Diskusi BBM di Milis JIL (2)

Oktober 23, 2008 § Tinggalkan komentar

Pengantar:

Salah satu milis yang rajin saya ikuti, adalah milis Jaringan Islam Liberal (JIL). Sebagai milis JIL, tentu saja isu dominan yang dipercakapkan di milis ini, adalah isu-isu keagamaan dari perspektif liberal. Tetapi, dalam beberapa kasus, milis ini juga membincangkan tema-tema non-religius. Salah satunya adalah tema menyangkut kebijakan pemerintah SBY-Kalla, yang menaikkan harga bahan bakar minyak, pada Juni lalu.

Menariknya, rencana menaikkan harga BBM itu, beriringan dengan maraknya gerakan sebagian kelompok Islam, yang menuntut agar pemerintah SBY-Kalla, melarang keberadaan jamaah Islam Ahmadiyah. Terhadap dua kejadian itu, saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Ulil Abshar Abdalla (yang akrab saya panggil mas Ulil), mengenai sosok pemerintah SBY-JK.

Tak dinyana, lontaran pertanyaan saya itu bergulir menjadi sebuah diskusi panjang di milis JIL. Saya merasa, diskusi ini sangat menarik dan ingin saya bagi kepada anda sekalian. Karena panjangnya diskusi ini, saya akan memostingnya dalam beberapa bagian.

Selamat menikmati.

————–

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Friday, 13 June, 2008 6:49 AM
From: “Ari Condro”
To: islamliberal@yahoogroups.com

PKS di indonesia dan di Turki pro pasar bebas (mereka, PKS, rata rata FEUI School of Thought dan kalangan Islam Turki adalah pebisnis yang ingin cari peluang di Uni Eropa, agar bisa lepas dari cengkerman rezim sekular).

Tapi, Iran adalah Islam fundamentalis yang cenderung anti pasar bebas. Lebih mirip pasar sosialis ala Perancis. 

————

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Friday, 13 June, 2008 7:05 AM
From: Ulil Abshar-Abdalla
To: islamliberal@yahoogroups.com

Coen yang baik,

Uraian anda sangat baik sekali. Saya masih memandang bahwa “gejala Cina” adalah gejala temporer. Cepat atau lambat, negeri ini tak bisa menahan lajur kebebasan yang secara tak terhindarkan akan terbawa dan menyusup melalui “sistem pasar”.



Pengalaman belanja di mall yang sekarang makin menjadi ciri khas hampir semua kota-kota besar di dunia, menurut saya, layak kita perhatikan. Pengalaman belanja, atau sekedar jalan-jalan di mall adalah simptom yang menandai kehidupan masyarakat modern yang berbasis pasar. Di mall, seseorang bisa sekedar hanya jalan-jalan, tetapi juga bisa belanja dan memilih toko yang ia sukai. Hingga tingkat tertentu, di sana ada “pengalaman kebebasan”. 



Mula-mula, ini adalah pengalaman yang sepele, sebatas kebebasan di wilayah mikro, yaitu berbelanja (atau tak berbelanja). Tetapi, pelan-pelan pengalaman ini tentu akan membentuk pengalaman manusia modern di sektor lain di luar kegiatan belanja. Pengalaman kebebasan di mall ini, pelan-pelan membentuk juga pengalaman lain di sektor politik. Jika seseorang terbiasa mengalami situasi kebebasan relatif dalam berbelanja, tentu mereka akan menginginkan hal yang serupa dalam sektor politik.

Sebagaimana dalam mall ada keragaman pilihan, begitu juga dalam politik, masyarakat akan cenderung menginginkan bentuk dan sistem politik yang membuka luas pada pilihan yang bebas. Sistem politik yang hanya memberikan satu pilihan saja, apalagi dipaksakan, akan nampak “distasteful” dan tak menarik bagi manusia modern yang telah terbiasa mengalami “kebebasan berbelanja”.



Yang menarik, pengalaman ini akan mempengaruhi pola beragama. Situasi berbelanja kita jumpai dalam cara masyarakat modern memandang dan mendekati agama. Hingga batas tertentu, masyarakat sekarang menghendaki “pengalaman kebebasan” itu terjadi juga dalam beragama. Mereka menginginkan bentuk agama yang “customized” , yang sesuai dengan “ukuran” dan “selera” masing-masing orang. Sebagaimana dalam kegiatan berbelanja, keberagamaan sekarang makin cenderung bersifat subyektif dan “individualistis.” Bentuk keberagamaan yang komunalistik makin tak disukai oleh masyarakat modern. 



Tentu sekarang terjadi arus balik ke arah fundamentalisme dalam kasus-kasus tertentu. Tetapi, dalam segi tertentu, fundamentalisme adalah sebentuk “racikan” agama baru yang sama sekali terlepas dari akar-akar tradisional dari agama bersangkutan, meskipun kaum fundamentalis berpretensi ingin kembali memperkokoh akar-akar itu. Dengan kata lain, fundamentalisme bisa terjadi justru karena ada “situasi belanja” dalam kehidupan masyarakat. Fundamentalisme terjadi justru karena keberagamaan makin bergerak ke arah yang kian subyektif dan individualistik. Dengan kata lain, karena situasi “berpasar.”



Poin saya adalah, kapitalisme membawa dampak yang luas sekali, terutama dalam membukakan ruang kebebasan. Untuk sementara, mungkin kapitalisme bisa diwadahi dalam sistem yang otoriter, bisa digenggam oleh “tangan besi,” dipaksakan dari atas seperti dalam kasus pembangunan Orde Baru dulu. Tetapi, seberapa lama tangan besi itu kuat dan tahan menggenggam “api panas kebebasan” yang terkandung dalam kapitalisme, itu yang menjadi pertanyaan. 



Karena kapitalisme sekarang menjadi gejala global, maka sensitivitas masyarakat modern terhadap nilai kebebasan makin tinggi. Mereka makin meletakkan norma kebebasan dalam posisi yang tinggi dalam hirarki normatif yang mereka anut, kalau tidak malah tertinggi. Mereka makin resisten terhadap praktek-praktek yang kontra-kebebasan, entah di sektor politik, agama, budaya, atau ekonomi. Untuk sementara, resistensi itu bisa dikendalikan oleh sistem yang otoriter, tetapi pelan-pelan kendali itu akan kendur pula. 



Masalah “pengakuan” (dalam pengertian “recognition” , bukan “confession” ) menjadi sangat penting. Karena setiap orang dan kelompok ingin diakui haknya, dan tak bisa menerima diskriminasi, maka ide kebebasan menjadi (kian) penting saat ini. Dalam konteks seperti ini, ide kebebasan dan keadilan makin berhimpit. Bebas dan adil menjadi kurang lebih identik. Tak ada kebebasan yang masuk akal tanpa mengandaikan keadilan, begitu pula tak ada keadilan yang kokoh tanpa kebebasan.



Sekarang, saya ingin menutup surat ini dengan memberi komentar pendek tentang gejala yang kurang lebih khas dalam Islam. Dalam agama ini, sekurang-kurangnya sebagaimana tercermin dalam diskursus yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya, norma kebebasan masih belum menempati kedudukan yang solid. Dalam Islam, ide keadilan tampaknya jauh lebih mendapatkan aksentuasi. Sayyid Qutb, ideolog kelompok Ikhwan al-Muslimin dari Mesir dan bapak “fundamentalisme Islam modern,” menulis buku berjudul “al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam” (Keadilan Sosial dalam Islam). Qutb sama sekali tak menulis buku terpisah tentang kebebasan dalam Islam. Ini, dalam pandangan saya, merupakan simtom yang mewakili sensibilitas masyarakat Muslim yang lebih condong kepada norma keadilan ketimbang kebebasan.



Tetapi, tentu keadaan ini tidaklah statis. Sekarang ide kebebasan mulai menjadi diskusi yang cukup serius di kalangan terpelajar Islam. Resistensi masih kuat di beberapa kalangan. Tetapi ide kebebasan mulai pelan-pelan merasuk ke dalam “tissue” masyarakat Islam. Dalam hazanah Islam klasik, ide kebebasan tidak atau kurang mendapat elaborasi yang mendalam dari ulama dan sarjana Islam. Karena perjumpaan dengan pengalaman dan sensibilitas masyarakat modern yang makin melekatkan “harga” yang tinggi pada kebebasan saat ini, umat Islam, terutama kalangan terdidiknya, mulai memberikan perhatian yang serius pada norma kebebasan.



Gejala dan proses sosial ini tidak bisa dihentikan oleh Mao, Suharto, Lee Kuan Yew, Park Chung Hee, atau juga Ma’ruf Amin (dari MUI). Untuk sementara, kalangan Islam fundamentalis bisa lega karena SKB terbit untuk membatasi kebebasan sekte Ahmadiyah. Tetapi, hingga kapankah MUI dan kalangan fundamentalis bisa bertahan dengan sikap “rigid” semacam itu menghadapi serbuan norma kebebasan yang kian tak terbendung?



Saya takjub pada manusia, karena “roh” manusia selalu bertindak seperti asap yang selalu dengan segala cara ingin mengatasi segala bentuk halangan di muka bumi untuk naik ke atas. Manusia selalu ingin membebaskan diri dari struktur yang menindas kebebasan, termasuk struktur yang ditegakkan dengan justifikasi ilahiah. 



Tentu saya bukan seorang “spiritualis” murni yang hanya melihat gerak-gerik roh tanpa melihat pula interaksinya dengan tubuh. Kebebasan justru terjadi karena roh berada dalam tubuh, tetapi tak terperangkap di sana. Kebebasan terwujud karena interaksi antara kehendak dengan struktur sosial yang membatasinya. Kebebasan terlaksana saat kehendak berhasil mentransformasikan struktur sehingga antara “roh” dan “tubuh” saling serasi dan kongruen. 



Pada titik ini, norma kebebasan sangat dekat dengan corak keagamaan yang mistis.


Ulil
———–

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Friday, 13 June, 2008 9:48 AM
From: Burhanuddin Muhtadi
To: islamliberal@yahoogroups.com

Bung Ruslan,
Saya setuju dengan anda bahwa subsidi BBM memiliki banyak sisi gelap yang
jarang didiskusikan dengan kepala dingin oleh aktivis kita. Pertama, subsidi
mengakibatkan deadweight loss, yang mungkin jika diterjemahkan secara bebas
adalah kesejahteraan yang hilang. Yang kedua, seperti anda bilang, subsidi
mengakibatkan price suppression atau distorsi harga.

Jujur, sebagai orang
non-ekonomi, saya baru sadar bahwa konsep harga itu jlimet sekali. Harga
adalah manifestasi dari konsep supply and demand. Subsidi BBM, dalam hal
ini, mencoba memanipulasi harga BBM yang terbukti, misalnya oleh survei
Susenas, dinikmati oleh kalangan-kalangan yang tidak layak menerima
subsidi. Peter McCawley punya ungkapan yang menarik seputar subsidi BBM kita
yang meroket karena naiknya harga minyak mentah dunia: “Flush Rp. 193
trilyon down the toilet.”



Sebagai mantan aktivis yang anti “kenaikan” BBM, saya merasa bahwa
kawan-kawan yang mendemo keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM
itu disebabkan oleh, terutama, melemahnya daya beli masyarakat akibat
kenaikan BBM. Kebutuhan hidup yang lain makin naik seiring dengan kenaikan
BBM. Saya berandai-andai, jika daya beli masyarakat meningkat, saya kira
mereka tidak akan komplain jika ada pengurangan subsidi BBM yang
mengakibatkan kenaikan harga BBM.

Jika demikian halnya, masalah utamanya
adalah ‘tingkatkan daya beli masyarakat.’ Caranya, kurangi kemiskinan dan
tingkatkan produktivitas masyarakat dengan membuka akses pendidikan dan
kesehatan yang dananya diambil dari anggaran yang awalnya dipakai untuk
subsidi BBM. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah bisa ngasih jaminan
daya beli masyarakat akan naik, kemiskinan berkurang, sementara
korban-korban telah berjatuhan semenjak pengurangan subsidi BBM yang terjadi
beberapa kali sejak SBY memerintah?



Buat Mas Ulil dan Coen,



Pandangan Mas Ulil yang setuju akan keselarasan kapitalisme dan kebebasan
atau demokrasi dalam pengertian “prosedural”-nya, tak lain dan tak
bukan, sejalan dengan tradisi yang yang sudah lama berurat akar di
masyarakat Amerika sejak awal pembentukannya.

“Persetubuhan” kapitalisme dan
demokrasi ini dianggap sebagai American creed, atau American Ethos atau
American consensus. Milton Friedman, dalam Capitalism and Freedom, bilang
”kebebasan tergantung pada sistem usaha yang bebas.” Katanya, lebih lanjut,
jika pemerintah menghapuskan hak untuk memiliki kekayaan, memproduksi barang
dst…maka rakyat akan kehilangan hak demokratis untuk “membentuk”
pemerintah sendiri.



Tapi, counter argument Coen juga ada benarnya. Makanya, saya kira, kita
perlu “menyamakan” sudut pandang apa sih itu kapitalisme, apa
saja ukurannya, apa pula ukuran dari “demokrasi atau kebebasan.” Kalau
ukurannya beda, saya yakin, debat anda berdua soal kompatibilitas atau
inkompatibilitas kapitalisme dengan demokrasi akan menemui jalan tak
berujung.

Herbert McClosky (California University, Berkeley) dan John Zaller
(Princeton) sudah pernah projek tentang “sikap masyarakat Amerika terhadap
demokrasi dan kapitalisme. Projek yang memakan waktu selama delapan
tahun ini dengan jelas menyebutkan apa saja ukuran untuk menilai kapitalisme
dan demokrasi. Untuk lebih jelasnya, lihatlah wording kuisoner mereka yang
dilampirkan di halaman appendiks buku mereka. Menurut keduanya, kapitalisme
juga mengalami evolusi.

McClosky dan Zaller menemukan, betapapun demokrasi dan kapitalisme
telah menjadi tandem yang baik yang menggawangi Amerika sejak berabad-abad
lamanya, tidak seluruh nilai yang terkandung di dalamnya punya keserasian.
Kapitalisme terutama mementingkan adanya pencapaian keuntungan yang maksimal
oleh individu dan swasta, sementara demokrasi menekankan pada kebebasan
seluas mungkin, persamaan hak dan kesejahteraan bagi rakyat luas. Dari sini,
kata McClosky dan Zaller, kapitalisme lebih cenderung menilai orang sesuai
dengan kelangkaan bakat dan sumbangannya bagi proses produksi. Ungkapan yang
terkenal “scarcity brings value” yang nota bene adalah pengejawantahan dari
nilai-nilai ekonomi kapitalisme semacam scarcity, value, dan price.
Sementara demokrasi menilai semua orang secara umumnya sama.

Banyak
ketegangan lain yang diungkap kedua raksasa ilmu politik tsb, menyangkut
ketegangan antara demokrasi dan kapitalisme yang terekam dalam survei mereka
yang oleh sebagian orang dibubuhi dengan kata-kata bombastis: runtuhnya etos
Amerika atau Lockean settlement.



Di atas segalanya, saya setuju, bahwa kapitalisme memang bukan sistem yang
terbaik. Tapi dia adalah sistem lebih baik di antara sistem-sistem lain yang
buruk. Kebaikan kapitalisme justru karena dia berangkat dari
ketidaksempurnaan. Istilahnya Mas Goen (Goenawan Mohamad), kapitalisme tidak
menetapkan “kesimpulan di awal.” (Jangan-jangan, kapitalisme, sampai saat
ini, terus-menerus masih dalam proses menyimpulkan) . Kelemahan sistem yang
lain adalah mereka berangkat dari klaim kesempurnaan, utopia. Kesimpulan
sudah ditetapkan jauh sebelum “proses menulis” dimulai. Salah satu sistem
yang kelihatan benar karakternya yang utopis, sarat klaim perfeksionis, dan
suka menempatkan kesimpulan di awal adalah: sistem Islam(is) yang diusung
HTI itu!



salam,

burhan
—————-

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
From: ari a. perdana
To: islamliberal@yahoogroups.com

Lil,

sekedar intermezzo.
Kalau kita nyusurin Mass. Avenue antara Harvard Square
dan Central Square, kira-kira, setengah jalan ada pub yang namanya “People’s
Republic of Cambridge.” Di dekat situ juga ada restoran India yang kalau
makan siang cuma $7; aku dan Dadi suka makan di situ. Nama ini adalah
sindiran kepada kota Cambridge, dan Massachussetts secara umum, yang dalam
spektrum di AS (terutama era perang dingin) dianggap ‘kiri.’

Dalam disiplin
ekonomi juga sebenarnya begitu. Dibandingkan dengan departemen ekonomi di
universitas-universitas di inland, seperti Chicago atau Rochester, Harvard-MIT relatif
’kiri.’ Tentunya tidak sekiri Coen (he he..) atau sekiri New School of
Social Science di New York (sekarang jadi The New School University, dan
kayaknya udah nggak kiri-kiri amat). Kiri di sini maksudnya, ekonom-ekonomi itu tidak
lagi mempermasalahkan intervensi pemerintah. Tapi lebih ke “what kind of
intervention” dan “how to get the intervention right.”



Intinya sih, bedakan antara kepercayaan pada mekanisme pasar secara
prinsip/konsep dan dalam realitas. Aku juga setuju bahwa dalam realitas,
dunia tanpa negara — entah itu versinya komunisme atau pasar — adalah
utopia. Pertanyaanya memang “how much state intervention do we want to
have/allow?” Jawaban atas pertanyaan itu adalah: tergantung. Kita harus
lihat kasus per kasus.

Friedman sendiri juga tidak bicara soal menghilangkan negara. Dalam
’Capitalism and Freedom’ dia beberapa kali berbicara tentang perlunya peran
negara. Salah satunya terkait kebijakan moneter, property rights dan
distribusi pendapatan. Malah dalam kasus property rights, sebenarnya ada
paradoks dalam pemikiran Friedman. Di satu sisi ia bilang, kalau property
rights sudah terdefinisikan dengan baik, maka mekanisme pasar sebenarnya
cukup. Tapi kemudian dia bilang, kita perlu negara sebagai institusi yang
mendefinisikan property rights. Jadi, bagi Friedman, sumber dari property
rights adalah… negara (bandingkan dengan John Locke, misalnya — menurut
Locke, sumber property rights adalah Tuhan. manusia bisa mendapat hak milik
dengan melalui, antara lain, bekerja atau warisan).



Tapi kemudian Friedman juga mengingatkan, negara yang cukup kuat untuk
menjamin property rights individu, juga menjadi institusi yang cukup kuat
untuk merampasnya. Maka kemudian dia bilang kekuasaan negara harus dibatasi
dan terdesentralisasi. Apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah kota,
serahkan ke pemerintah kota.

Di ranah yang lain — kepercayaan pada mekanisme pasar secara prinsip, pada
dasarnya adalah:
1. menerima bahwa individu bergerak atas dasar insentif dan berusaha untuk
memaksimalkan self-interest.
2. menerima bahwa interaksi antarindividu dalam (1) itu begitu kompleks, dan
sangat sulit — hampir mustahil — untuk menemukan sebuah mekanisme
koordinasi yang membawa hasil yang ‘efisien’ dan di saat yang sama tetap
 mempertahankan kebebasan individu.


Kepercayaan pada pasar memang tidak menafikan kenyataan bahwa pasar tidak
selalu eksis, dan kalaupun eksis tidak selalu bekerja sempurna. Maksudnya
tidak bekerja sempura di sini adalah ‘private incentive’ yang membuat
individu memaksimalkan ‘private benefit’ tidak sejalan dengan ‘social
benefit.’ contoh klasiknya adalah merokok — individu yang merokok
diuntungkan dari merokok, tapi orang di sebelahnya rugi dan ini nggak
tercermin dari transaksi antarindividu dan ‘harga’ yang dibayar

Untuk
kasus-kasus seperti ini, intervensi dibolehkan, bahkan diperlukan, untuk
mengoreksi pasar.

Yang perlu diingat adalah:
1. kita nggak bisa melawan teori gravitasi — jadi kita nggak bisa
mengoreksi banjir dengan membuat air bergerak ke atas. Sama halnya kita
nggak bisa membuat orang tidak bergerak atas dasar self-interest. Jadi,
kita nggak bisa mengoreksi pasar dengan intervensi yang merusak insentif
individu, atau yang bentuknya meniadakan pasar.
2. intervensi bisa membuat kondisi lebih baik tapi, ada kalanya membuat
kondisi lebih buruk ketimbang membiarkan distorsi yang terjadi akibat pasar
yang tidak sempurna.



Hanya sampai di situ aku bisa bicara mengenai pasar vs. intervensi dalam
tataran general. Sisanya terus terang menurutku lebih relevan untuk bicara
kasus per kasus. Misalnya, dalam kasus pendidikan. Oke, pendidikan penting.
Tapi benar nggak pasar tidak bisa menyelesaikan masalah kesenjangan
pendidikan? Kalau jawabannya tidak, intervensi seperti apa yg diperlukan?
Apakah selalu dalam bentuk anggaran publik? Kalau anggaran publik, untuk apa
– bangunan sekolah atau beasiswa atau fasilitas?
————

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Friday, 13 June, 2008 3:50 PM
From: “ari a. perdana”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Coen,

Terus terang aku kehilangan masa-masa kita masih sering diskusi… ada
beberapa hal.

Pertama, soal pasar, kebebasan dan daya beli. Ya — memang ini sebuah
paradoks yang tertinggal ketika kita bicara pasar dan kebebasan.

Tapi kan kalau kau pakai contoh harga di supermarket yang sudah fixed itu,
kan ceritanya nggak berhenti di situ, Coen…

Kalau supermarket pasang harga
ketinggian dan mayoritas nggak bisa beli, nggak ada demand, supermarket akan
bangkrut. Alternatifnya, supermarket lain akan menawarkan harga lebih murah.
Mungkin harga murah juga berarti tempat yang kurang nyaman — tapi ada
konsumen yang rela ke tempat kurang nyaman demi bayar lebih murah. Sementara
ada yang nggak keberatan bayar lebih mahal untuk kenyamanan.

Memang tidak
ada transaksi tawar-menawar langsung, seperti kalau kita naik ojek atau
belanja di abang sayur keliling. Tapi, tetap di sana ada kebebasan untuk
memilih. Dan ini yang terjadi sekarang. Ada supermarket kelas atas seperti
Kem Chicks; ada yang kelas Hero dan Giant dan Carrefour; ada level
minimarket seperti Alfa atau Indomaret. Kenyataannya, Giant dan Carrefour
juga didatangi oleh konsumen kelas menengah-bawah, bahkan penjual makanan, menunjukkan bahwa segmen tersebut tidak terdiskriminasi.



Kedua, soal demokrasi dan pasar. Ya – lama-lama aku juga makin sepakat bahwa
dalam praktek, kedua hal itu belum tentu saling berkaitan. Kalaupun ada
kaitan, hubungan sebab-akibatnya tidak selalu jelas. Tapi ada yang mau aku
tanyakan, Coen:



1. Jika B terjadi setelah A — benarkah kalau kita menyimpulkan bahwa B
terjadi karena A? atau A adalah syarat bagi B? Konkritnya, ganti A dan B
dengan sekuens=sekuens sbb:
a. Terjadi pembantaian massa PKI — Indonesia menganut ekonomi pasar
b. Terjadi kudeta Pinochet — Chile menganut ekonomi pasar.

2. Dalam (1) di atas, okelah, sebuah tragedi besar mungkin “membuka ruang”
bagi masuknya sebuah paradigma baru. Apakah lantas paradigma baru itu harus
disalahkan bagi tragedi besar yang terjadi sebelumnya? Apakah lantas
paradigma baru itu jadi tidak valid?



3. Terkait (1) dan (2) di atas, mungkinkah seseorang mengatakan “saya
setuju ekonomi pasar” sekaligus “saya mengutuk tragedi yang terjadi”?

[Catatan: tetap aku mempermasalahkan kesimpulan bahwa di bawah Suharto,
Indonesia menjalankan ekonomi pasar. Tapi itu diskusi lain].



Satu lagi — taruhlah kita bisa mengritik ekonomi pasar ia menjadi kendaraan
yang digunakan untuk membawa Suharto. tapi di 1997-98, kejatuhan Suharto
juga tidak bisa dilepaskan dari mekanisme pasar — kombinasi antara ‘vote by
dollar’ dari kelas menengah dan pergerakan modal finansial yang cair.
Bisakah/bolehkan kita ‘berterima kasih’ pada mekanisme pasar untuk kasus
yang kedua?


Ap
———-

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Friday, 13 June, 2008 6:52 PM
From: “Coen Husain Pontoh”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Ape,
I miss u too, aku punya perasaan kehilangan yang sama seperti dirimu. Komentarku terhadapmu ini, sekaligus merupakan juga komentar terhadap mas Ulil.

Pe, pertama-tama tidak ada usaha yang bangkrut karena ditinggalkan oleh pembeli. Satu pengusaha bangkrut karena ada kompetisi dari pengusaha yang lain, sehingga pembeli berpindah hatinya. Yang berkompetisi itu bukan pembeli versus penjual. Dalam kondisi normal, tak banyak cerita bahwa harga yang telah naik kemudian turun akibat tarik-menarik antara konsumen dan produsen.

Tetapi, ini baru separuh cerita. Kompetisi di antara pengusaha ini kemudian dimitoskan akan mendatangkan keuntungan bagi konsumen. Tuh, konsumen bisa milih khan, mana harga yang cocok sesuai dengan seleranya. Maka, doktrinnya berikan ruang seluas-luasnya kepada pengusaha itu, dia jangan di atur-atur. Sekali di atur-atur, konsumenlah yang merugi.

Ape, ini mitos yang sangat besar. Rusia, ketika pasca Stalinisme dengan segera menerapkan mekanisme pasar, para investor berlomba-lomba datang ke tanah kaya sumberdaya itu dan hasilnya adalah krisis sosial ekonomi yang parah. Tetapi, tetap ada yang beruntung yakni para oligarkh seperti Roman Abramovich dan mantan petinggi birokrat militer dan partai komunis.  Contoh paling drastis tentu saja Amerika Latin, pasca kediktatoran militer dekade 1980an. Neoliberalisme yang menyapu kawasan itu, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang fantastis sekaligus modal sosial yang sangat keropos.

Lebih dari itu, benarkah terjadi kompetisi murni di kalangan pengusaha? Bukankah yang terjadi adalah yang kuat memakan yang lemah, seperti yang tampak dalam wujud akuisisi? Atau sebaliknya, untuk menghadapi lawan yang lebih kuat, yang merasa dirinya lemah kemudian bersatu seperti dalam wujud merger? Coba cek apakah benar kelompok Bakrie berkompetisi murni dengan kelompok Kalla? Ini belum lagi kita bicara tentang apa yang disebut “gunboat diplomacy” (tapi ini diskusi lain).

Kedua, jika alternatif dari fixed price di supermarket adalah adanya alternatif pilihan pasar yang lebih terjangkau bagi kalangan berpendapatan rendah, maka kita akan menyaksikan sebuah potret sosial yang segregatif: yang kaya berbelanja di tempat-tempat yang nyaman dan ber-ac, yang setengah kaya berbelanja ke tempat-tempat yang setengah nyaman, dan yang miskin berbelanja ke pasar-pasar yang sumpek. Apakah yang miskin tidak boleh menikmati tempat yang nyaman dan ber-ac? Boleh kata mas Ulil tapi, ya sekadar jalan-jalan.

Mas Ulil sungguh sangat optimis terhadap kaum miskin yang jalan-jalan di mall-mall, ada pengalaman kebebasan dan keragaman. Tapi, boleh jadi kalangan miskin ini merutuk dalam hatinya, melihat barang-barang mewah terpajang tapi tak bisa dimilikinya atau melihat dengan perasan galau ketika sekelompok orang mengeluarkan uang berlembar-lembar atau kartu kredit-debit dari dompetnya.

Celakanya, mayoritas yang berbelanja di tempat-tempat yang sumpek itu kini makin terimpit kehidupannya karena negara memberikan beban tambahan akibat dinaikkannya harga BBM. Keadaan ini menjadikan “pengalaman berjalan-jalan d mall,” secara kumulatif membentuk sikap resistensi yang laten terhadap negara. Resistensi ini boleh jadi mengambil wujud yang berbeda-beda: boleh jadi anti warga keturunan Tionghoa, boleh jadi membawanya ke mimpi tentang kejayaan masa lalu yang ideal, atau memberikan jalan alternatif di luar neoliberalisme. Dan ini bukan asumsi spekluatif, ini sesuatu yang telah berulang dalam sejarah.

Kemudian soal kediktatoran yang mendahului penerapan mekanisme pasar atau kapitalisme. Pe, dalam sejarahnya kapitalisme tidak berkembang karena wataknya yang voluntaristik. Pasar pertama-tama didahului oleh penaklukan. Kalau kita baca Capital Vol. I dari Marx, ia menyinggung soal apa yang disebutnya sebagai “Akumulasi Primitif.” Di situ ia mengatakan bahwa sejarah perkembangan kapitalisme di Eropa Barat, ditulis dengan darah, sejarahnya sungguh sangat gelap. Sejarah perkembangan kapitalisme AS, juga demikian, sangat berdarah-darah.

Orde Baru juga demikian, karena itu kita tidak boleh bersikap ambigu, “di satu sisi kita mengutuk barbarianisme politik Orba tapi, di sisi lain memuji sukses pertumbuhan ekonominya.” Sebab, itu satu batang tubuh, yang satu merupakan prasyarat bagi yang lain.

Maka, soal yang selalu menggelayut dibenakku, mengapa kapitalisme=kebebasan, atau pasar bebas=demokrasi? Bagiku, ini sebuah pembajakan, sebuah klaim yang sewenang-wenang. Bagiku, ide tentang kebebasan dan demokrasi, datang mendahului sistem kapitalisme, ia merupakan impian semua orang dari latar belakang keyakinan yang beragam. Sehingga, sangat tidak sama, jika seorang yang membela kebebasan dan demokrasi lantas identik dengan pembela kapitalisme dan pasar bebas. Atau sebaliknya, seorang pengritik kapitalisme dan pasar bebas lantas dibilang anti kebebasan dan anti demokrasi. Juga menjadi aneh, mengapa ketika kita mau memperjuangkan liberasi dalam Islam, juga otomatis menjadi pembela pasar bebas dan kapitalisme. Ada banyak pilihan di situ, seperti ketika Marx menghendaki pemisahan yang total antara negara dan agama.

Sedikit cerita. Pada tahun 2002, sekelompok perwira militer dan bisnismen Venezuela, melakukan kudeta terhadap pemerintahan Hugo Chavez. Kudeta ini gagal, Chavez kembali berkuasa. Apakah para pelaku kudeta ini ditangkap, diadili, lantas dihukum setimpal? Tidak, Hugo Chavez memberikan pemaafan kepada mereka. Jika apa yang terjadi di Venezuela itu terjadi di Indonesia, atau bahkan di Amerika, maka para pelaku kudeta itu pasti telah dihukum seberat-beratnya. Sebab, itu sah secara hukum. Lantas, apa penilaian orang terhadap Chavez? Condoleeza Rice bilang, Chavez adalah seorang diktator, yang neokon bilang ia seorang fasis. Kok bisa begitu?<

-C

PS. Soal penyebab Soeharto jatuh, kita bisa diskusi lebih lanjut. Juga apakah ekonomi pasar telah bekerja di masa Soeharto.

bersambung ke bagian 3

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Diskusi BBM di Milis JIL (2) at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: