Pasar,” Resist Book, Yogyakarta, 2005.

§ 6 Responses to Partai Kiri Di Masa Transisi Demokrasi

  • Untung Tw mengatakan:

    hallo mas Coen
    Perkenalkan, Saya Untung Tri Winarso, pernah mendapat ceramah mas coen di USC-Satunama. kebetulan sekarang diamanahi sebagai koorda gelangputih yogyakarta
    Saya ingin cerita sedikit soal gempa yogya.
    bahwa gempa yang melanda yogya dan jateng sekarang menjadi bulan-bulanan donor asing dan legitimasi pemerintah untuk menggalang utang baru dari CGI, IMF, dll.
    mohon saran untuk melakukan monitoring penyaluran bantuan jatah hidup dan pembangunan rumah warga yang berasal dari utang pemerintah. gelangputih bersama Seknas Jaringan Pendidikan Lingkungan mendirikan posko Lingkar kemanusiaan. jika ada saran dan bantuan baik material atau moral kami sangat mengharapkan.
    terima kasih.

  • coen mengatakan:

    Halo juga mas Untung,

    Senang sekali bisa betegur sapa kembali. Saya mendengar kejadian gempa itu dari jauh (saya lagi di AS saat ini), saya sangat sedih dan juga sangat khawatir. Sebagian besar keluarga istri saya, tinggal di Yogyakarta. Syukurlah, mereka tidak menambah banyak daftar korban.

    Nah, soal monitoring penyaluran bantuan ini, saya usul mas Untung coba berhubungan dengan rekan-rekan di Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta. Mereka lebih punya banyak pengalaman dan pengetahuan mendalam soal beginian ketimbang saya, krn mereka juga terlibat dalam monitoring bantuan untuk Aceh.

    -C

  • febrian mengatakan:

    Hallo Mas Coen..
    Kenalkan saya Febrian..
    saya cukup banyak membaca tulisan-tulisan sampeyan yang diterbitkan oleh resist, dan semuanya sungguh menarik. terutama sekali menyangkut kegagalan demokrasi…
    dan berkaitan dengan ini saya yang sedang study s2 di UGM, rencana mau mengambil tesis tentang kritik terhadap partai politik di Indonesia. kira-kira apa isu yang menarik diangkat mas..
    saya butuh saran dan amsukannya…
    terimakasih ya mas…

  • Coen Husain Pontoh mengatakan:

    Halo mas Febrian,

    Salam kenal juga. Soal isu menarik ttg parpol di Indo, saya kira ada banyak hal. Pertama, soal oposisi. Bagaimana sih sebenarnya mereka memandang oposisi dalam hubungan checks and balances? Dari kacapandang demokrasi liberal, keberadaan oposisi ini sgtlah penting. Tapi, justru ini yang tak terlihat jelas di Indo. Mmg PDI-P menyatakan diri beroposisi tapi, oposisi dari segi apa: programkah, sakit hatikah? Lalu, bagaimana mereka mempraktekkannya? Dari segi program, dimana letak perbedaan program PDI-P dng program pemerintah? Contohnya, gimana sikap PDI-P soal Utang LN, dan bgm perbedaannya dgn sikap pemeritah. Dulu ketika PDI-P berkuasa, mereka juga jor-joran tuh privatisasi, apakah skrg pemerintah anti-privatisasi?

    Isu kedua, menyangkut soal oligarki. Ini sebenarnya yg tidak banyak diulas secara mendalam – kecuali mgk beberapa studi dari Vedi R. Hadiz. Soal oligarki ini saya kira sgt menarik, terutama untuk membuktikan kearah mana kepedulian parpol yang utama. Yang kedua, oligarki ini bisa membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar di antara parpol-parpol tsb, walaupun mereka ada yang mengusung isu keagamaan dan sekularisme; ketiga, isu oligarki ini juga bisa membuktikan mengapa tak ada parpol yang sungguh-sungguh anti kebijakan neoliberal; keempat, isu oligarki ini bisa juga membuktikan, mengapa parpol-parpol itu ketika kampanye berjanji tuk membela kepentingan rakyat tapi, begitu berkuasa malah membuat kebijakan yang anti-rakyat; kelima isu ini juga bisa membuktikan mengapa tidak ada parpol yang benar-benar anti-militerisme.

    Nah, mas Febrian, Anda bisa memilih satu tema saja dari dua isu ini. Misalnya soal oligarki tadi, temanya dipilih di antara lima hal yang saya sebutkan itu. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya kira tesis mas akan sangat bermanfaat.

    Itu dulu ya, selama bertesis ria.
    -C

  • liek wir mengatakan:

    Hallo Yth. Mas Coen H Pontoh

    Salam kenal, secara tak sengaja saya browsing dan saya seorang yg berpendidikan rendah bisa mengenal tulisan2 dari rekan2 yang berkesempatan bisa mengenyam pendidikan tinggi serta dapat belajar di luar negeri ini pun sudah merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya.
    Ada Mas Untung TW (Satunama), Mas Febrian yang sedang S2-UGM, dlsb.

    Sekian dulu perkenalan saya, jika berkenan bisa kirim email di alamat saya. Trim’s sebelumnya.

    Salam hormat.

  • yoeni asri mengatakan:

    AKBAR TANJUNG MANIPULASI RUU PEMILU MENGENAI HAK MEMILIH DAN DIPILIH “KELUARGA EKS PKI” – Oleh: Usman Kamid

    Ketika Golkar kian terpuruk karena makin bermunculan partai yang dilahirkan mantan elit Golkar, yang terakhir PKP (Partai Keadilan dan Persatuan) oleh Edi Sudrajat, Akbar Tanjung melihat peluang untuk menimbulkan simpati terhadap Golkar, tatkala RUU pemilu membolehkan “keluarga eks PKI” memilih dan dipilih menjadi anggota legislatif pemilu mendatang.
    Sebelumnya, terhadap “keluarga eks PKI” hanya dibolehkan menggunakan hak memilih dan tidak boleh dipilih.
    Akbar Tanjung tentu juga mengetahui apa yang dikatakan (Alm) Nurcholish Madjid dalam ceramahnya di depan pengajian Paramadina dan KKA (Kelompok Kajian Agama) menyinggung hak-hak berpolitik para eks PKI mengatakan bahwa pada masa kejayaannya tahun 1955, PKI adalah partai ke-4 terbesar. Jadi mereka punya pengikut puluhan juta.
    Nurcholish juga mengatakan dengan puluhan juta pengikut dan hingga sekarang telah mempunyai anak cucu, berapa banyak pribadi yang akan terkena stigma hanya karena ada anggota keluarga yang tersangkut PKI. “Hal ini akan menjadi energi yang terus mengalir, oleh karena itu kita harus tutup semua,” ujarnya.
    Akbar Tanjung melihat “massa keluarga eks PKI” yang begitu besar akan merupakan bahaya tersendiri bagi eksistensi Golkar bila tidak dirangkul. Tentu rangkulannya bukan rangkulan kasih sayang, melainkan rangkulan kebencian, rangkulan untuk memudahkan memukulnya, rangkulan maut. Untuk tujuan itulah maka RUU Pemilu yang membolehkan “keluarga eks PKI” memilih dan dipilih, dimanipulasinya. Ini lah manifestasi dari dimanipulasinya RUU Pemilu tersebut.

    KELUARGA EKS PKI BOLEH DIRIKAN PARPOL
    “Keluarga eks PKI” dikabarkan tak hanya boleh memilih dan dipilih, tapi juga bisa mendirikan partai politik sejauh tidak menyimpang dari ideology nasional dan dasar-dasar negara yang kita anut, yakni Pancasila.
    Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tanjung di Jakarta kemarin menanggapi keputusan RUU Pemilu yang membolehkan keluarga eks PKI memilih dan dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu mendatang. Sebelumnya terhadap “keluarga eks PKI” hanya dibolehkan menggunakan hak memilih dan tidak boleh dipilih.
    “Sah-sah saja bila keturunan eksponen G30S/PKI mendirikan partai politik,” tegas Akbar. Sikap tersebut, kata Akbar, sejalan dengan sikap Golkar yang merasa perlu melupakan peristiwa-peristiwa pada masa lalu dan mencoba melihat ke masa depan yang membuat bangsa Indonesia lebih kuat.
    Meski demikian, kata Akbar, jika melihat kenyataan kasus Pemberontakan G30S/PKI, tentu saja tidak mengurangi kewaspadaan Golkar. “Tapi saat ini kebanyakan dari mereka yang dulu terlibat G30S/PKI sudah tua dan dalam perjalanan mereka sudah mengalami berbagai proses hukum,” kata Akbar lagi.
    Sedang bagi para keturunannya, menurut Akbar, cukup diserahkan kepada mekanisme yang ada. Sudah sewajarnya para keturunan anggota PKI diberlakukan sama seperti anggota masyarakat lainnya.
    Demikian Akbar Tanjung. Apa arti penegasan Akbar Tanjung itu? Apa yang hendak ditujunya? Mari kita cermati.

    MENGABURKAN “EKS PKI” DENGAN KETURUNANNYA
    Apa yang dinamakan penegasan Akbar Tanjung, sesungguhnya yang pertama-tama ditujunya ialah mengaburkan “Eks PKI” dengan “Keturunannya”, dengan menggunakan istilah “keluarga eks PKI”. Seolah-olah dalam kalimat “keluarga eks PKI” telah termasuk “eks PKI” itu sendiri. Padahal “eks PKI” tidak termasuk dalam uraian apa yang dimaksud “keluarga eks PKI” oleh Akbar Tanjung. Yang dimaksud “keluarga eks PKI” oleh Akbar Tanjung ialah keturunan eks PKI, atau anak cucunya.
    Sebab, mengenai hak memilih dan dipilih itu yang dulu dikatakan tidak dibolehkan bagi eks PKI yang pernah dihukum (napol, golongan A), sedang yang menjadi tapol (golongan B, C dan sebagainya) boleh menggunakan hak pilihnya, tapi tidak boleh dipilih. Hal ini tidak disinggung sama sekali oleh Akbar Tanjung.
    Selain daripada itu bebasnya para tapol (golongan B dan C tersebut) tidak melalui proses hukum, mereka hanya ditahan dan dibebaskan begitu saja. Jadi, tidak seperti seakan yang dibayangkan oleh Akbar Tanjung kebebasan mereka melalui proses hukum. Lain halnya yang termasuk golongan A. Memang mereka melalui proses hukum.
    Ya, jika tidak cermat memperhatikan rumus Akbar Tanjung di atas, bisa menimbulkan kesan bahwa dalam kalimat “keluarga eks PKI” telah termasuk “eks PKI” sendiri. Bila termasuk “eks PKI” sendiri berarti telah dipulihkan hak mereka untuk mendirikan partainya sendiri. Padahal tidak demikian, larangan berdirinya PKI hingga kini belum dicabut, meski larangan itu sendiri bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 dan Pancasila.

    PENGAKUAN DOSA GOLKAR MEMPERLAKUKAN HUKUMAN KOLEKTIF BAGI ANGGOTA PKI
    Penegasan Akbar Tanjung bahwa “sudah sewajarnya para keturunan anggota PKI diperlakukan sama, seperti anggota masyarakat lainnya”, mengandung pengakuan bahwa selama 32 tahun Soeharto berkuasa (yang didukung Golkar) para keturunan PKI tidak diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya, walaupun fasal 27 UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara di depan hokum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Keturunan PKI bersama eks PKI telah dipariahkan.
    Selain mempariahkan sebagian warga negara Indonesia, yaitu keturunan eks PKI, itu juga menunjukkan bahwa Soeharto telah melanggar prinsip hukum, bahwa yang dihukum ialah yang bersalah. Yang tidak bersalah, tidak boleh dihukum. Hukum Indonesia tidak mengenal dosa keturunan, seperti juga hukumagama Islam.
    Kini ternyata, karena orang tuanya dianggap bersalah maka anak cucunya juga dihukum. Ini menunjukkan diberlakukannya hukuman kolektif. Seorang yang bersalah dianggap seluruh keluarganya bersalah, termasuk yang belum lahir, ketika yang bersamgkutan dianggap membuat kesalahan.
    Hukuman kolektif Orde Baru, termasuk Golkar sebagai pendukungnya mengingatkan kita kepada Surat Perjanjian Baru, yang mengisahkan Raja Herodes dari Betlehem telah memerintahkan untuk membunuh semua anak lelaki yang berusia dua tahun ke bawah, karena kelahiran Yesus tidak diketahui tepatnya. Dan Yesus tentu seorang lelaki. Jadi, karena Yesus laki-laki, maka dibunuh semua anak lelaki yang dikira di antaranya tentu termasuk Yesus.

    GOLKAR MENINGINKAN DOSANYA DILUPAKAN
    Penegasan Akbar Tanjung bahwa dia mendukung “keluarga eks PKI” mendirikan parpol, karena telah dibolehkan memilih dan dipilih, disebabkan Golkar merasa perlu melupakan berbagai peristiwa pada masa lalu dan mencoba melihat ke masa depan yang membuat bangsa Indonesia lebih kuat.
    Mengapa Golkar merasa perlu melupakan peristiwa-peristiwa masa lalu? Karena masa lalu Golkar adalah masa lalu yang penuh dengan peristiwa kejahatan politik yang dilakukannya, peristiwa pelanggaran HAM yang didukungnya, peristiwa KKN yang membangkrutkan Indonesia, dibelanya. Masa lalu Golkar itu telah melahirkan hujatan-hujatan dari rakyat kepada Golkar. Keinginan Golkar yang demikian sama dengan keinginan perampok supaya masa lalunya jangan diungkit-ungkit lagi, lupakan saja. Supaya umum menilai Golkar sebagai lembaga yang berguna bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Padahal tidak demikian sejarahnya.
    Massa rakyat tidak akan bisa melupakan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Golkar baik di bidang politik, pelanggaran HAM maupun KKN, meskipun secara formal Akbar Tanjung melalui Idul Fitri 1419 H telah menyatakan permintaan maafnya. Suatu permintaan maaf pro forma belaka. Karena sebelumnya, Akbar Tanjung selalu menolak untuk meminta maaf atas dosa Golkar selama ini.
    Untuk mengaburkan kejahatan Golkar, maka disebutnya pula apa yang dinanamakannya Pemberontakan G30S/PKI. Padahal G30S bukan lah pemberontakan PKI, melainkan kudeta merayap Soeharto guna menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Untuk itu secara merayap disingkirkannya perwira-perwira nasional yang berdedikasi, dihancurkannya PKI. Soeharto telah menggunakan G.30-S agar ia dapat mengangkat dirinya menjadi pimpinan AD, dan melalui itu ia telah memegang kekuasaan secara de facto di Indonesia. (Lihat pengakuan Buku Putih Sekneg: G.30-S pemberontakan PKI, dimana ia pada tanggal 1 Oktober 1965 telah memberi 4 petunjuk kepada Presiden Soekarno melalui Kolonel KK0 Bambang Widjanarko).
    Seperti dikatakan AM Hanafi melalui bukunya “AM Hanafi Menggugat Kudeta Jenderal Soeharto dari Gestapu ke Supersemar” (1998), di mana dengan tegas dikatakannya, “G30S menggunakan Soekarno, Soeharto menggunakan G30S, jadi G30S/Soeharto. Bukan G30S/PKI!

    RANGKUL PUKUL PKI
    Penegasan Akbar Tanjung bahwa “keluarga eks PKI” boleh mendirikan parpol, kedengarannya simpatik benar, terutama bagi “keluarga eks PKI”, yang jumlahnya begitu besar. Mereka diperlakukan sama, seperti warga negara yang lain. Dengan demikian Akbar Tanjung mengharapkan “keluarga eks PKI” tidak lagi akan menghujat Golkar mengenai kejahatan politik, pelanggaran HAM dan dukungannya pada KKN Soeharto. Bila harapannya terpenuhi, maka diperkecil suara yang mengutuk Golkar. Dengan kata lain Akbar Tanjung mengharapkan timbulnya simpati dari “keluarga eks PKI” pada Golkar melalui rangkulannya itu.
    Akan tetapi “keluarga eks PKI” tidaklah sedungu seperti yang diperkirakan Akbar Tanjung tersebut. Mereka tahu betul siulan ular berbisa dari Akbar Tanjung. Karena parpol yang boleh didirikan itu ialah parpol yang “tidak menyimpang dari ideologi nasional dan dasar-dasar negara yang kita anut, yakni Pancasila”. Tafsiran “tidak menyimpang dari ideologi nasional dan dasar-dasar negara yang kita anut, yakni Pancasila” ialah menurut tafsiran Golkar. Bukan menurut tafsiran UUD 1945 dan Pancasila yang sesungguhnya.
    Sebab, menurut tafsiran UUD 1945 dan Pancasila yang sesungguhnya, Golkar dengan Orde Barunya telah menyimpang dari ideologi nasional dan dasar-dasar negara yang kita anut, yakni Pancasila. Penyimpangan itu dimulainya dengan perekayasaan Konsensus Nasional oleh Soeharto dan didukung penuh oleh Golkar. Konsensus Nasional itu menempatkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit di atas UUD 1945 dan Pancasila. Konsensus nasional yang melumpuhkan UUD 1945 dan Pancasila itu diemplementasikan dalam 5 UU politik tahun 1985. Karena itulah maka gerakan reformasi total dari mahasiswa sebagai ujung tombaknya, menuntut dicabutnya 5 UU Politik tahun 1985 serta dwifungsi ABRI.
    Golkar mencoba merangkul “keluarga eks PKI”, dengan tujuannya memudahkan memukul PKI. Akbar Tanjung melakukan taktik “rangkul pukul PKI!”
    Jelas kiranya bahwa Golkar mencoba memanipulasi RUU Pemilu, yang membolehkan “keluarga eks PKI” memilih dan dipilih, untuk merangkul dan memukul PKI, bukan untuk menegakkan hak-hak demokrasi bagi rakyat. Karena hak-politik dari eks PKI tetap belum dipulihkan. Padahal selama ini Golkar adalah jagoan anti PKI dan karena itu tidak menginginkan tampilnya kembali PKI.
    Sebelum memanipulasi RUU Pemilu, Golkar juga mencoba memanipulasi HAM agar PNS boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik. Padahal selama ini pelanggaran HAM justru, didukung terus oleh Golkar, sehingga Soeharto dapat berkuasa selama 32 tahun.
    Ya, rupanya Akbar Tanjuhg juga tak mau kalah dari manipulator yang tersohor: Soeharto. Apa saja yang bisa dimanipulasi untuk kepentingannya akan dimanipulasinya.***

    http://www.Indo-News.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Partai Kiri Di Masa Transisi Demokrasi at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: