Krisis Permanen dan Tantangan Dari Bawah*

September 11, 2008 § 2 Komentar

DUNIA sedang diterpa badai krisis: ekonomi, politik, lingkungan, energi, pangan, dan bencana alam. Krisis ini datang silih berganti secara bergelombang, belum selesai yang satu telah datang yang lain. Dengan dunia yang kian terintegrasi satu sama lain, krisis di satu tempat dengan cepat menyebar dan memberi efek tular ke tempat lain.

Tulisan kali ini, hendak memotret dampak dari krisis ekonomi Amerika Serikat (AS), yang hingga kini tak kunjung menemukan jalan keluar pemecahannya. Dari sini, hendak dilihat, bagaimana dampak krisis ini terhadap Indonesia, dan alternatif apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi krisis dan dampaknya tersebut.

Krisis Permanen

Krisis ekonomi AS, yang dipicu oleh krisis di sektor properti, makin tak terkendali. Resep lama, bahwa krisis ini bisa diatasi dengan campur tangan bank Sentral, terbukti tidak mencukupi. Bahkan, ketika Bank Sentral menggelontorkan dana segar sebesar S75B pada Januari 2008, untuk menginjeksi sektor perbankan, tetap saja krisis ekonomi AS tak bisa ditangani. Akibatnya, seperti dikatakan Alan Grenspan, mantan gubernur Bank Sentral AS, “pertumbuhan ekonomi AS saat ini adalah nol.”

 

Ketakutan bahwa krisis ini menjadi krisis permanen, kini menyebar luas. Berbagai skenario pemulihan yang ada, tetap saja berujung pada ketidakmungkinan krisis ini pulih dalam waktu yang singkat. Dengan bersandar pada data Biro Analisa Ekonomi AS (lihat tabel), ekonom Minqi Li menggambarkan beragam skenario yang tidak menggembirakan. Setelah diterpa resesi pada 2001, pemulihan ekonomi AS berjalan lambat. Rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun hanya 2.4 persen dibandingkan dengan 4 persen pada dekade 1960an dan 3.3 persen pada dekade 1980an. Sementara itu, upah buruh riil dan jumlah angkatan kerja stagnan. Jika diukur dalam dollar pada 1982, maka rata-rata upah buruh sektor swasta pada tahun 2006, sebesar $8.2, atau delapan sen lebih rendah dari upah pada 1972. Selain itu, sejak medium 2000, pendapatan riil keluarga menengah terus jatuh. Sebaliknya, pembagian keuntungan korporasi terhadap GDP meningkat dari 5.8 persen pada tahun 2001 menjadi 9.8 persen pada tahun 2006.

Yang menarik, sejak tahun 2001, pertumbuhan ekonomi AS dihela oleh ekspansi konsumsi rumah tangga, yang kini mencapai lebih dari 70 persen GDP. Itu sebabnya, ketika mayoritas pendapatan rumah tangga mengalami stagnasi atau bahkan jatuh, maka yang terjadi ekspansi konsumsi rumah tangga itu dibiayai oleh utang rumah tangga. Ini bisa dilihat dari peningkatan sebesar 14 persen layanan utang rumah tangga (interest and principal payment on debt) pada 2007, suatu jumlah yang tertinggi. Di lain pihak, tingkat tabungan rumah tangga jatuh dari rata-rata 10 persen menjadi mendekat nol persen saat ini.

Dengan gambaran seperti ini, jelas mustahil untuk melihat bahwa konsumsi akan bertumbuh cepat di tahun-tahun mendatang. Dan jika ini terjadi, maka ekonomi AS akan menuju resesi yang lebih dalam yang diikuti dengan apa yang disebut stagnasi berkelanjutan.

Keadaan ini sebenarnya bisa ditangani oleh Bank Sentral, dengan cara menciptakan gelembung aset lain secara besar-besaran. Dihadapkan pada kondisi guncangan besar pasar saham dunia, pilihan yang bisa diambil oleh Bank Sentral adalah melakukan pemotongan secara drastis tingkat suku bunga. Tetapi, karena baik pasar saham maupun pasar properti telah overvalued, sangat sulit untuk mengidentifikasi gelembung besar aset lain yang bisa diciptakan. Di samping itu, karena level utang rumah tangga telah begitu tinggi dan tingkat tabungan rumah tangga juga rendah, maka suku bunga rendah hanya akan kecil sumbangannya dalam merangsang konsumsi rumah tangga.

Yang paling realistis, pemerintah AS melakukan jalan pintas dengan cara melakukan belanja publik dan meningkatkan defisit fiskal. Jika tingkat tabungan rumah tangga meningkat menuju rata-rata selama ini, maka Washington bisa terus melakukan defisit fiskal lebih besar, hingga mencapai 6 persen atau lebih GDP. Soalnya, dengan defisit saat ini yang mencapai 6 persen GDP, maka secara teoritik utang luar negeri bersih AS akan menembus angka 120 persen GDP. Jelas ini sesuatu yang menakutkan.

Masalahnya, jika krisis ekonomi yang melanda AS ini berlangsung dalam waktu yang lama, pengaruhnya sungguh akan sangat besar bagi stabilitas ekonomi-politik dunia. Pertama, sektor keuangan saat ini merupakan sektor yang paling tersebar dan paling terkait secara global. Krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis di sektor finansial, dengan sendirinya menghela ekonomi negara lain ke jalur krisis; kedua, konsumsi AS adalah yang terbesar di dunia dan menjadi sumber utama permintaan ekonomi dunia. Jatuhnya tingkat konsumsi di AS, sangat jelas membuat pertumbuhan ekonomi dunia melambat yang itu berarti, AS mengekspor krisis internalnya ke seluruh dunia; dan ketiga, sebagaimana dikemukakan John Bellamy Foster, seiring meningkatnya finansialisasi ekonomi dunia adalah kian mendalamnya penetrasi kekuasaan imperial terhadap negara-negara dengan kondisi ekonomi sedang berkembang (underdeveloped). Tujuan dari penetrasi ini, menurut William I. Robinson adalah untuk menghancurkan otonomi para aktor nasional dan selanjutnya menstrukturkan serta mengintegrasikan mereka ke dalam jaringan transnasional yang lebih luas.

Penetrasi yang digerakkan melalui kebijakan globalisasi-neoliberal tersebut, menyebabkan negara-negara yang sebelumnya telah tergantung pada investasi asing kian tergantung padanya (khususnya investasi portofolio) dan keharusan untuk membayar utang kepada kapital internasional. Hasilnya adalah sebuah lingkaran setan; negara-negara berkembang yang mengikuti resep globalisasi-neoliberal, “fundamental ekonominya” membaik menurut kriteria sektor finansial tapi, bersamaan dengannya tingkat suku bunga meningkat, terjadi penghancuran industri (deindustrialization), pertumbuhan ekonomi rendah, dan kian mudahnya ekonomi negara tersebut diserang krisis akibat pergerakan cepat keuangan global.

Dengan pola seperti ini, bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan yang dijalankannya tidaklah membuahkan kemajuan dan kebebasan tapi, pembangunan yang menghasilkan keterbelakangan dan ketertindasan.

Melambungnya Harga Minyak Dunia

Sialnya, belum lagi krisis ekonomi tertangani, ancaman lain telah menghadang yakni, dengan menggilanya harga minyak dunia di pasaran. Laporan terakhir (30/4) menyebutkan, harga minyak dunia telah menembus angka $120 per barel.

Tingginya harga minyak ini tentu saja memberikan daya pukul luar biasa pada perekonomian di seluruh dunia. Sebab ekonomi kapitalis ini sangat tergantung pada bahan-bahan material (minyak, gas alam, dan batubara), yang menyumbang 80 persen suplai energi dunia. Minyak sendiri, diperkirakan menyumbang sepertiga dari total suplai energi dan 90 persennya digunakan di sektor transportasi. Minyak juga, merupakan bahan masukan penting dalam produksi pupuk, plastik, obat-obatan modern, dan benda-benda kimiawi lainnya.

Selain itu, karena minyak merupakan energi yang tak terbarui, maka skenario yang tampak begitu buruk. Studi terbaru dari German Energy Watch Group menyebutkan, eksplorasi minyak telah mencapai puncaknya pada dekade 1960an dan produksi minyak mentah mungkin telah di batas maksimum dan mulai memperlihatkan trend menurun dalam beberapa waktu mendatang. Di luar OPEC, produksi minyak di 25 negara-negara atau wilayah-wilayah penghasil minyak utama, telah mencapai titik jenuh. Tinggal sembilan negara atau wilayah yang memiliki potensi untuk bertumbuh. Seluruh perusahaan-perusahaan minyak besar dunia kini, sedang berjuang untuk mempertahankan produksinya agar tidak jatuh.

Colin Campbel, dari the Association for the Study of Peak Oil and Gas, meramalkan, produksi dunia untuk seluruh bahan-bahan cairan (termasuk minyak mentah, aspal hitam, minyak hasil distilasi, gas alam cair, gas-to-liquids, coal-to-liquids, dan biofuel), mencapai titik jenuhnya pada 2010. Setelah itu, produksi minyak akan menurun sebanyak 25 persen pada 2020, dan mencapai 2/3 pada 2050. Campbel juga meramalkan, produksi gas alam dunia akan mencapai puncaknya pada 2045. Dalam studi awal dari German Energy Watch Group, diperkirakan produksi batubara dunia akan mencapai puncaknya pada 2025.

Kita lihat, gambaran-gambaran ini sungguh suram. Dalam konteks Indonesia, tentu saja kesuraman itu kian menjadi-jadi. Setelah dihajar oleh krisis ekonomi pada 1997, diperparah dengan dampak menular dari krisis keuangan di AS, ditambah dengan dampak kenaikan harga minyak dunia yang gila-gilaan, kini bayang-bayang resesi bahkan depresi ekonomi ada di depan mata. Mari kita ambil contoh berikut. Berdasarkan data Januari 2008, saat ini Pertamina mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak sebanyak 700 ribu per barel. Berdasarkan harga saat ini sebesar $120 per barel, maka dana yang mesti dikeluarkan Pertamina adalah sebesar $84.000 per hari atau sebesar Rp. 775.866.000 dengan kurs $1 sama dengan Rp. 9.236,5. Dengan pengeluaran sebesar itu, tentu saja tidak masuk akal bagi pemerintah untuk membiayai belanja-belanja sosial yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Bahkan, bisa dipastikan yang akan terjadi adalah penyesuaian-penyesuaian rencana anggaran, dimana salah satu cara paling gampang adalah kembali menaikkan harga minyak dan mencabut subsidi.

Orientasi Ke dalam?

Krisis ekonomi saat ini, menjadi penanda penting bagi kita bahwa orientasi pembangunan kapitalis-neoliberal yang berlangsung secara global saat ini, tidak bisa lagi dipertahankan. Lebih-lebih dalam konteks seperti Indonesia, yang hingga kini tak kunjung keluar dari krisis. Resep-resep yang digunakan selama ini, terbukti gagal dalam menangani krisis.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, krisis ini adalah krisis kapitalisme keseluruhan, bukan krisis bagian per bagian. Ia bukanlah krisis keuangan jangka pendek tapi, lebih merupakan hasil dari stagnasi ekonomi berkepanjangan. Karena itu, harus ada strategi yang radikal, untuk memotong laju krisis sekarang. Salah satunya, adalah mengandalkan kemampuan domestik dalam menopang bangunan struktur ekonomi nasional. Pemerintahan siapapun, harus berani menolak resep-resep kebijakan neoliberal seperti, privatisasi, deregulasi, pemotongan subsidi, pasar kerja fleksibel, dan liberalisasi sektor moneter. Dan sebaliknya, mempromosikan kebijakan nasionalisasi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Studi-studi yang ada menunjukkan, tidak ada bukti yang kuat bahwa kebangkrutan ekonomi suatu negara disebabkan oleh kebijakan nasionalisasi ekonomi.

Tetapi, sebuah perubahan arah strategi pembangunan dari yang pro kapitalisme-neoliberal menjadi yang anti kapitalisme-neoliberal, mensyaratkan keberadaan rejim yang mendukung penuh perubahan radikal itu. Di sini muncul pertanyaan baru, lagi-lagi dalam konteks Indonesia, adakah rejim dengan watak seperti itu? Pertanyaan lainnya, apakah kelas kapitalis di Indonesia, yang selama ini telah begitu erat terkait dengan kelas kapitalis asing, bersedia melakukan restrukturisasi ekonomi dan sosial yang radikal?

Intervensi Permanen

Sebelum kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya ingin mengajak anda untuk melihat konstelasi kekuasaan global saat ini. Dari sini, kita bisa meraba-raba, apakah pertanyaan tersebut mengada-ada atau tidak.

Sejak berakhirnya Perang Dingin (yang sesungguhnya hanya dingin di Eropa), tak ada kekuatan lain yang bisa menandingi kedigdayaan AS. Dari segi ekonomi, walaupun kini tengah dilanda krisis parah, ekonomi AS masihlah yang terkuat di dunia. Cina yang dianggap sebagai pesaing baru, bahkan ekonominya belum mampu menandingi kekuatan ekonomi Uni Eropa.

Lebih-lebih di bidang militer. Dengan 180 basis militer (dari yang direncanakan 1.000) di seluruh dunia, praktis tidak ada kekuatan lain yang sanggup menandingi imperialisme Amerika. Dari segi anggaran militer, departemen pertahanan AS menganggarkan sebesar $750B per tahun. Untuk rencana belanja fiskal tahun 2008, dana yang dianggarkan sebesar lebih dari $1T. Angka ini merupakan yang terbesar sejak Perang Dunia II dan besarannya melampaui total belanja militer gabungan seluruh negara lain di dunia. Khusus untuk supplementary budget buat membayar biaya perang di Irak dan Afghanistan, dimana anggaran ini bukan bagian dari anggaran resmi pertahanan, jumlahnya jauh lebih besar dibanding gabungan anggaran militer Rusia dan Cina.

Pertanyaannya kemudian, demi kepentingan apa AS terus membangun dan memperkuat kekuatan militernya? Ada dua jawaban di sini: pertama, seperti dikemukakan kritikus empire (kekaisaran) terkemuka, Chalmers Johnson, pembangunan kekuatan militer itu dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi AS; kedua, menurut Michael Klare, dari segi geopolitik, pembangunan kekuatan militer raksasa itu dimaksudkan untuk “menghadang munculnya kekuatan besar lain sebagai pengimbang kekaisaran AS.” Argumentasi Klare ini bukan tanpa bukti empiris. Seperti dicatat Minqi Li, akibat stagnasi berkepanjangan, sumbangan AS dalam pertumbuhan ekonomi dunia jatuh dari 40 persen pada 1990 menjadi kira-kira 30 persen pada saat ini, demikian juga kontribusi kawasan Eurozone ikut jatuh dari 20 persen menjadi tinggal 10 persen. Tetapi, di tempat lain, kontribusi Cina meningkat sekitar 15 persen dan kelompok BRIC (Brazil, Rusia, India dan Cina) meningkat sebesar 20 persen pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Keadaan ini tentu saja mengkhawatirkan para pengambil keputusan strategis di Washington. Dengan tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi dan relatif stabil, kini Cina merupakan satu-satunya kandidat yang bisa menggeser posisi AS, sebagai motor penggerak ekonomi kapitalis global. Dalam konteks geopolitik yang unipolar seperti inilah, kemunculan para pesaing dipandang sebagai ancaman yang harus dinetralisir. Itu sebabnya, AS disamping terus menjalankan perannya sebagai protektorat bagi negara-negara kapitalis inti, seperti peran yang disandangnya di masa Perang Dingin, juga bertujuan untuk mengonsolidasikan kembali apa yang disebut Peter Gowan, sebagai residivis-residivis private-financed-centered yang coba-coba menantang kekaisaran.

Realisasi kebijakan itu menemukan momentumnya dengan terjadinya serangan 11 September 2001. Dengan adanya peristiwa itu, AS tidak membutuhkan tawar-menawar dengan kekuatan di luarnya. Sebaliknya, kekuatan lain itu hanya diberikan pilihan, “bersama kami atau menjadi musuh kami.”

Itu sebabnya, bagi para analis imperialisme, penyerbuan ke Irak dan Afghanistan, misalnya, tidak pertama-tama didorong oleh kepentingan menguasai dan mengontrol kandungan minyak di wilayah tersebut. Benar bahwa dengan menduduki kawasan Teluk, AS menguasai 70 persen cadangan minyak dunia. Benar pula bahwa minyak bukan hanya sumber energi yang utama tapi, juga sumber kekuasaan. Tetapi, serbuan itu terutama dimaksudkan sebagai sinyal agar “jangan coba-coba menantang kami.” Dan itu berarti, penyerbuan seperti di Irak ini bukanlah sebuah akhir. Ini hanya merupakan awal, dari apa yang disebut Aijaz Ahmad, sebagai “ideologi intervensi permanen.”

Tantangan Dari bawah

Dengan bersandar pada analisa di atas, maka sangat sulit kita mengharapkan munculnya sikap progresif dari kelas kapitalis domestik. Di satu sisi karena mereka telah terintegrasi dalam kelas kapitalis internasional, krisis permanen ini membuat mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali kian tergantung pada belas-kasih sang senior. Di sini, para kapitalis domestik memainkan perannya sebagai yunior partner dan secara bersama-sama membentuk apa yang disebut oligarchy-finance-capital.

Di sisi lain ancaman intervensi permanen melalui doktrin pre-emptive war dari AS, menyebabkan para kapitalis domestik ini tidak berani mengambil jalan berbeda. Intervensi permanen dari kekaisaran bisa mengambil bentuk yang lunak, misalnya melalui perang ekonomi (seperti Kuba) atau juga dalam bentuk keras seperti, intervensi militer (misalnya, Irak).

Hasil dari keadaan ini, kita lihat, di tengah-tengah krisis permanen dan ancaman intervensi permanen saat ini, dimana rakyatlah yang pertama-tama menanggung akibatnya, kelas kapitalis domestik Indonesia, tak berani mengambil sikap yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Bukannya melindungi kepentingan rakyat, mereka malah kian agresif dalam merealisasikan paket-paket kebijakan neoliberal.

Maka satu-satunya penantang paling potesial terhadap kekaisaran, adalah dari rakyat tertindas keseluruhan. Pembangunan yang berorientasi ke dalam, misalnya, tidak mungkin terwujud jika tidak dipimpin dan dikontrol oleh rakyat. Di sini, muncul perbedaan pendapat di kalangan pengamat kekaisaran. James Petras, misalnya, mengatakan perlawanan rakyat tertindas itu tidak bisa diharapkan muncul dari dalam negeri AS. Di matanya, rakyat AS telah cukup lama menikmati permen ekonomi dan juga kooptasi dan represi dari kekaisaran. Satu-satunya penantang serius bagi kekaisaran AS ini, datang dari rakyat tertindas di negara-negara pinggiran. Ia mencontohkan perlawanan rakyat di Venezuela dan Irak saat ini.

Sementara itu, bagi Leo Panitch dan Sam Gindin, jika ingin menghancurkan kekaisaran yang mesti dilakukan adalah mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam keseimbangan kekuasaan domestik dalam kekaisaran. Dan itu hanya mungkin, jika terjadi mobilisasi dari bawah yang merupakan kombinasi kepentingan-kepentingan domestik kelas terpinggirkan, kekuatan sosial lainnya yang tertindas, serta gerakan anti-globalisasi dan anti-perang.

Bagi Samir Amin, untuk bisa menantang kekaisaran AS ini, satu-satunya jalan adalah dilakukannya aliansi seluruh rakyat pekerja baik, di Selatan maupun di Utara. Solidaritas universal, itulah kunci kemenangan rakyat pekerja terhadap kekaisaran.***

Kepustakaan:

Aijaz Ahmad, “Imperialism of Our Time” Socialist Register, 2004.
John Bellamy Foster, “The Financialization of Capitalism,” Monthly Review, Vol. 58, o. 11 April 2007.
————- “The Financialization of Capital and the Crisis,” Monthly Review, Vol. 59, No. 11 April 2008.
Leo Panitch and Sam Gindin, “Global Capitalism and American Empire,” Socialist Register, 2004.
Michale Klare, “The New Geopolitics,” in John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, “Pox Americana exposing the American Empire,” Monthly Review Press, 2004.
Minqi Li, “China Peak Oil, & Neoliberalism’s Demise,” Monthly Review, Vol. 59, No. 11 April 2008.
Peter Gowan, “U.S. Hegemony Today,” in John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, “Pox Americana exposing the American Empire,” Monthly Review Press, 2004.
Robin Blackburn, “The Subprime Crisis,”
“Impor Minyak Pertamina Harus Dievaluasi”
Senin, 21 Januari 2008 | 20:49 WIB, http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2008/01/21/brk,20080121-115889,id.html
William I. Robinson, “Transnational Conflicts Central America, Social Change, and Globalization,” Verso, London, 2003.

*Artikel ini sebelumnya dimuat dalam buku untuk memperingati 80 tahun Joesoef Isak.

§ 2 Responses to Krisis Permanen dan Tantangan Dari Bawah*

  • dewantara mengatakan:

    salam hormat
    nama saya dewa, saya salah satu yang melakukan pendampingan di jepara mengenai penolakan rakyat terhadap pembangunan PLTN. dan memiliki rencana untuk melakukan penulisan terhadap apa yang kami lakukan.kelemahan yang dimiliki adalah masih minimnya refrensi mengenai gerakan sosial. mungkin bang coen bisa bantu memberikan beberapa petunjuk. terima kasih
    salam

  • coenhp mengatakan:

    Mas Dewa yb,

    Terima kasih banyak telah berkunjung. Soal referensi, coba mas kirim email kosong ke milis indoprogress@yahoogroups.com. Di sana ada banyak informasi mengenai gerakan sosial, dan juga banyak kawan yang bisa berbagi informasi.

    -C

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Krisis Permanen dan Tantangan Dari Bawah* at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: