Diskusi BBM di Milis JIL (1)

September 21, 2008 § 2 Komentar

Pengantar:

SALAH satu mailing list (milis) yang rajin saya ikuti, adalah milis Jaringan Islam Liberal (JIL). Sebagai milis JIL, tentu saja isu dominan yang dipercakapkan di milis itu, adalah isu-isu keagamaan dari perspektif liberal. Tetapi, dalam beberapa kasus, milis ini juga membincangkan tema-tema non-religius. Salah satunya adalah tema menyangkut kebijakan pemerintah SBY-Kalla, yang menaikkan harga bahan bakar minyak, pada Juni lalu.

Menariknya, rencana menaikkan harga BBM itu, beriringan dengan maraknya gerakan sebagian kelompok Islam, yang menuntut agar pemerintah SBY-Kalla, melarang keberadaan jamaah Islam Ahmadiyah. Terhadap dua kejadian itu, saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Ulil Abshar Abdalla (yang akrab saya panggil mas Ulil), mengenai sosok pemerintah SBY-JK.

Tak dinyana, lontaran pertanyaan saya itu bergulir menjadi sebuah diskusi panjang di milis JIL. Diskusi ini, kemudian mengerucut membahas masalah kebijakan SBY-JK yang menaikkan harga BBM. Saya merasa, diskusi ini sangat menarik dan ingin saya bagi kepada anda sekalian. Karena panjangnya diskusi ini, saya akan memostingnya dalam beberapa bagian.

Selamat menikmati.

============

Re: Beberapa catatan mengenai SKB
Thursday, 12 June, 2008 6:00 AM
From: “Coen Husain Pontoh”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Mas Ulil yb,
Keluarnya SKB soal Ahmadiyah itu, membuat saya bertanya-tanya, “ini pemerintah apaan sih?” Pertanyaan ini lebih menyangkut soal school of thought, dan saya mau mengatakan kita sering beririsan dengan pemerintah yang “tak berbentuk ini.”

Saya mau memberi contoh. Dalam soal kebijakan ekonomi, khususnya menyangkut kebijakan subsidi BBM, pemerintah kita jelas mengambil jalan fundamentalisme (pasar). Pada aras ini, rekan-rekan di Freedom Institute dan Jakarta School of economics, bergandeng tangan dengan pemerintah. Kata rekan kita ini, “Inilah pemerintah yang progresif liberal, yang berani untuk tidak populis.”

Tetapi, ketika berhadapan dengan masalah Ahmadiyah, rekan yang sama ini bilang, “pemerintah bukan hanya tunduk pada tuntutan kaum fundamentalis (Islam) tapi, juga telah menjadi bagian dari fundamentalisme itu.”

Yang lucu mas Ulil, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang isfun (Islam fundamentalis) itu, menolak kebijakan kenaikan harga BBM produk pemerintah yang fundamentalis pasar. Berhadapan dengan masalah BBM, HTI melihat pemerintah sebagai lawan tapi, berhadapan dengan Ahmadiyah, pemerintah dilihatnya sebagai kawan.

Dua-dua kebijakan ini, dua-dua pendukung kebijakan ini, sama-sama menentang logika mayoritas. Islam mayoritas yang diklaim sebagai Islam moderat, yang terbiasa hidup berdampingan dalam damai dengan Ahmadiyah, adalah juga mayoritas rakyat yang miskin dan makin menderita dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM 30 persen.

Tolong mas Ulil menjernihkan kebingungan saya ini.

-C
———

Re: Beberapa catatan mengenai SKB
Thursday, 12 June, 2008 9:20 AM
From: “Miftah al-Zaman”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Salam,


Sebagai awam, hal ini termasuk yang membingungkan saya. Freedom Institute cs. seolah punya sikap, apa saja yang disebut liberal kami bela. Masyarakat kebanyakan lebih concern pada urusan harga. Soal Islam, liberal atau fundamentalis barangkali mereka tak begitu peduli. Mungkin juga tak mau peduli. Bagi mereka, siapa yang bisa memperjuangkan perut mereka adalah teman sejati.

Kalau sudah begini, promosi tentang sikap liberal dalam beragama menjadi makin sulit dan makin sulit. Bagaimana tidak. Salah satu promotor dari sikap tersebut, ternyata juga pendukung kenaikan harga-harga yang mempersulit kehidupan.

Apakah menjadi “liberal” dalam ber-Islam haruslah juga meng”imani” fundamentalisme pasar?



Miftah

——————-

RE: Beberapa catatan mengenai SKB
Thursday, 12 June, 2008 11:18 AM
From: “Wahyu Susilo”
To: slamliberal@yahoogroups.com

Coen,
Soal wajah ganda ini emang unik-nya di Indonesia. Tapi yang kutahu,
Freedom Institute dkk, mendukung kenaikan BBM dengan “sadar”. Nah kalo sikap
HTI dan konco-konconya, tentang neo-liberalisme (apalagi sekarang pasang-pasang spanduk
soal nasionalisasi tambang), saya kira itu “membonceng” saja.

Aneh juga
sekarang, FPI juga “mengklaim” ikutan menolak BBM. Aku masih inget setahun
yang lalu, waktu menentang RUU Penanaman Modal, mereka juga mengejar-ngejar
kita dan nggebuki ibu-ibu dari Serikat Rakyat Miskin Kota. 



Salam,

ws
——————

Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Thursday, 12 June, 2008 2:34 PM
From: “Ulil Abshar-Abdalla”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Coen,

Menurut saya, kita harus hati-hati memaka istilah “fundamentalisme” dalam konteks agama dan kebijakan ekonomi.



Istilah “fundamentalisme pasar” menurut saya tidak setara dengan istilah “fundamentalisme Islam”, misalnya. Bahkan, menurut saya, istilah “fundamentalisme pasar” mengandung kontradiksi dalam dirinya. Sama saja dengan anda mengatakan “fundamentalisme liberal”.



Watak dasar fundamentalisme adalah ketidaksediaan untuk menerima perbedaan, memberangus hak-hak pribadi untuk berbeda pendapat, anti-kritik, kolektivisme (dalam pengertian kebenaran yang disahkan oleh kelompok mengatasi pendapat pribadi-pribadi), memandang dunia dalam oposisi biner (beriman><sesat).

Ciri-ciri ini lebih tepat dikenakan pada paham keagamaan ketimbang pada gagasan sekuler. Di luar Marxisme-Leninisme yang totaliter dan fasisme Nazi, kita jarang menjumpai paham-paham sekuler yang bisa dikenakan label fundamentalisme.

Istilah “fundamentalisme kapitalisme” atau “fundamentalisme pasar” menurut saya, sama sekali tak tepat. Watak kapitalisme dan pasar adalah “fluid,” cair sekali. Inti dasar pasar adalah kebebasan, yakni kebebasan untuk melakukan transaksi barang. Oleh karena itu, kapitalisme lebih sinkron dengan sistem politik yang juga menghargai kebebasan, yaitu demokrasi. Kalau pun ada praktek “de-coupling” atau pemisahan antara praktek kapitalisme dan demokrasi, seperti dalam kasus Cina atau Singapura (untuk tingkat tertentu), maka menurut saya itu hanyalah gejala temporer. Cepat atau lambat, negara-negara seperti Cina akan tak tahan menghadapi kebebasan yang merupakan “hasil tak terhindarkan” dari praktek kapitalisme. 



Itulah sebabnya, sebagian besar negara-negara yang mengikuti jalan pasar adalah negara-negara yang atau “democratic” atau “democratizing.” Susah sekali mempertahankan kapitalisme yang berlandaskan pada kebebasan dalam sistem yang tak bebas. Dengan kata lain, kapitalisme lebih tahan lama berada dalam sistem yang bebas, yaitu demokrasi, ketimbang dalam sistem yang otoriter. 



Fundamentalisme, di mana-mana berlawanan secara diametral dengan kebebasan. Oleh karena itu, saya menganggap istilah “fundamentalisme pasar” sebagai “oksimoron” atau “contradictio in terminis.” Sama saja dengan mengatakan “fundamentalisme pluralisme,” atau seorang “demokrat yang fundamentalis.” 



Dalam pandangan populer, istilah “fundamentalisme” dicampur-adukkan dengan sikap yang konsisten dan gigih mempertahankan paham tertentu. Seseorang yang dengan gigih mempertahankan gagasan pluralisme, misalnya, disebut sebagai seorang “fundamentalisme pluralisme.” Seseorang yang dengan gigih memperjuangkan interpretasi Islam yang liberal dituduh “fundamentalisme liberal.” Seolah-olah istilah “fundamentalisme liberal” dan “fundamentalisme Islam” bisa disetarakan. 



Menurut saya, itu salah kaprah dan sama sekali tak tepat. Perbedaan mendasar antara seorang pluralis yang gigih (yang keliru disebut “fundamentalis” ) dengan seorang Muslim fundamentalis adalah bahwa pada kasus pertama, yang bersangkutan membuka diri pada keragaman kebenaran, dan karena itu tak pernah akan “mengkafirkan,” menyesatkan, memberangus pendapat yang berbeda. Sebab, asas pokok dalam pluralisme adalah kebebasan. Sementara dalam kasus kedua, yang terjadi justru sebaliknya, yaitu absolutisme yang menutup dialog, perbedaan, dsb. Perbedaan ini yang sama sekali diabaikan oleh orang-orang yang memakai istilah fundamentalisme secra sembrono.



Begitu juga ada perbedaan mendasar antara istilah “fundamentalisme” dalam agama dan ekonomi. Istilah fundamentalisme pasar, menurut saya, sama sekali tak tepat. Sebagaimana sudah saya katakan, pasar mempunyai watak dasar, yaitu cair dan terus berubah. Ciri pasar adalah sama dengan ciri-ciri pokok dalam pluralisme, yaitu keterbukaan pada proses dan keragaman. Dalam pandangan saya, sangat aneh jika ada seorang pluralis yang anti-pasar. Bukankah perbedaan tafsir agama yang diperjuangkan oleh kaum pluralis sejatinya adalah situasi yang mirip dengan situasi pasar?

Dengan mengatakan itu semua, bukan berarti saya mengatakan bahwa praktek pasar saat ini sudah sempurna sehingga tak boleh dikritik. Ciri-ciri pasar justru keterbukaan pada kritik, beda dengan situasi keagamaan dalam paham fundamentalisme yang sama sekali menutup kritik.



Bukankah itu yang terjadi dalam praketk saat ini? Negara-negara yang mengikuti sistem ekonomi pasar jauh lebih terbuka pada kritik dan perbaikan diri, dan inilah yang menjelaskan kenapa sistem pasar lebih tahan lama dan “resilient” ketimbang sistem ekonomi terpimpin, misalnya. Para pengkritik ekonomi pasar juga tidak akan “dikafirkan” oleh pihak tertentu yang memegang “ortodoksi.” Selama ini, kritik terus bermunculan terhadap ekonomi pasar, dan akan terus demikian di masa-masa mendatang. Sistem yang baik adalah yang membuka diri pada kritik. Sistem yang demikian tidak bisa dilekati label “fundamentalisme.” Sebab watak dasar fundamentalisme adalah absolutisme yang anti-kritik. 



Saya berpandangan bahwa kebebasan adalah kebajikan yang relevan dalam konteks agama, budaya, politik dan ekonomi sekaligus. Kebebasan dan keadilan tidaklah saling kontradiktoris. Selama ini, kedua hal itu diperlawankan. Sistem yang sehat adalah yang memberi kebebasan dalam bidang agama, budaya, politik dan ekonomi secara serentak. Itulah keadilan. 



Selama ini, salah kaprah terjadi karena orang-orang mengidentikkan kebebasan dengan “laissez faire,” “ibahiyyah” atau “bebas tanpa batasan apapun.” Kebebasan yang dimaknai sebagai “laissez faire” adalah kebebasan “kanak-kanak.” 



Dalam kebebasan, selalu terkandung elemen “self-restraint,” menahan diri, persis karena ia dilaksanakan dalam konteks interaksi sosial yang mengandaikan adanya individu yang beragam. Beda mendasar antara kebebasan dan fundamentalisme adalah bahwa dalam kasus kedua, konsep “restraint” bukan datang dari individu yang “self-reflexive,” tetapi dipaksakan dari atas, entah oleh institusi yang otoriter, entah negara atau agama. Dalam fundamentalisme, diandaikan ada suatu golongan tertentu yang dianggap mengetahui yang terbaik lalu menentukan aturan, “code of conduct” bagi orang lain tanpa memperhitungkan apakah yang terakhir itu setuju atau tidak. 



Dengan kata lain, ada “hiatus,” jurang yang lebar antara konsep kebebasan dan fundamentalisme. Landasan ekonomi pasar adalah kebebasan, sehingga menyebut “fundamentalisme pasar” secara harafiah nyaris merupakan oksimoron. Kecuali jika istilah itu dipakai secara metaforis yang itupun tetap “mengecoh” dalam pandangan saya.



Ulil
—————

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Thursday, 12 June, 2008 4:13 PM
From: “Ahmad Ruslan”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Bung Ulil, mau menambahkan sedikit saja: 


Paham fundamentalis cenderung anti terhadap perubahan, karena tidak ada kebebasan di dalamnya. Sementara paham kebebasan selalu mencari sesuatu yang baru, yang lebih mencerahkan dan membuka kemajuan bagi setiap individu. Namun, seperti apa yang diungkapkan oleh F.A. Hayek, kebebasan memiliki keterbatasan, yaitu terhadap kebebasan orang lain. Mekanisme pembatasan ini umumnya mengacu pada aturan hukum (rule of law). Disini negara memiliki peran menyiapkan kerangka rule of law tersebut, jika ingin dikatakan sebagai negara hukum. 



Kaum yang percaya terhadap nilai kebebasan, percaya terhadap mekanisme pasar. Bahkan Milton Friedman mengatakan, tidak akan ada kebebasan politik (demokrasi) jika tidak ada kebebasan ekonomi (di dalam mekanisme ekonomi pasar). Pasar diumpamakan sebagai sebuah wadah atau mekanisme dimana setiap individu dapat berinteraksi secara bebas, tanpa tekanan dan paksaan. Jika anda suka maka anda beli. Jika tidak maka tak usah membeli. Maka terjadilah hukum penawaran dan permintaan. Semakin banyak ia dibutuhkan, apalagi dalam jumlah terbatas, maka semakin mahallah harganya. Semakin banyak yang ditawarkan, apalagi semakin sedikit yang meminta, maka turunlah harganya.



Namun, kadangkala pemerintah campur tangan dalam mekanisme ini, menentukan harga atau menetapkan monopoli. Harga tak bisa bersaing atau bahkan cenderung menjadi mahal. Ini sebabnya, kaum yang pro atau mendukung ekonomi pasar menolak dan berupaya mengurangi campur tangan pemerintah dan lebih menekankan pentingnya persaingan (kompetisi).



Dalam kasus subdidi BBM saya kira kelompok pro pasar, yang dicontohkan oleh Coen seperti Freedom Institute, bukan mendukung karena itu adalah keputusan pemerintah, tetapi lebih karena prinsip subsidi bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar. Pemerintah pun saya kira melakukan pencabutan subsidi bukan karena didorong oleh sebuah pemikiran kebijakan yang dilandasi oleh prinsip pro ekonomi pasar, namun lebih karena tak mampu lagi untuk “menalangi” tekanan yang terjadi didalam anggaran belanja negara akibat kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah Malaysia saja terpaksa pula harus menaik harga minyak hingga 7,20 Ringgit per liter. 



Jika ditanya kenapa? Lagi-lagi kembali pada prinsip pasar, permintaan yang terlalu besar sementara supply yang sedikit. Berkembang pesatnya industri dan perekonomian di Cina, India, Irlandia, Vietnam, New Zealand, atau beberapa negara di Afrika Barat dan Amerika Latin, belum lagi memperhitungkan pemain lama seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan lain sebagainya, membuat harga minyak dunia menjadi tinggi, karena kebutuhan yang tinggi. Sementara minyak adalah energi yang tak tergantikan dengan cepat, butuh ratusan atau bahkan ribuan tahun. Sehingga digenjot bagaimanapun produksi akan terbatas. Ditambah lagi asosiasi-asosiasi monopoli dan kartel, seperti OPEC, juga semakin menambah kerumetan produksi dan distribusi minyak dunia. Indonesia, kalau mampu, taklah mudah untuk meningkatkan produksi, karena terikat oleh quota. Negara-negara anggota juga tak mudah untuk meminta quota dinaikkan, dan ini cenderung akan membuat harga semakin tinggi. Bagi negara-negara Arab yang
kebutuhan dalam negerinya terhadap minyak taklah banyak, semakin tinggi harga minyak dunia semakin makmurlah mereka. Namun, bagi Indonesia yang memiliki kebutuhan terhadap BBM tinggi di dalam negeri, kenaikan harga minyak dunia semakin membuat repot.



Jadi, saya fikir, berangkat dari dua pemahaman yang berbeda. Tak bisa disamakan, seolah-olah berada dalam satu kubu dengan FPI atau Hizbur Tahrir, yang menuntut pelarangan Ahmadiyah.

Mari kita buat sederhana:


HTI dan FPI menolak penghapusan subdidi BBM = menempatkan negara dalam posisi yang dominan dan tetap campur tangan dengan cara pemberian subsidi. 


HTI dan FPI menuntut negara mengeluarkan kebijakan pelarangan Ahmadiyah = lagi lagi menempatkan negara dalam posisi superior, ikut menentukan kepercayaan, agama, keyakinan individu yang ada didalam masyarakat (yang tidak diatur sama sekali oleh konstitusi dan saya yakin dalam isme yang dipercaya oleh Coen sendiri, adalah sesuatu yang ditolak atau bahkan diharamkan. 

Freedom dan JIL mendukung penghapusan subdidi = Menolak superioritas negara yang diwujudkan dalam pemberian subsidi. Jika harga tidak lagi disubsidi, dan berdasarkan mekanisme pasar, kita dapat mengatakan tidak lagi tergantung pada belas kasihan negara. Posisi tawar masyarakat sipil menjadi lebih kuat terhadap negara. 


Freedom Isntitute dan JIL menolak SKB tiga menteri = menolak campur tangan negara terhadap persoalan sipil warga negara. 


HTI & FPI = kepanjangan tangan pemerintah 


JIL & Freedom Institute = Membatasi dominasi superioritas negara.



Ah….masih banyak sebenarnya yang ingin dituangkan, namun tak ingin mendahului yang lebih arief dan paham terhadap berbagai persoalan di atas, hanya sekedar uneg-uneg setelah membaca email ini. 



Karena itu saya ucapkan Tabik!!!

Thamrin
—————–

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Thursday, 12 June, 2008 5:31 PM
From: “ari a. perdana”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Istilah ‘fundamentalisme pasar’ memang bukan terminologi akademis. Lebih ke
istilah yang dipakai dengan tujuan peyoratif (lihat
http://en.wikipedia .org/wiki/ Market_fundament alism).

Ironisnya, istilah ini
jadi populer oleh George Sorors. Dan makin jadi populer, setelah Stiglitz
beberapa kali menggunakan istilah ini untuk mengritik IMF.



Tapi Soros dan Stiglitz merujuk ‘market fundamentalist’ pada kelompok yang
sebenarnya berbeda. Soros menyematkan istilah itu pada mereka yang percaya
pada ‘nineteenth- century liberalism’ (classical liberalism; as opposed to
liberal dalam konteks AS; juga as opposed to istilah ‘neoliberal’ yang buat
saya juga menjadi istilah peyoratif). Stiglitz spesifik menunjuk IMF dan
Washington Consensus (ini yang sering disebut sebagai neoliberal).

Buat para
pengritiknya, neoliberal sering didefinisikan sebagai ‘top-down/imposed
liberalism’; ‘state-centric liberalism’; atau kadang-kadang disinonimkan dengan
korporatisme.



Saya sendiri nggak terlalu paham apa definisi neoliberalisme, karena sering
sekali istilah ini disinonimkan dengan banyak hal. Tapi taruhlah
neoliberalisme = top-down liberalism. Maka itu berarti kontradiksi dengan
classical liberalism. Ergo, neo dan classical liberalism adalah berbeda.
Ergo, Soros dan Stiglitz menggunakan istilah fundamentalisme pasar untuk dua
hal berbeda.

[Note: ada konsep lain, Washington Consensus, yang juga salah kaprah dan
sudah mengalami distorsi dari makna awal ketika John Williamson melontarkan
istilah ini untuk pertama kali di artikelnya tahun 1989].



Kembali ke pertanyaan Coen; pemerintah sekarang ideologinya apa? Justru
uraian Coen menunjukkan:


1. pemerintah sekarang tidak bisa digambarkan sebagai ada di sisi ideologi
tertentu. Determinan kebijakan pemerintah lebih relevan untuk dijelaskan
sebagai pragmatisme, dan sebenarnya nggak beda dengan pemerintahan-pemerintahan
sebelumnya. artinya pragmatisme kan cost vs. benefit;


2. pemerintah juga bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan terdiri dari
agen-agen yang berbeda, yang punya kepentingan dan, kalaupun ada, punya latar
belakang ideologi yang beda. Jadi, nggak heran kalau kebijakan ekonominya
lebih dekat ke pemikiran X, politiknya Y, dsb.;


3. (1) dan (2) menujukkan limitasi dari pendekatan ideologi untuk
menggambarkan, apalagi memprediksi, kebijakan pemerintah.



Sebagai tambahan, pendekatan ideologi juga akan gagal untuk mengategorikan
kebijakan pemerintah sekarang ke dalam mazhab a atau b atau c. karena di
saat yang sama menaikkan harga BBM, sekaligus memberikan subsidi tunai.



Ap
—————

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Thursday, 12 June, 2008 5:42 PM
From: “Luthfi Assyaukanie”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Yang benar dan selalu terjadi adalah “fundamentalis agama” dan
”fundamentalis anti-pasar.” Kadang-kadang dua istilah ini menyatu
dalam satu figur orang (misalnya anggota HTI) atau kadang-kadang
berkolaborasi dan saling bersetuju dalam satu ikatan kotor (misalnya
kaum fundis dengan para anti penghapusan subsidi BBM –yang banyak
didukung oleh aktivis “kiri” dan ultra-nasionalis).



Seperti kata Ape, istilah itu digunakan untuk menyudutkan kaum liberal
dan ingin menyudutkan dan menyamakan dengan kaum fundamentalis agama.
Tapi, saya melihat, ini tak akan berhasil, karena tak ada
fundamentalisme pasar, yang ada adalah fundamentalisme anti-pasar,
yakni orang yang secara membabi-buta menolak kenaikan BBM dan meminta
negara untuk selalu meneteki mereka.



Luthfi

————–

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Thursday, 12 June, 2008 9:03 PM
From: “Ulil Abshar-Abdalla”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Ape,

Jujur saja, saya sendiri masih belum bisa menerima paham “pasar yang sempurna akan menyelesaikan masalah ekonomi dengan sendirinya.” Saya juga masih belum bisa menerima paham yang menepiskan peran negara sama sekali, atau mereduksi perannya hanya sebatas “polisi penjaga lalu-lintas” belaka. 



Saya sepakat dengan kritik para aktivis anti-globalisasi terhadap sejumlah praktek kapitalisme, yang hendak mengabaikan peran negara sama sekali terutama, peran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, saya jelas tak setuju dengan etatisme, yakni peran negara yang lebih besar. Pada prinsipnya, saya setuju dengan adagium “makin sedikit peran negara, makin baik.”


Memang ada ketegangan dalam tingkat tertentu antara peran negara dan mekanisme pasar. Menurut saya, ketegangan ini tak perlu dihilangkan dengan melenyapkan salah satu aspek dari ekuasi itu.

Contoh yang bagus adalah kondisi krisis ekonomi di Amerika sekarang karena kegagagalan “mekanisme pasar” dalam soal “sub-prime mortgage.” Kalau kita dengarkan retorika dan pandangan dua kandidat presiden AS sekarang akan kelihatan ketegangan itu. Di satu pihak, Barack Obama merespon krisis mortgage itu dengan memperbesar “campur tengan pemerintah” lewat pembuatan aturan yang lebih ketat berkenaan praktek mortgage, pinjaman, dan sekuritas. John McCain berpandangan lain: dia lebih cenderung pada mekanisme pasar dan tetap membatasi campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam menangani krisis ini.



Tetapi, baik Obama dan McCain adalah berada dalam jalur yang sama: dua-duanya tetap mengikuti jalan ekonomi pasar, tetapi dengan tekanan dan pendekatan yang berbeda dalam melihat hubungan antara peran negara dan pasar. 



Saya adalah pendukung ekonomi pasar, tetapi lebih dekat ke visi Partai Demokrat seperti di Amerika ini.



Sekali lagi, zaman ideologi dalam ekonomi sudah berlalu. Saya kurang sepakat dengan cara pandang yang “ideologis” di kalangan para aktivis anti-globalisasi. Meskipun, saya bisa menerima sebagian kritik-kritik mereka yang masuk akal terhadap praktek kapitalisme dan globalisasi saat ini.



Sebagaimana saya katakan sebelumnya, kapitalisme didasari oleh ide kebebasan. Selama ini, sistem yang paling fleksibel dalam menerima dan menampung kritik adalah kapitalisme yang biasanya disanggah oleh sistem yang bebas juga, yaitu demokrasi. Sekali lagi, saya tak menutup mata terhadap sistem kapitalisme yang dipraktekkan dengan “tangan besi” seperti Cina sekarang, atau Indonesia pada masa Orde Baru dulu. Tetapi, saya juga berpandangan bahwa kombinasi antara kapitalisme dan sistem politik yang otoriter tidak akan bertahan lama. Kapitalisme selalu akan membawa dampak yang tak terhindarkan, yaitu kebebasan. 



Inti kebebasan adalah “recognition,” pengakuan terhadap martabat individu, juga martabat suatu golongan. Ketika sehimpunan orang yang mempercayai suatu doktrin tertentu seperti dikenalkan oleh Ahmadiyah berhak hidup dan melasanakan haknya, itulah kebebasan.

Menurut saya, sistem demokrasi, kapitalisme, dan kehidupan sosial-budaya yang berlandaskan pada multikulturalisme kurang lebih merupakan “tiga serangkai” yang saling mendukung.



Saya belum melihat sistem yang lebih baik daripada sistem yang berlandaskan pada tiga hal itu hingga saat ini. Gabungan antara kapitalisme, demokrasi, dan multikulturalisme jauh lebih menjamin asas kebebasan ketimbang sistem lain, misalnya sistem sosialis yang sudah nyaris “defunct”, atau “sistem Islam” yang sekarang sedang diperjuangkan oleh banyak kalangan.



Ulil
————-

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Thursday, 12 June, 2008 11:04 PM
From: “Prastowo Justinus” jpras07@gmail.com
To: islamliberal@yahoogroups.com

Mas Ulil,

Saya tidak tahu apakah tanggapan ini relevan, sekedar menuangkan apa yang
bergelayut di benak.

Setahu saya, sejauh melacak dari sejarah
ekonomi-politik, yang dimaksud dengan fundamentalisme pasar adalah keyakinan
bahwa sistem pasar adalah yang terbaik, dan mengacu pada laissez-faire. Atau
dalam istilah ekonomi-politik dikenal dengan self-regulating market system
(SRMS). Karl Polanyi adalah satu dari sedikit pemikir yang menunjukkan ini
dengan jelas, bahwa SRMS adalah terencana, sejak kelahirannya, ia bukanlah
sesuatu yang alamiah.

Lalu kapitalisme yang dikaitkan dengan kebebasan, jika
setidaknya kita mengacu pada dua pemikir kapitalis, Milton Friedman dan F.
Hayek, jelas mereka mengandaikan kebebasan negatif, bebas dari….., dan ini
adalah warisan liberalisme klasik Lockean. Polanyi juga menunjukkan, justru pilihan SRMS yang melahirkan fasisme Italia dan Nazisme Jerman, bukan
seperti tuduhan kaum liberal bahwa sosialime (diberi contoh Soviet, contoh
yang saya rasa keliru) yang mendorong lahirnya fasisme dan nazisme.


Saya setuju dengan kebingungan Coen, ataukah ini dikarenakan kita berbeda dalam
memandang kebebasan itu sendiri, sehingga menerima paham kapitalisme
seolah-olah sama dengan mendukung kebebasan. Dalam bahasa Coen, saya kira
Indonesia dicap market fundamentalist dalam artian memberi prioritas pada
praktik neoliberal, akumulasi melalui “pencabutan kepemilikan” (dalam bahasa
Harvey), maka watak kapitalisme dalam corak neolib adalah monopoli
sebenarnya. Praktik kapitalisme (dalam wajah neoliberalisme), saya kira justru
sama sekali tidak bebas, karena berdiri dalam apa yang disebut komodifikasi,
bahwa manusia, alam, dan modal direduksi dalam terma buruh, tanah, dan uang.

Maka sejarah pun mencatat, sistem kapitalisme tak akan pernah stabil.
Contoh sederhana, bagaimana kaum liberal dan paham neoliberal ambigu adalah soal
buruh. Jika kini uang atau modal dalam rupa uang begitu mudahnya ditransfer
ke sana kemari dalam sekejap, tidaklah demikian dengan buruh bukan? Wacana
yang kini marak, Mas Ulil lebih tahu, di USA, bahkan di kalangan
Kristen-kanan adalah bagaimana memperlakukan kaum imigran, juga di Eropa.
(Tentu ini bukan saat dan ruang untuk mendiskusikan kapitalisme, meski
pemikiran Polanyi sangat relevan saat ini sebagai kritik ampuh bagi
kapitalisme, dan kebetulan juga ini adalah tesis saya).


Tapi, begini Mas, perkara kebebasan ini akan selalu ada dalam paradoks.
Kebebasan adalah ajektif, karenanya kita tentu akan memberi prioritas pada
yang diterangkan, semisal kebebasan berpendapat, tentu berpendapat itu
penting sehingga memerlukan kebebasan, dll.
Kebebasan yang sifatnya paradoksal, menurut saya, tampak dalam fakta bahwa
kebebasan itu sesuatu yang terberi, maka sifatnya justru deterministik.
Kebebasan sejati tidak dapat diasalkan dari kebebasan hingga regresus ad
infinitum. Kebebasan itu diandaikan, maka ia terberi, mendahului sebagai
sebuah fakta, atau tepatnya, ia adalah kondisi atau prasyarat metafisis.


Kebebasan yang dipahami kaum liberal adalah liberty atau political freedom.
Hemat saya, kini tidak cukup mengasalkan diskursus kebebasan dalam kerangka
liberalisme saja, misalnya Habermasian atau Rawlsian: pertama, Habermas
sendiri kini mengafirmasi sebuah era post-secular, intensi memasukkan agama
dalam ruang publik, dan agama diperhitungkan sebagai entitas yang sah.
Berbeda misalnya dengan Rawls, yang menolak karena kecenderungan agama pada
comprehensive doctrine, atau apa yang oleh Habermas dibedakan dalam “moral”
dan ‘etika”.


Maka, jika Anda katakan hubungan demokrasi, kapitalisme, dan
multikulturalisme adalah saling berhubungan dan mendukung, hal sebaliknya
justru kini yang terjadi bukan? Kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi
bisa berdampingan dengan siapa saja, dan ini yg dilihat dengan cermat oleh
Gramsci dan sebelumnya oleh Marx, kapitalisme sedemikian lentur, maka kita
melihat Cina, Singapura sebagai contoh.
Saya kira setiap orang yg mengkritik pasar tidak bisa disebut anti-pasar,
setidaknya hanya agar kita tidak gegabah memasukkan mereka yang menolak
globalisasi- kapitalistik sebagai anti-globalisasi (sebagaimana dilakukan
Jagdish Bhagwati atau Thomas Friedman).

Yang saya kira kini terjadi adalah
dua hal:


1. Masalahnya bukan pada apakah pro atau anti-pasar, melainkan sejauh mana
pasar itu “tertanam’ (embedded) atau tercerabut (disembedded) dari sektor
riil. Bukankah masalah kita sekarang bukanlah melawan sistem perencanaan
terpusat ala soviet melainkan antara “bubble” vs ‘boom’. Lupakah kita
beberapa tahun lalu Alan Greenspan, begitu dipuja puji persis ketika sektor
finansial mengalami booming, dan kini semua mencaci maki dia persis karena
yang terjadi sesungguhnya adalah bubble economic (sebagaimana dilansir Karl
Polanyi tahun 1944, dan juga telah dianalisis Robert Brenner di tahun 1998,
Dumenil dan Levy, 2004,dll).

Untuk Indonesia, sejauh mana kita sekarang
”tertanam” atau “tercerabut.” Dan refleksi kita hendaknya diarahkan pada
prospek penyerapan tenaga kerja, apa dampak teknologisasi berbasis IT? Tak
perlu banyak karyawan bukan? Lalu, krisis pangan yang mengancam dunia? global
warming, dll, adalah ekses kapitalisme. Dan jika menilik kritik internal,
misal Stiglitz, Sachs, Collier, dll, bukankah kemiskinan yang mencapai 1,5
milyar orang dan kemiskinan moderat lebih dari 2 milyar tak ada tanda-tanda 
terselesaikan?


2. Globalisasi bukan soal pro dan anti. Ini propaganda kaum liberal, semacam
Friedman dan Wolf. Tapi, fenomena WSF apakah bukan fenomena global juga. Maka
lebih tepat jika mungkin disebut sebagai alternatif lain dari globalisasi,
atau yang beberapa tahun lalu muncul dlm istilah globalisasi dg wajah lebih
manusiawi.



Jika Mas Ulil atau Mas Luthfi melihat ada koinsiden dalam hal ini dan
tunggang-menunggang kepentingan, demikianlah adanya. Sama ketika Thatcher
dan Reagen berkolaborasi mencanangkan ekonomi pasar bebas, Volcker memulai
menyapu Latin Amerika dengan menebar badai krisis, apakah dengan demikian
kapitalisme mencapai kemenangannya? Rasanya kok tidak.
Apa yg disitir Bowles dan Gintis (1987), baik kapitalisme maupun marxisme,
sebagai altenatif tidak memadai. Liberalisme klasik setidaknya selalu
membawa kontradiksi, karena klaim equality before the law segera hilang pada
saat bersamaan dengan inequality of property, dan ini masalah abadi dalam
andaian metodologis liberalisme sejak Locke, dan ingin diatasi Kant dan
sebagainya, sampai Mill, tapi tetaplah tidak berhasil.


Gejala Latin Amerika terlalu gegabah jika diabaikan dg menyebut kematian
sosialisme. Apa yang terjadi dengan klaim The End of History Fukuyama melalui
pembacaan Hegel via Kojeve? Justru kini Fukuyama “bertobat” akibat maraknya
kaum neokon di USA. Dan persis, trajectory kapitalisme menempuh rute ini,
kait-kelindan antara kaum kristen kanan dan kekuatan konservatif politik.
Saya sendiri berintuisi, demokrasi sosial bisa menjadi tawaran.

Benar kata
Mas Ulil, negara jangan dibuang tapi juga jangan etatis. Tapi bagaimana mencapai
itu? Kita mulai masuk ke tataran strategi dan inilah arena adu argumen dan
gagasan.
Maka, tikar sudah digelar, kartu sudah dibagikan, silahkan permainan
dimulai. Hanya satu hal, bagi teman-teman yang mendaku sebagai kaum liberal di
sini, sudilah memotret gejala dan cuaca dengan lebih jernih dan mendalam,
karena kadang kita kuliti permukaan saja tapi di kedalaman sana, yang terjadi
adalah erangan parsimoni gagasan manusia dalam apa yang disebut homo
ekonomikus. Dan inilah propaganda neoliberal, di satu sisi memekikkan
liberalisasi melalui privatisasi, deregulasi tapi mereka lupa ketika
mencapai ini semua, katakan di masa lalu, baik Inggris, Jerman, atau AS
adalah negara yang mempraktikkan subsidi dan tarif tinggi, lalu menendang
anak tangga itu persis ketika mereka mencapai puncak, sebagaimana dicatat
Fredrich List (1884).


Bagaimana kaum liberal Indonesia merumuskan ini, tanpa jatuh dalam jargon
membela kebebasan? Uniknya baik Hayek ataupun von Mises dan Polanyi, Sweezy,
Dobb di kubu sosialis, sama-sama menjanjikan kebebasan sejati di seberang sana.
Ataukah jangan-jangan, memang Tanah Terjanji itu tetap perlu ada sekerdil apapun
sarana kita, hanya agar pengharapan kita tak pingsan?
Entah.

Hanya jika sedikit awas, bukankah
recognition, multiculturalism adalah buah refleksi kaum Post-marxis juga?
Nah, jika demikian halnya, cerita akan lebih panjang lagi….Saya membaca
ulang The Wealth of Nation dan Theory of Moral Sentiment karya Adam Smith,
dan menemukan sebuah pemerkosaan dan klaim gegabah dari penerusnya, tanpa
sudi memotret kompleksitas gagasan Smith dan sekedar menjulukinya Bapak
Kapitalisme. ….
Atau saya tunggu argumen kaum liberal (setidaknya di sini) ttg BBM, sama
ketika setahun lalu kami menanyai Franz Magnis Suseno, yang tetap dihantui
perasaan bersalah akibat iklan besar di koran beberapa tahun lalu, akibat
”jualan” tokoh tanpa merumuskan alasan dan argumen yang beragam pula.
Apa yg saya tulis sekedar memenuhi undangan Martin Wolf, penganjur
globalisasi dan pasar bebas, bahwa kapitalisme sebagai orthodoksi perlu
dikritik. Itu saja.
terima kasih berkenan membaca.


salam,


pras
————–

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Friday, 13 June, 2008 6:05 AM
From: “Coen Husain Pontoh”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Mas Ulil yb,
Terima kasih atas tanggapannya, saya merasa tersanjung dengan penjelasan yang panjang lebar itu. Juga terhadap Ape. Luthfi dan, bung Thamrin.

Soal pemakaian istilah “fundamentalisme pasar” saya bersepakat dengan Mas Ulil, bahwa memang kita harus berhati-hati dengannya. Di kalangan kiri, istilah ini sebenarnya jarang dipakai, ketimbang penggunaan istilah neoliberal atau lebih jauh imperialisme. Saya menggunakan istilah itu, jujur saja meminjam dari Soros, seperti yang disebut Ape. Istilah yang lebih bisa diterima, mungkin adalah konservatisme atau libertarianisme.

Tetapi, saya ingin memberikan catatan terhadap beberapa pemikiran mas Ulil. Kapitalisme lebih sinkron dengan kebebasan, demokrasi lebih cocok dalam mekanisme pasar. Membaca argumen ini, saya teringat pada orang-orang macam Larry Diamond, David S. Landes, dan Alex Inkeles, yang percaya bahwa pasar membawa berkah demokrasi. Sayang sejarah tidak selalu demikian.

Di Indonesia, pasar diintroduksi setelah melewati sebuah prahara kemanusiaan yang tak terhingga; di Korea Selatan, kapitalisme berkembang setelah kudeta militer oleh Park Chung Hee; di Chile pasar menjadi mapan setelah kudeta berdarah terhadap Salvado Allende; di Nikaragua, pasar mendominasi setelah CIA memback-up gerakan Contra yang memberontak terhadap pemerintahan kiri Sandinista; di Argentina, pasar dominan hanya setelah rejim junta menggilas pemerintahan populis Peronis; di Brazil pasar bisa bekerja setelah rejim populis Joao Goulart dikudeta oleh militer. Yang terbaru, di Cina mekanisme pasar berjalan normal hanya ketika rejim komunis memberangus setiap potensi perlawanan yang muncul. Di kasus-kasus ini, pasar sama sekali tidak berkesesuain dengan demokrasi, yang lebih tepat pasar bersejajar dengan demokrasi-demokrasian.

Apakah kontradiksi antara rejim otoritarian dan bekerjanya mekanisme pasar ini sesuatu yang menyimpang? Kalau kita bertanya kepada Milton Friedman, maka ia akan menjawab tidak. Dalam wawancaranya dengan harian El Mercurio, di Santiago, Chile, pada 23 Maret 1976, soal kudeta berdarah Pinochet, ia mengatakan, “shock treatment is the only medicine. Absolutely. There is no other. There is no other long-term solution.” Dan, maaf, seperti juga yang mas Ulil kemukakan, Friedman juga mengatakan, “toh pada akhirnya despotisme akan hancur ketika mekanisme pasar telah berkembang.” Inilah pembenarannya terhadap dukungannya kepada Pinochet.

Demokrasi di Eropa Barat, ah mas Ulil, jangan mengabaikan dua perang dunia akibat penerapan kapitalisme atau mekanisme pasar. Fasisme tidak muncul di ruang hampa, Hitler tidak lahir dari kondisi yang mengabaikan mekanisme pasar.

Kemudian mas Ulil menyebutkan, bahwa landasan mekanisme pasar adalah kebebasan. Kebebasan macam apa? Contoh sederhana, kalau kita masuk ke supermarket, di sana sudah tertera label harga pada setiap item produk. Bisakah kita melakukan tawar-menawar atas produk yang kita inginkan tersebut? Jelas tidak. Lalu dimana letak kebebasannya? Jawabannya ada pada keinginan membeli atau tidak membeli. Kalau begini ceritanya, maka letak kebebasan itu diukur pada tingkat daya beli yakni, kepemilikan akan uang, pada tingkat kesejahteraan individu dan kelompok. Ketika harga BBM dinaikkan sebesar 30 persen, apakah tingkat daya beli penduduk turut dinaikkan? Sebab, masalahnya bukan saya menghendaki BBM sebagai kebutuhan saya tapi, apakah saya mampu membelinya atau tidak? Saya tidak membaca laporan ini di media, yang ada adalah “karena BBM naik dan daya beli penduduk tidak ikut naik, maka pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk BLT dst.” Apakah ini yang disebut campur tangan negara, seperti yang dibilang Ape? Saya kira, kalau begitu yang disebut campur tangan negara dalam mekanisme pasar, matilah ilmu sosial.

Contoh lain, bagaimana mas menjelaskan perkembangan dahsyat kapitalisme atawa mekanisme pasar di Cina, yang sebentar lagi akan menggusur posisi Jepang dalam tiga besar ekonomi dunia, dengan masalah kebebasan? Saya membaca argumen-argumen dari para pembela ekonomi pasar, sebut misal, William H. Overholt dalam bukunya “How Economic Reform is Creating New Superpower The Rise of China,” yang memberi pujian kepada rejim komunis pasca Mao.

“In China,” demikian ujarnya, “an authoritarian regime has imposed succesful economic policies, and those policies have so improved public welfare that they have induced widespread public support for reform,” p.129.

Terakhir, ini kepada Luthfi, apakah ada kaum isfun yang anti pasar atau lebih khusus lagi anti pasar bebas? Tolong saya diberikan pencerahan, kelompok Isfun mana yang mengambil posisi sedemikian?

-C

§ 2 Responses to Diskusi BBM di Milis JIL (1)

  • rizal mengatakan:

    Robert Haugen, yg menulis “The New Finance: the case Against Efficient Markets” bercerita dia pernah diteriaki Eugene Fama (nabinya “Market Efficiency Theory” ) dalam sebuah seminar: You’re a Criminal! Lalu Fama melanjutkan “God knows that the market is efficient”.

    kesimpulan: “fundamentalisma pasar” adalah nyata dan ada nabi & pengikutnya.

    bahwa Ulil dkk tidak tahu, krn terlalu sibuk promosi liberalisme sehingga menutup mata terhadap fakta yg bertentangan dgn pendapatnya.

  • rizal mengatakan:

    saya pribadi untuk indonesia akan bilang: sebaik2-nya pemerintah pasti lebih buruk daripada pasar. dan seburuk2-nya pasar pasti lebih baik daripada pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Diskusi BBM di Milis JIL (1) at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: