Repolitisasi atau Gerilya Politik?

November 17, 2008 § Tinggalkan komentar

Komentar atas hasil riset Demos “Repolitisasi Gerakan Sipil”

PERTAMA-TAMA, saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan Demos, untuk menjadi pembaca atas hasil riset yang sangat penting ini.

Untuk memudahkan komentar ini, saya mau membaginya atas tiga bagian: (1) Perspektif Teoritis; (2) Perspektif Politik; dan (3) Perspektif Organisasi. Tapi, perlu dicatat, komentar ini bersifat umum karena terbatasnya waktu yang disediakan.

1. Perspektif Teoritis

Riset ini bertujuan untuk melihat bagaimana gerakan masyarakat sipil, memainkan peran politik yang lebih signifikan dalam era demorasi liberal saat ini. Peran politik, karena selama hampir sepuluh tahun demokratisasi berlangsung, masyarakat sipil terpinggirkan di hampir seluruh lini kehidupan, yang berakibat proses demokratisasi dibajak oleh oligarki. Kini saatnya repolitisasi agar demokrasi tidak hanya tampil dalam wajahnya yang prosedural tapi, juga substantif.

Demikian kira-kira inti soal yang diajukan Demos. Pertanyaan yang segera muncul dalam benak saya, secara teoritik apa yang melandasi keputusan repolitisasi? Demos mencoba memberikan sejumput argumen dengan mengutip pandangan dari Leonardo Avritzer berdasarkan studinya di Amerika Latin dan John Harris atas studinya di India. Tapi, baik studi dari Avritzer maupun Harris, lebih condong menjawab soal yang sepertinya diajukan oleh Demos sendiri: mengapa demokrasi tidak berjalan seperti yang diidealkan.

Menurut saya, jika repolitisasi dimaksudkan untuk merebut kembali ruang politik yang telah dibajak oleh oligarki, maka ini merupakan respon politik, bukan respon teoritik. Pembedaan ini penting untuk melihat sejauhmana signifikansi repolitisasi ini bagi pendalaman substansi demokrasi di satu sisi, dan perkembangan teoritik gerakan sipil di sisi lain.

Apa yang dimaksud dengan perspektif teoritis? Tidak lain bagaimana gerakan sipil memandang situasi ekonomi-politik internasional, nasional, dan lokal yang terjadi saat ini. Bagaimana mereka melihat demokrasi yang bergandeng tangan dengan neoliberalisme di satu sisi dan perang melawan terorisme di sisi lain, misalnya. Adakah ini dua sisi dari satu koin yang sama ataukah dua hal yang bertentangan secara diametral?

Ambil contoh. Di negara-negara pasca kediktatoran, menurut Adam Przesworski, strategi demokratisasi berlangsung melalui jalan “Democratization via Internationalization.” Ada lebih dari seratus negara pasca kediktatoran, mulai dari Eropa Timur, Amerika Latin, Afrika, hingga Asia, yang menempuh jalur ini. Strategi ini intinya menggabungkan antara demokrasi liberal di bidang politik dan ekonomi pasar di bidang ekonomi, yang kemudian melahirkan apa yang oleh William I. Robinson sebut sebagai “Poliarchy” atau Demokrasi Neoliberal. Dengan strategi ini, tugas pemerintahan hasil pemilu adalah untuk melayani dan menjamin bekerjanya mekanisme pasar sembari menjauhkan diri dari masalah publik. Tentu saja, pemerintahan tersebut bukan sebuah entitas yang homogen dan monolitik tapi, secara substansial peran mereka dikebiri ketika berkaitan dengan mekanisme pasar.
Mengikuti analisa Przewroski ini, berarti, proses konsolidasi demokrasi yang terjadi di negara-negara pasca kediktatoran secara sengaja dirancang untuk melayani kepentingan oligarki, yang sebenarnya akar, tunas dan pohonnya merupakan warisan kediktatoran. Dengan demikian, demokrasi bukan dibajak oleh oligarki seperti yang menjadi kesimpulan umum gerakan sipil saat ini. Melayani berarti, prosedur dan perangkat demokrasi dijadikan mesin dan kendaraan bagi oligarki untuk memenuhi kepentingannya. Dengan begitu, siapapun yang ingin berkompetisi dalam arena demokrasi neoliberal atau Poliarchy ini, mesti mengikuti aturan main oligarki.

Sementara dibajak berarti, konsolidasi demokrasi adalah sebuah proses yang terbuka, arena pertarungan politik yang relatif fair, yang secara kebetulan dimenangkan oleh oligarki. Dalam perspektif ini, repolitisasi merupakan solusi untuk mengalahkan oligarki. Posisi teoritik ini yang tampaknya diambil oleh penelitian ini.

2. Perspektif Politik

Jika keputusannya adalah repolitisasi, lantas bagaimana gerakan sipil menghadapkan wajahnya pada aturan main demokrasi neoliberal ini? Secara programatik, apakah program-programnya merupakan antitesa terhadap kebijakan-kebijakan rejim demokrasi neoliberal? Jika berbeda, sejauh mana perbedaan itu? Jika tidak memiliki perbedaan yang signifikan, lantas sejauh mana dampak repolitisasi ini bagi pendalaman substansi demokrasi?

Sebagai contoh, jika rejim demokrasi neoliberal mengintrodusir neoliberalisasi seluruh aspek kehidupan, apakah gerakan sipil mengusung agenda yang berbeda? Jika rejim demokrasi neoliberal bersepakat dengan agenda perang global melawan terorisme, bagaimana program politik gerakan sipil soal ini? Jika rejim demokrasi neoliberal mengeluarkan kebijakan menyangkut independensi bank sentral, bagaimana posisi gerakan sipil menyangkut isu ini? Masih banyak pertanyaan yang secara programatik bisa diajukan.

Sayangnya, soal-soal seperti ini, tidak terlalu terungkap dalam penelitian ini. Saya kira ini merupakan dampak dari pilihan repolitisasi dalam perspektif “demokrasi dibajak oleh oligarki.” Mungkin itu pula sebabnya, yang tampil menonjol dan sangat kaya dalam studi ini adalah pilihan strategi taktik yang diambil oleh gerakan sipil yang memutuskan untuk repolitisasi.

3. Perspektif Organisasi

Gerakan sosial yang memutuskan untuk bertarung dalam arena elektoral, membutuhkan dua syarat utama: (1) pemimpin atau figur populer; dan (2) struktur organisasi yang menjangkau luas hingga ke basis massa. Tanpa dua syarat utama ini, maka keputusan untuk repolitisasi tak lebih sebagai gerilya politik belaka.

Agar dua syarat ini terpenuhi, dibutuhkan alat dan mesin organisasi yang efektif seperti: media, pembiayaan organisasi, dan sistem rekrutmen keanggotaan. Media dibutuhkan agar kebijakan-kebijakan organisasi tembus hingga ke tingkat basis; media juga merupakan miniatur dan alat perekat keanggotaan organisasi secara teoritis dan politis.

Pembiayaan organisasi penting untuk menjaga independensi dan tanggung jawab organisasi terhadap anggota. Di sini ada dua isu penting: darimana dana berasal dan kemana dana dialirkan. Sedangkan rekrutmen organisasi mencerminkan karakter organisasi tersebut: bagaimana komposisi gender, kelas, dan etnis terwakili di dalam struktur dan keanggotaan.

Masalah-masalah ini, juga belum terungkap luas dalam studi ini.

Namun demikian, terlepas dari itu semua, riset ini sungguh sangat penting sebagai bahan pembelajaran bagi gerakan sosial di Indonesia, terutama berkaitan dengan pilihan strategi-taktik yang tepat dalam membendung gelombang pasang demokrasi neoliberal.***

New York, Feb. 13, 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Repolitisasi atau Gerilya Politik? at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: