The End of Iron Rice Bowl (1)

Oktober 6, 2008 § Tinggalkan komentar

KEPERCAYAAN bahwa kapitalisme berjaya karena dalam dirinya melekat karakter efisiensi, telah diterima hampir tanpa syarat. Efisiensi inilah yang menyebabkan kapitalisme punya seribu nyawa untuk berkelit dari kematian, lantas tancap gas menuju puncak kemegahan. Bahasa manajemennya, semakin sebuah perusahaan efisien, semakin perusahaan itu berkembang maju, bertahan dalam persaingan atau memenangi persaingan yang ketat. Itu sebabnya, atas nama efisiensi berbagai cara ditempuh, berbagai metode diuji-coba.

Tetapi, kebenaran umum yang dikhotbahkan hampir di segala lini kehidupan itu, terlalu diselubungi mitos. Teori dan mitos tentang efisiensi itu berjalin-berkelindan, membentuk simpul yang rumit. Terjadi apa yang disebut (meminjam istilah Karl Marx) “Fetishism of Efficiency/Pemujaan Efisiensi.” Efisiensi kita ciptakan untuk kemudian kita pertuhankan.

Di balik gerumbulan teori, model-model, dan rumus-rumus matematika tentang efisiensi, hukum efisiensi yang paling sederhana mengatakan, “biaya serendah-rendahnya untuk keuntungan setinggi-tingginya.” Biaya serendah-rendahnya itu menyangkut: upah buruh murah, jam kerja yang panjang, bahan baku murah, atau biaya faktor produksi yang murah. Untuk itu, beragam teori dan model diterapkan, agar buruh murah dengan jam kerja panjang itu selalu tersedia. Mulai dengan cara paksaan, atau mengompetisikan buruh dengan mesin, lalu mendoktrin buruh agar menganggap perusahaan sebagaimana miliknya, hingga memberikan selembar kertas bernama saham kepada buruh agar mereka merasa betul-betul memiliki perusahaan tersebut.

Sejarah bertutur kepada kita bahwa ketersediaan upah buruh murah hanya mungkin terjadi, jika tenaga kerja bebas yang merupakan syarat keberadaan kapitalisme itu tidak memiliki kekuatan di hadapan pemilik kapital. Itu sebabnya, sejarah perkembangan kapitalisme selalu ditandai oleh pertarungan antara pemilik kapital yang ingin mereguk untung setinggi-tingginya dengan biaya serendah-rendahnya dengan buruh yang menuntut upah setinggi-tingginya dengan waktu kerja sependek-pendeknya.

Adakalanya, konflik ini berhasil diredam dan menjadi konflik yang laten. Tapi, di lain waktu konflik ini tampil terbuka dimana salah satu atau kedua-duanya mengalami kehancuran. Sejarah mencatat, pemilik kapital dengan sumberdaya dan jaringan kuat yang dimilikinya, lebih banyak muncul sebagai pemenang. Pada saat seperti itu, buruh hanya menerima upah untuk makan hari ini demi bekerja besok hari. Sementara, kapital bertumbuh pesat, merambah ke mana-mana dengan leluasa dan tampil semegah-megahnya. Tetapi, ketika buruh berhasil merengkuh kemenangannya, mereka mengangkat dirinya sederajat atau lebih tinggi di hadapan kapital. Mereka menciptakan seperangkat aturan untuk memproteksi dirinya dari ancaman kapital, dan memaksa kapital untuk mendistribusikan dirinya seluas-luasnya ketimbang memburu keuntungan setinggi-tingginya.

Cerita tentang perjungan kelas, perjuangan hidup-mati antara pemilik kapital versus buruh ini, juga terjadi di Cina. Artikel ini, mau menceritakan kejadian itu.

Pra Revolusi 1949

Setelah revolusi Cina yang dipimpin Mao Zedong pada 1949, pada dekade 1950an, pemerintahan baru ini kemudian meluncurkan satu paket kebijakan perburuhan yang disebut “iron rice bowl/tie fan wan.” Kebijakan ini merupakan salah satu perwujudan atau realisasi dari apa yang disebut sebagai “Negara Buruh/Workers State.”

Kebijakan “iron rice bowl” ini diadopsi dari model industri yang diterapkan di Uni Sovyet dan pengalaman Cina di masa awal reformasi. Praktek kerja yang diberlakukan tentara pendudukan Jepang, menjelang dan selama masa pendudukan di Manchuria, juga memberikan inspirasi pada kebijakan ini.

Tetapi, sebelum kita lanjutkan cerita ini, ada baiknya kita mundur sebentar melihat hubungan perburuhan di masa pra-revolusi 1949. Dengan melihat sepintas hubungan industrial di masa pra-revolusi itu, kita bisa menemukan semangat dan tujuan dari penerapan kebijakan “iron rice bowl.”

Di masa sebelum revolusi, istilah buruh (workers) dalam bahasa Cina adalah laogong (working labor/pekerja), yang berarti mereka yang menyumbangkan kapasitas mental dan fisiknya untuk produksi dan dari sana ia memperoleh pendapatan untuk memperbaiki hidupnya dan juga keluarganya. Pada saat yang sama, juga terdapat makna lain dari workers yang disebut gongren (working people/rakyat pekerja), yang kemudian menjadi istilah dominan setelah revolusi 1949.

Warner and Zhu mengatakan, istilah laogong ini bersifat pasif sementara gongren bersifat aktif. Sementara itu, hubungan industrial di masa pra-revolusi ditandai oleh kombinasi antara struktur kapital Barat dan manajemen kerajinan tangan lokal. Dalam sistem ini, hubungan buruh=manajemen ditandai oleh dua isu utama:

Pertama, apa yang disebut Gongshi guanli zhidu (sistem manajemen berdasarkan jam kerja: yang ditandai oleh jam kerja panjang dengan sedikit waktu untuk berlibur). Sebagai contoh, rata-rata jam kerja adalah 12 jam sehari tetapi pada beberapa sektor waktu kerja itu bisa mencapai 13–14 jam bahkan, kadang-kadang hingga 17–18 jam.

Kedua, apa yang disebut Qiyequizhang zhidu (sistem aturan perusahaan), dimana seluruh perusahaan harus memiliki aturan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pada masa ini juga, sistem kerja yang berlaku secara umum adalah sistem kerja kontrak. Sistem ini mulai berlaku, sejak Cina memulai proyek industrialisasi pada akhir abad ke-19. Buruh kontrak ini disebut dengan nama waigong (outside-workers). Buruh kontrak ini secara umum dijumpai oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang asing.

Pasca Revolusi

Pada masa ini, terjadi perubahan besar dalam hubungan industrial di Cina. Namun demikian, ketika PRC berkuasa sebagian besar perusahaan tetap berada di tangan pemilik lama dan dikelola para manajer yang tak bisa melarikan diri ke luar negeri.

Agar kebijakan perburuhan itu bisa diterapkan sesuai dengan visi Negara Buruh, dalam lima tahun pertama, baik perusahaan yang dikuasai orang asing maupun domestik segera dinasionalisasi. Kebijakan nasionalisasi itu segera ditindaklanjuti dengan institusionalisasi hubungan industrial yang baru. Bahasa hubungan industrial yang baru mulai diperkenalkan, “semantik”, demikian Warner dan Zhu, “menjadi instrumen kehidupan politik.” Setiap istilah digunakan secara hati-hati untuk memastikan bahwa secara politik tidak keliru.

Pada periode ini, buruh berpindah posisi sebagai “master of the country”/guojia zhuren, dan “proletariat” yakni kelas yang tak memiliki alat produksi menjadi kelas “pemimpin (lingdao jieji).

Dalam konteks hubungan industrial, pertanyaan yang harus segera dijawab adalah bagaimana membawa sosialisme kepada rakyat? Jawaban yang diberikan kemudian adalah “right to work/ gongzhuguan” dan “full employment/guanmin jiuye”. Hal ini kemudian ditegaskan dalam konstitusi Cina pasal 24 yang menyatakan, rakyat Cina memiliki hak dan tanggung jawab untuk bekerja. Hak-hak ini merupakan bagian yang esensial dari “kontrak sosial” saat itu untuk melindungi hak “rakyat pekerja yang baru”.

Sistem kerja seumur hidup (a lifetime employment system) yang kemudian terkenal dengan sebutan “iron rice bowl,” merupakan pilar lain dan “kontrak sosial itu.” Melalui sistem ini, pemerintah menjamin semua warga negara yang telah dewasa untuk bekerja dan terbebas dari ancaman pemecatan atas nama efisiensi.

Tetapi “iron rice bowl” lebih dari sekedar jaminan memperoleh pekerjaan, kebijakan ini juga mencakup hubungan sosial yang kompleks. Kata Robert Weil, “iron rice bowl,”

“…. is therefore not just a kind of job security, or even an economic system alone, but a form of socialism which organizes in its entirety, including its class relation and degree of egalitarianism.”

bukan hanya masalah keamanan kerja atau bahkan sistem ekonomi semata tapi, sebuah bentuk sosialisme yang mengorganisir hubungan industrial secara keseluruhan, termasuk hubungan kelas dan derajat kesetaraan.

Di bawah payung “iron rice bowl” ini, perusahaan milik negara diwajibkan untuk menyediakan kepada pekerja fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan gratis, termasuk pelayanan terhadap ibu yang melahirkan, kompensasi kerja dan bentuk-bentuk asuransi lainnya, kebijakan pensiun, sekolah gratis, dan fasilitas hiburan.

Seluruh fasilitas buat buruh ini, merupakan hal baru sepanjang ribuan tahun sejarah Cina. Buruh, yang sebelumnya merupakan warga kelas dua, sebagai obyek pemerasan setaraf budak, kini duduk sejajar dengan kapital. Dan menurut Weil, seluruh fasilitas yang wajib diadakan oleh perusahaan itu, walaupun secara keseluruhan bernilai rendah, dalam ukuran ekonomi Cina yang kurang berkembang, tak bakalan ditemui di negara maju seperti AS. Dengan sistem “iron rice bowl” ini, secara esensial di Cina tidak akan dijumpai pengangguran, pengemis, atau gelandangan. Lebih dari itu, hampir tak dijumpai kejahatan, kota bebas dari pemukiman kumuh dan bahkan, di antara mereka yang sangat miskin, juga tidak ada “kelas rendahan” yang ditekuk secara sosial dalam kemiskinan.

bersambung……

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading The End of Iron Rice Bowl (1) at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: