Tim Widjojo

Juli 4, 2007 § 2 Komentar

Coen Husain Pontoh

Beberapa waktu lalu, harian Kompas memberitakan terbitnya dua buku yang mengulas sosok Widjojo Nitisastro. Masing-masing bertitel “Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro” dan “Tributes for Widjojo Nitisastro from 27 Foreign Countries.” Kedua buku yang diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas itu, memuat tulisan para kolega Nitisastro, dari dalam maupun luar negeri. Saya membaca resensi dan juga apresiasi terhadap buku ini dari artikel yang ditulis M. Chatib Basri, direktur LPEM UI (Kompas, Senin 27/2/2007) dan dari St. Sularto, wartawan senior Kompas (Kompas, Sabtu 10/3/2007).

Artikel yang ditulis oleh dua generasi yang berbeda itu, secara umum bunyinya sama: puja-puji terhadap Widjojo Nitisastro. Dalam artikelnya bertajuk “Arloji Swiss Bernama Widjojo Nitisastro,” Basri, misalnya, mengatakan, “….Widjojo bukanlah ilustrasi yang baik tentang kekuatan kata dan retorika. Ia tak mengentak. Ia lebih banyak diam dan bekerja. Mungkin karena itu ia lebih mirip arloji Swiss: rinci, bekerja dengan presisi, dan memiliki reputasi tinggi.” Sementara pada artikel “Widjojonomics Widjojo di Mata Sahabat,” mengutip menteri koordinator ekonomi Boediono, Sularto menulis “Beliau-beliau adalah men of letters dan sekaligus men of affairs. Beliau-beliau telah memberikan bentuk dan warna terhadap perkembangan pemikiran ilmu ekonomi di Indonesia dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di Tanah Air.”

Tentu saja, sebuah penghargaan terhadap sosok yang kita kagumi bukan sebuah kesalahan. Malahan wajar dan pantas. Tetapi, untuk seorang Widjojo, yang hidup dan kiprahnya begitu berpengaruh dalam pembentukan postur ekonomi-politik rejim Orde Baru (Orba), semata-mata menonjolkan sisi terangnya, sangat tidak memadai. Bahkan, dalam taraf tertentu, meniadakan momen terburuk yang dijalani bangsa ini. Tulisan ini, mau melihat kiprah salah satu dedengkot Orba ini, dari sudut pandang yang lain.

Kolaborator Militer

Chile, dimasa pemerintahan rejim diktator jenderal Augusto Pinochet, punya sekelompok ekonom yang dinamakan “The Chicago Boys.” Demikian juga Argentina, di masa kediktatoran junta militer, meyumbang nama José Alfredo Martínez de Hoz.

Sejarah kolaborasi ekonom-militer, rupanya melintasi jarak benua. Dalam konteks ini, Indonesia bahkan mendahului sejawatnya di Chile dan Argentina. Dimasa kediktatoran rejim Orba, jenderal Soeharto punya sekelompok ekonom yang oleh David Ransom, dinamakan “Mafia Berkeley.” Nama itu diberikan karena tiga dari anggota kelompok paling berpengaruh ini dididik di University of California at Berkeley, Amerika Serikat. Widjojo, adalah lulusan terbaik universitas tersebut. Ekonom asal Amerika Serikat, Bruce Glasburner, yang pernah mengajar di fakultas ekonomi universitas Indonesia (UI), di tahun-tahun awal Orde Baru, menyebut para teknokrat ini sebagai “Tim Lima” atau “Team of Five.” Mereka adalah Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Subroto, Ali Wardhana dan Emil Salim. Belakangan, Soeharto memasukkan tiga nama lagi yakni, Sumitro Djojohadikusumo, Frans Seda, dan Radius Prawiro.

Saya tidak akan menggunakan istilah “Mafia Berkeley” tapi, menggunakan sebutan yang juga digunakan oleh salah satu anggota kelompok itu, M. Sadli, “Tim Widjojo.” Menurut Sadli, anggota tim yang dipimpin oleh Widjojo Nititsastro ini selain dirinya adalah Ali Wardhana, Emil Salim, Radius Prawiro, Subroto. J.B. Sumarlin, Suhadi Mangkusuwondo, Adrianus Mooy dan Saleh Afif.

Seperti di Chile, kelompok Widjojo ini bekerja sama sangat erat dengan militer untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari kemiskinan melalui jalan kapitalisme. Seperti kata Sadli, “Kelompok dosen FE-UI ini sejak 1957 menjalin kerjasama dengan TNI lewat Seskoad (Sekolah Jenderal) di Bandung, tempat Soeharto pernah menjadi siswa pada 1952….. Jenderal Soeharto lalu memborong seluruh tim sebagai pembantunya ketika menyusun pemerintahan.” Pada 1967, Ali Wardhana, misalnya, menjadi Menteri Keuangan, Widjojo Nitisastro menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Radius Prawiro menjadi gubernur Bank Indonesia, dan Sadli, sendiri, menjadi ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam memajukan ekonomi nasional, Tim Widjojo mengusung keyakinan bahwa hanya melalui pasar bebas, hanya dengan cara mengintegrasikan diri ke dalam kapitalisme, bangsa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Kata Emil Salim, pengintegrasian ke dalam kapitalisme itu merupakan jalan yang “rasional,” sebagai lawan dari konsep membangun ekonomi nasional yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) yang dianut oleh rejim Soekarno, yang tidak rasional. Secara lebih konkret, menurut ekonom Rizal Ramli, kebijakan ekonomi yang diusung oleh Tim Widjojo berisi empat strategi utama: (1) kebijakan anggaran yang ketat dan penghapusan subsidi; (2) meliberalisasi keuangan; (3) meliberalisasi industri dan perdangangan; dan (4) melakukan privatisasi.

Kita lihat, terjadi pergeseran pemikiran yang sangat ideologis dari rejim Soekarno ke rejim Orba. Dengan demikian, adalah keliru penilaian yang diberikan selama ini, bahwa rejim Orba melaksanakan politik deideologisasi dan depolitisasi. Yang terjadi, justru penanaman ideologi kapitalisme secara lebih seksama dan terencana. Dan, pada titik inilah peran dari Tim Widjojo menjadi sangat penting yakni, sebagai perencana, penentu, dan pelaksana kebijakan ekonomi di lapangan.

Hubungan antara Soeharto dan Tim Widjojo ini memang saling menguntungkan: Soeharto membutuhkan para ekonom-teknokrat ini untuk menggerakkan dan melegitimasi bangunan rejimnya yang berdarah-darah dan otoritarian. “Lihat ekonomi Indonesia bertumbuh pesat 6 sampai 7 persen per tahun, tingkat inflasi berada pada level di bawah dua digit, lapangan kerja bertambah, pendapatan per kapita penduduk meningkat tajam, pertumbuhan sektor industri telah melebihi pertumbuhan sektor pertanian, dan bla..bla…bla.” Dari sukses itulah, dukungan rakyat terhadap rejim ini didulang. Sementara itu, Tim Widjojo butuh rejim Soeharto agar mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa diganggu oleh demonstrasi buruh yang diupah sangat rendah, demonstrasi mahasiswa, dan demonstrasi petani yang lahannya dicaplok untuk mendirikan pabrik, atau oleh perseteruan di kalangan faksi elite. Tanpa dukungan politik tangan besi ini, saya tidak yakin Tim Widjojo bisa merengkuh sukses.

Segera setelah bangunan kekuasaan Orba terkonsolidasi, hasil kerja Tim Widjojo mulai membuahkan hasilnya. Inflasi yang pernah mencapai angka 600 persen berhasil ditarik hingga di bawah angka dua digit. Investasi asing berkembang pesat, dan pada saat yang sama, bantuan dari IMF dan Bank Dunia mengucur deras. Setelah terjadi lonjakan harga minyak dunia pada 1970an, performa ekonomi betul-betul mengkilap. Tim Widjojo inipun memperoleh kehormatan tak terkira sebagai arsitek ekonomi Orba. Sukses ekonomi ini membuat Bank Dunia memasukkan Indonesia ke dalam deretan “the Asian Economic Miracle.” Pada titik inilah, figur-figur ini seolah menjelma seperti dewa, yang tutur kata dan lakunya menjadi perlambang dan digugu oleh generasi sesudahnya.

Tapi, apa yang terjadi dibalik sukses ekonomi itu? Tampilan ekonomi yang menakjubkan itu ternyata sangat rapuh. Jalan kapitalisme yang diidam-idamkan oleh Tim Widjojo akan membawa Indonesia ke luar dari lumpur kemiskinan dan keterbelakangan terbukti gagal. Benar terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, benar terjadi arus masuk investasi asing yang besar tapi, itu semua sangat semu. Kesenjangan pendapatan begitu tinggi, utang luar negeri menggunung, kerusakan lingkungan demikian parah, dan korupsi begitu merajalela. Akumulasi kapital yang terjadi, benar-benar berlangsung secara primitif: bunuh, penjarakan, rampas, kangkangi.

Kapitalisme yang berkembang di masa Orba, yang diarsiteki Tim Widjojo, adalah kapitalisme cangkokkan, kapitalisme yang dibangun di atas timbunan ratusan ribu mayat rakyat Indonesia. Karena cangkokkan, maka terjadi dua keadaan: pertama, ekonomi Indonesia tidak pernah menjadi ekonomi kapitalis yang maju melainkan, hanya sebagai ekonomi kapitalis yang tergantung: tergantung pada pasar luar negeri, tergantung pada modal asing, tergantung pada utang luar negeri, dan tergantung pada teknologi asing. Keadaan yang kedua, kapitalis-kapitalis yang bertumbuh bukan mereka yang sungguh-sungguh mengabdi pada liberalisme, seperti yang terjadi di Eropa pada abad ke-19. Kapitalis-kapitalis yang muncul di bawah arahan Tim Widjojo ini adalah para kapitalis yang lemah, oportunis dan pengkhianat. Mereka pada awalnya bukanlah kapitalis, mereka menjadi kapitalis karena posisinya sebagai kelas penguasa (the ruling class). Sebagian dari mereka muncul dari dalam elite birokrasi (birokrat kapitalis), sebagian lainnya muncul dari dalam elite militer (militer kapitalis) dan sebagian yang lain karena kedekatannya dengan Soeharto (kroni kapitalis).

Gabungan antara ekonomi kapitalis yang tergantung dengan kapitalis yang lemah, oportunis dan pengkhianat itu, menyebabkan ekonomi Indonesia langsung bangkrut begitu terjadi krisis pada pertengahan 1997. Setelah tahun-tahun itu, ekonomi Indonesia sangat sulit untuk kembali pulih (semakin tergantung pada modal asing, semakin tergantung pada utang luar negeri, semakin tergantung pada pasar luar negeri, dan semakin tergantung pada teknologi asing). ”Kita semakin ketinggalan dari segi pendapatan per kapita, distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, dan landasan struktural dan industri yang paling rapuh,” ujar Rizal Ramli.

Dari sisi pendapatan per kapita, pada pertengahan tahun 1960-an, GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan dan Cina nyaris sama yakni, kurang dari $100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP per kapita negara-negara tersebut pada tahun 2004 mencapai: Malaysia $4.520, Korea Selatan $14.000, Thailand $ 2.490, Taiwan $14.590, Cina $1500, sedangkan Indonesia hanya sekitar $1.000.

Distribusi pendapatan juga mengalami ketimpangan yang dahsyat. Sebagai contoh, per tahun 1999 jumlah perusahaan di Indonesia sebanyak 36.816.409. Yang tergolong besar sejumlah 1.830 perusahaan (0,01 persen). Yang menengah kecil sejumlah 36.813.588 perusahaan (99,9 persen). Namun dalam pembentukan PDB (pendapatan Domestik Bruto), perusahaan yang hanya 0,01 persen itu menyumbangkan 40, 64 persen, sedangkan andil perusahaan menengah kecil yang 99,9 persen itu sebesar 59,36 persen. Tidak itu saja, perusahaan besar yang menghasilkan PDB sebesar 40,64 persen itu hanya menyerap tenaga kerja sebesar 0,56 persen, sedangkan perusahaan kecil dengan PDB sebesar 59,36 persen mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,44 persen dari seluruh angkatan kerja.

Menurut catatan koalisi anti utang (KAU), per Februari 2004 , kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia (IPM) berada di urutan 111 dari 177 negara; jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan nasional sebesar 38.394 ribu orang dan yang memiliki rumah hanya 32,3 persen. Angka pengangguran juga meningkat dari 3.738. ribu orang pada tahun 1994 menjadi 9.531 ribu orang pada tahun 2003. Bidang pendidikan dan kesehatan tak kalah mengenaskan. Anak-anak usia pendidikan dasar yang bisa menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar hanya 46,8 persen, angka kematian ibu mencapai 307 orang setiap 100 ribu kelahiran, setiap 1000 kelahiran 35 bayi meninggal.

Pada sisi politik, kolaborasi antara Tim Widjojo dan rejim Orba ini, gagal membuahkan sistem pemerintahan yang demokratis. Sebaliknya, rejim Orba malah semakin terbirokratisasi, anti politik, militeristik, teknokratis, konservatif, dan mengusung jargon-jargon hidup harmonis berbau bangkai. Mereka yang percaya pada tesis bahwa keterbukaan ekonomi pada akhirnya melahirkan keterbukaan politik, harus kembali ke kampus induknya untuk kembali melakukan penelitian ulang. Mungkin itu sebabnya, Widjojo menjadi seorang pendiam, tak banyak bicara.

Refleksi

Tentu saja, krisis dan keterpurukan ekonomi Indonesia, tak bisa semena-mena dibebankan kesalahannya pada Tim Widjojo. Penghakiman seperti ini, berimplikasi serius bagi pembangunan gerakan progresif di Indonesia. Pertama, kita mesti kembali pada kajian tentang sejarah struktur masyarakat Indonesia, yang melahirkan kalangan liberal yang anti demokrasi ini. Apakah struktur masyarakat yang melahirkan Tim Widjojo ini masih eksis atau sudah berubah dan ke arah mana perubahan itu berlangsung. Kedua, kita tak boleh lupa bahwa akar soal keterpurukan ini adalah diadopsinya jalan kapitalisme dalam pembangunan nasional. Jalan itulah yang salah, dan Tim Widjojo hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang mempromosikan dan mengawal jalan tersebut. Dua soal ini mengandung implikasi, semata-mata menumpahkan kesalahan pada Tim Widjojo, bisa menyebabkan gerakan progresif terjebak pada konflik elite. Hal ini pernah terjadi, ketika sebagian intelektual menganggap kegagalan ekonomi Orba justru karena kerja-kerja Tim Widjojo mulai diganggu oleh kelompok B.J. Habibie dan Ginandjar Kartasasmita yang dituding berpaham ekonomi nasionalis. Menurut tesis ini, jika saja kerja Tim Widjojo tak diganggu, ekonomi Indonesia tak akan terpuruk seperti saat ini. Tentu kita tahu, tesis ini sangatlah keliru bahkan manipulatif, karena baik Habibie maupun Ginandjar Kartasasmita tak pernah sekalipun mempersoalkan jalan kapitalisme yang ditempuh rejim Orba.

Terakhir, keterpurukan ekonomi Orba atau lebih tepatnya bangunan kekuasaan Orba haruslah dipandang sebagai masalah ekonomi dan politik sekaligus. Sebagai misal, keruntuhan rejim Orba tak serta-merta diikuti oleh perubahan haluan ekonomi nasional dari pro-kapitalisme menjadi anti-kapitalisme. Justru yang terjadi, semakin terintegrasinya ekonomi Indonesia ke dalam sistem kapitalis-imperialis melalui penerapan kebijakan neoliberal.

Keadaan ini bermakna, kelompok progresif hanya akan bisa secara efektif melawan kekuasaan rejim neoliberal saat ini, melawan warisan Tim Widjojo, jika terlibat secara aktif dalam pergerakan politik praktis. Slogan “we can change the world without power,” harus diganti menjadi “we cannot change the world without power.” Tim Widjojo hanya efektif ketika gagasan mereka diterima, didukung, dan dijalankan sepenuhnya oleh rejim Orba. Begitu pendulum jarum jam mulai bergeser ke faksi elite yang lain, kinerja Tim Widjojo pun menurun dan posisinya sebagai salah satu penentu kebijakan bergeser ke pinggiran.***

Kepustakaan:
Jhon Tafbu Ritonga, “Kekeliruan Pandangan Profesor Sadli,” Waspada Online, 3 April 2004.

M. Shodiq Ramadhan, “Mafia Berkeley dan Cengkeraman Kapitalisme Global di Indonesia,” 12 Juni 2006: http://www.gemapembebasan.or.id

Republika, 6 Juni 2006.

Tempo, 10 Juli 2005.

§ 2 Responses to Tim Widjojo

  • Socrates Rudy Sirait mengatakan:

    Quote: “Kedua, kita tak boleh lupa bahwa akar soal keterpurukan ini adalah diadopsinya jalan kapitalisme dalam pembangunan nasional.”

    Pertanyaan saya: Apakah ada satu pembuktian yang akurat bahwa bila Indonesia pada saat Orde Baru menggunaan paham lain maka kejadian ekonomi dan politik di Indonesia akan jauh lebih berhasil dan bermakna baik bagi seluruh rakyat Indonesia?

    Setahu saya, China baru mengalami kemajuan ekonomi pesat setelah membuka kebijakan investasi mereka yang jelas2 mengandalkan investasi asing dan secara tidak terang2an bernafaskan kapitalisme.

    India, dengan kemampuan pendidikan dan intelektual rata2 dari masyarakatnya seharusnya sudah jauh memimpin di depan China bahkan dari dekade2 sebelum China terbuka. Tapi mengapa tidak? Sedangkan demokrasi mereka sudah sedemikian maju?

    Ketiga, apakah GDP menjadi alat ukur yang credible untuk membandingkan Indonesia dengan Malaysia dan Thailand? Dengan populasi yang sebesar 200 juta lebih, bagaimana mungkin kita mengharapkan efek multiplier yang sama terhadap setiap sen dollar dari kenaikan pendapatan?

    Keempat, anda benar bahwa tim Wijojo memiliki kelemahan tapi dapatkan anda membuktikan bahwa terdapat tim lain yang dimiliki Indonesia saat ini bekerja lebih baik dari mereka? Sehingga argumentasi bahwa tim tersebut salah satu sumber utama dari kegagalan ekonomi Indonesia di oder baru menurut saya tidak valid.

    Kelima, krisis keuangan 1997 di Asia jauh berbeda dengan yang terjadi di Meksiko dan Argentina di awal 1990an. Betul, bahwa secara struktur – pilar2 ekonomi Indonesia masih belum bagus pada saat itu ditambah lagi dengan buruknya corporate governance/control dan akutnya moral hazard di Indonesia. Sehingga saat terjadi investment pull out dari Asia/contagion effect maka ekonomi Indonesia langsung amblas. Tapi coba kita perhatikan bersama, bahwa financial crisis di Indonesia langsung diikuti oleh political crisis dan berakhir dengan social crisis. Sementara di Malaysia dan Thailand, political crisis hanya merupakan gejolak sesaat yang kemudian mereda. Sehingga konsentrasi pemerintah dan masyarakat hanya pada penanggulangan krisis keuangan.

    Political crisis dan social crisis yang terjadi di Indonesia, bila kita analogikan dengan kejadian yang terjadi di Malaysia dan Thailand pada saat itu menunjukkan bahwa titik tolak krisis politik dan sosial tidak semata mata masalah perut dan ekonomi. Tapi lebih karena ketidak percayaan, ketidak puasan dan sifat anarkis yang merupakan implikasi dari lemahnya keseluruhan elemen2 bangsa seperti pendidikan, budaya, ekonomi dll.

    Demikian pendapat saya. Blog anda sangat bagus dan tulisan2 anda memberikan inspirasi kepada pembaca. Salut!

  • Coen Husain Pontoh mengatakan:

    Bung Socrates yb,

    Terima kasih telah berkunjung ke tempat saya. Sekaligus minta maaf baru kini bisa menanggap balik.

    1. Untuk point ini, saya kesulitan memberikan jawabannya. Soalnya, ini pertanyaan rada spekulatif. Selain itu, memang paham lain selain kapitalisme, belum pernah bekerja secara intensif dan ekstensif seperti kapitalisme.

    Soal Cina, fenomena pertumbuhan ekonomi tinggi yang terjadi di sana saat ini, menyimpan banyak persoalan. Saya ada menulis beberapa artikel soal Cina. Anda mungkin bisa membandingkannya. Lalu, soal India, saya tak punya pengetahuan tentang negeri itu.

    2, Soal GDP sebagai alat ukur, memang ada banyak kritik terhadap pendekatan ini, karena dianggap telalu umum. Kalau kita gunakan pendekatan kebutuhan pokok, misalnya, efek menetes ke bawah dari pertumbuhan tinggi di masa Orba, jelas makin sedikit. Apakah anda punya ukuran lain?

    3. Soal Tim Widjojo, komentar anda lagi-lagi bersifat spekulatif. So jawabannya, mirip yang pertama.

    4. Tapi, khan pertanyaan lain bisa diajukan, apa dasar dari munculnya ketidakpercayaan, ketidakpuasan, dan sifat anarkisme itu? Apakah soal budaya rakyat Indonesia? Saya berpendapat, ketidakpercayaan, ketidakpuasan, dan “anarkhisme” itu, muncul akibat kegagalan rejim Orba dalam memberikan rakyat banyak akses yang luas terhadap summber-sumber daya ekonomi dan politik yang terbatas.

    Lalu, kenapa akses itu terbatas? Jawaban saya karena strategi pembangunan yang ditempuh Orba adalah strategi kapitalis, yang memang secara alamiah bersifat membatasi kepentingan orang banyak. Sistem ini hanyak ditujukan untuk memenuhi kepentingan segelitintir orang.

    -C

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Tim Widjojo at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: