Diskusi BBM di Milis JIL (3)

Desember 15, 2008 § Tinggalkan komentar

Pengantar:

Salah satu milis yang rajin saya ikuti, adalah milis Jaringan Islam Liberal (JIL). Sebagai milis JIL, tentu saja isu dominan yang dipercakapkan di milis ini, adalah isu-isu keagamaan dari perspektif liberal. Tetapi, dalam beberapa kasus, milis ini juga membincangkan tema-tema non-religius. Salah satunya adalah tema menyangkut kebijakan pemerintah SBY-Kalla, yang menaikkan harga bahan bakar minyak, pada Juni lalu.

Menariknya, rencana menaikkan harga BBM itu, beriringan dengan maraknya gerakan sebagian kelompok Islam, yang menuntut agar pemerintah SBY-Kalla, melarang keberadaan jamaah Islam Ahmadiyah. Terhadap dua kejadian itu, saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Ulil Abshar Abdalla (yang akrab saya panggil mas Ulil), mengenai sosok pemerintah SBY-JK.

Tak dinyana, lontaran pertanyaan saya itu bergulir menjadi sebuah diskusi panjang di milis JIL. Saya merasa, diskusi ini sangat menarik dan ingin saya bagi kepada anda sekalian. Karena panjangnya diskusi ini, saya akan memostingnya dalam beberapa bagian.

Selamat menikmati.

========

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Friday, 13 June, 2008 8:20 PM
From: “Ulil Abshar-Abdalla”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Burhan,

Jawaban anda mencerahkan sekali. Terima kasih. Saya tahu, debat soal hubungan antara kapitalisme dan demokrasi memang terus berlanjut. Saya kira, diskusi tentang hal ini tak akan pernah selesai. Tetapi sebagaimana anda katakan, baik demokrasi dan kapitalisme terus berkembang. Dua-duanya tidak meng-kleim datang dari langit, bersumber dari wahyu, atau dikawal oleh para “ortodoks” yang siap mengeluarkan “fatwa sesat” jika ada yang membangkang.

Saya tahu, dalam setiap sistem selalu ada mekanisme “discipline and punushment”. Mekanisme itu juga bekerja entah dalam demokrasi atau kapitalisme. Tetapi mekanisme itu bekerja tidak dalam kerangka “absolutisme” seperti dalam agama atau sistem yang di-sanktifikasi oleh agama.

Karena itulah baik demokrasi atau kapitalisme bisa terus berubah dan berkembang, dan kerena itu mempunyai daya kemampuan untuk memperbaiki diri. Seperti anda katakan, mengutip dari Goenawan Mohamad, demokrasi dan kapitalisme memang tidak menentukan kesimpulan dan tujuan dari awal. Mereka hanya membiarkan dirinya “evolve” dalam proses. Yang penting adalah prosesnya.

Kritik Coen harus dipertimbangkan dengan serius. Memang masalah besar dalam kapitalisme adalah masalah keadilan. Tetapi saya tak percaya bahwa ada kaitan yang intrinsik antara kapitalisme dan ketidakadilan. Menurut saya, di antara sistem-sistem lain yang tak sempurna, kapitalismelah yang relatif lebih baik untuk mencapai keadilan. Sebagaimana saya tulis sebelumnya, keadilan yang dicapai dengan mengorbankan kebebasan adalah keadilan semu. Begitu juga kebebasan yang diperoleh dengan menepiskan keadilan juga semu. Dua-duanya, dalam praktek, memang tak bisa dicapai dengan maksimal. Hanya kombinasi demokrasi dan kapitalisme yang dapat mencapai titik keseimbangan yang paling minimal antara kebebasan dan keadilan.

Hingga titik ini saya masih berpandangan bahwa model Cina, atau yang lebih “soft” Singapura, hanyalah fase temporer. Dua negara itu tak akan bisa menahan serbuan kebebasan yang menyusup melalui ekonomi pasar yang mereka praktekkan dengan penuh bersemangat saat ini.

Menurut saya, munculnya teknologi internet yang sekarang bisa kita sebut “embedded” dalam ekonomi pasar, membuat sistem yang tertutup menjadi kerepotan untuk mempertahankan diri. Saya berbicara di sini bukan hanya mengenai sistem tertutup dalam konteks politik, tetapi juga budaya dan agama.

Ulil
———————

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Friday, 13 June, 2008 8:59 PM
From: “Ulil Abshar-Abdalla”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Mas Pras,

Tesis dasar saya adalah bahwa kebebasan hanya bisa dijaga dalam sistem yang memungkinkan kebebasan itu terawat. Oleh karena itu, antara sistem-sistem yang bebas lebih mungkin terjadi kesesuaian.

Demokrasi lebih bisa jalan bareng dengan kapitalisme dan multukulturalisme. Kalau pun terjadi contoh-contoh di mana tiga hal itu tidak saling berjalan bareng, saya ber-hipotesis bahwa itu hanyalah gejala sementara. Cepat atau lambat, sistem otoriter yang mencoba menggenggam kapitalisme akan kendor juga.

Dasar kapitalisme adalah transaksi dan akumulasi modal karena transaksi itu. Transaksi mengandaikan sesuatu yang bergerak dan mengalir. Sementara itu sistem yang tertutup justru melawan transaksi, ingin menghentikan suatu “aliran”, ingin melakukan fiksasi secara paksa. Oleh karena itu, kapitalisme yang ada dalam genggaman sistem otoriter dan tertutup selalu mengandung kontradiksi yang cepat atau lambat akan “meledak”.

Kritik-kritik atas kapitalisme selama ini, menurut saya, mungkin terjadi justru karena sistem yang terbuka. Buat saya, kritik aktivis anti-globalisasi justru menegaskan relevansi kaitan antara sistem-sistem yang terbuka. Kritik semacam ini jelas tak bisa terjadi dalam sistem yang tertutup. 

Saya setuju dengan alternatif lain dari globalisasi yang lebih berwajah manusiawi. Sekali lagi, alternatif ini hanya bisa terjadi dalam sistem yang terbuka.

Saya kira anda benar ketika mengatakan bahwa gagasan multikulturalisme untuk sebagian dikembangkan oleh kalangan pemikir post-Marxsist. Yang menarik adalah gagasan ini berkembang dalam konteks masyarakat kapitalis dan demokrasi di Barat, bukan di negeri-negeri dengan sistem tertutup. Orang-orang seperti Bikhu Parekh atau para pengembang teori demokrasi-radikal atau deliberasi seperti Habermas, tumbuh justru dalam konteks demokrasi-kapitalisme Barat, bukan di negeri-negeri yang melaksanakan sistem yang otoriter dan tertutup.

Dengan kata lain, kritik atas globalisasi saat ini adalah bagian dari dinamik internal dalam sistem yang bersandarkan pada “tiga serangkai” demokrasi-kapitalisme-multikulturalisme, bukan sistem yang lain. Saya tahu ada kritik atas globalisasi dari arah yang lain, seperti Hizbut Tahrir (Indonesia/HTI) yang ingin menggantikan globalisasi “sekuler” dengan “globalisasi- bersandar- Tuhan”. Terus terang saya lebih senang dengan kritik-kritik “sekuler” atas globalisasi ketimbang kritik ala HTI.

 Ini kerangka yang saya pakai.

Selebihnya, saya mengamini undangan Ari Perdana, dalam posting yang lain, yaitu marilah kita lihat masalahnya kasus per kasus. Saya tidak sepakat, misalnya, kebijakan mencabut subsidi BBM langsung dimasukkan dalam kotak “fundamentalisme pasar”. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang pragmatis harus dilihat dalam konteks yang spesifik, bukan ditelaah semata-mata dari “kaca suryakanta” (magnifying glass) bernama ideologi.

Ulil
—————

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Friday, 13 June, 2008 9:13 PM
From: “Coen Husain Pontoh”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Burhan yb,

Tolong berikan penjabaran lebih lanjut soal yang anda maksud sebagai “sisi gelap dari subsidi BBM.” Argumen bahwa selama ini subsidi lebih banyak dinikmati oleh orang kaya, hanya separuh benar. Orang kaya di Indonesia, menikmati tidak hanya subsidi BBM tapi, juga subsidi-subsidi lainnya: kemudahan memperoleh kredit bank, proteksi pasar domestik dari kompetitor, talangan atas kerugian yang mereka alami ketika krisis 1997, perlindungan dari demo buruh, dst. Itu semua adalah subsidi.

Apa yang diperoleh rakyat banyak? Ada banyak riset dari masa Orba, bahwa kue pembangunan lebih banyak yang melimpah ke atas ketimbang menetes ke bawah. Kalau masih ingat, ketika peringkat 200 orang terkaya mulai dipublikasikan saat itu, penghuni daftar tersebut orang-orang itu saja. Nomor 1 Salim, nomor 2 Eka Cipta Widjaya, dst, dst.

Tentu bung Thamrin dan Ape akan bilang bahwa semua itu terjadi karena mekanisme pasar tidak bekerja. Ada benarnya, karena memang pengaruh developmentalisme tetap kuat, bayangan Keynesian sangat tampak, bahkan kelompok Pak Widjojo tidak sama dengan the chicago boys di Chile. Namun, tetap saja itu adalah kapitalisme tapi, varian yang keynesian, yang big-government, yang sosial-demokrat kalau merujuk pada Eropa Barat kala itu. Makanya IMF dan Bank Dunia tetap mendukung rejim Orba, hingga ketika nafasnya tinggal di tenggorokan.

Nah, ketika reformasi datang kesempatan untuk meradikalkan kapitalisme ini menemukan momentumnya. Libertarianisme a la Friedman lalu menjadi acuan. Dan Friedman, dalam buku yang anda kutip Capitalism and Freedom, sebenarnya memang lebih menyerang varian kapitalisme yang big-government, welfare-state, atau developmentalism, ketimbang Marxisme. Daripada melakukan ekspansi teoritorial, ia memilih melakukan purifikasi ke dalam. Maka yang dilakukannya adalah mencanangkan apa yang disebut “trinity formula:” deregulasi, privatisasi, dan cut-back funding for social programs.

Nah, ini nyangkut dengan paparan anda selanjutnya, bahwa “masalah utamanya adalah tingkatkan daya beli, kurangi kemiskinan, tingkatkan produktivitas.” Faktanya, krisis ekonomi tak kunjung usai, sektor riil tidak berjalan, investasi lebih banyak mengandalkan investor asing (tolong jangan dianggap saya buru-buru anti investor asing), utang LN dan bunganya terus membengkak, stabilitas finansial sangat rapuh dan gampang dihantam oleh pergerakan mata uang yang cepat, harga minyak dunia sangat tinggi, demikian juga harga pangan.

Bagaimana cara meningkatkan daya beli masyarakat? Fakta berikutnya, pemerintah saat ini mengikuti trinity formula dari Friedman. Deregulasi besar-besaran, privatisasi besar-besaran dan pemotongan anggaran publik yang tak pernah berkurang. Bukankah ini sebuah situasi yang kontradiktif? Bagaimana bisa produktivitas masyarakat meningkat melalui pemberian akses yang luas kepada sektor pendidikan dan kesehatan, sementara privatisasi di kedua sektor itu mulai berlangsung? Biaya pendidikan dan kesehatan di Indonesia, saya kira sangat mahal untuk ukuran rakyat Indonesia yang tengah ditimpa krisis.

Maka pertanyaannyamu, “sampai kapan pemerintah bisa ngasih jaminan daya beli masyarakat akan naik, kemiskinan berkurang, sementara korban-korban telah berjatuhan semenjak pengurangan subsidi BBM yang terjadi beberapa kali sejak SBY memerintah?” Jawabannya, jika pemerintah tetap bersikukuh pada formula Friedman ini, dan tampaknya akan terus demikian, maka pemerintah tidak akan bisa kasih jaminan. Yang terjadi, di kemudian hari, rakyat akan kembali didikte agar mau menerima kenaikan harga BBM karena kondisi yang darurat: harga minyak dan harga pangan dunia menggila.

-C
————-

Re: Apakah istilah “fundmentalisme pasar” masuk akal?
Friday, 13 June, 2008 10:14 PM
From: “Prastowo Justinus”
To: islamliberal@yahoogroups.com

Mas Ulil dan yang lain,

Saya sependapat dengan Anda sepenuhnya, bahwa kebebasan haruslah dibela. 
Menilik argumen Anda, memang jauh dari kesan kapitalisme yang kini tampak
 dalam wajah neoliberalisme. Pada titik ini kita sepakat, meski bagi saya 
kapitalisme, setidaknya sebagai gagasan utopis maupun praksis tak pernah 
mencukupi sebagai sebuah “world system”, karena sebagaimana tampak dalam
 kontradiksi internalnya, bahwa akumulasi modal hanya terjadi pada si kapitalis, 
bukan pada pekerja/buruh. Ini yang dilihat Marx dengan sangat awas, meski 
kritik kapitalismenya dalam beberapa hal tidak relevan lagi.

Jika Anda melihat bahwa dalam sistem kapitalisme-liberalistik justru
konsepsi-konsepsi mengenai kebebasan, multikulturalisme, dll lahir, saya setuju
 karena yang terjadi memang kontestasi hegemoni. Apa yang cukup pasti 
bahwa kapitalisme selalu memperbaharui diri dan ini persis akibat logika 
internalnya, produksi.

Lalu menanggapi mas Ape, benarkah ekonomi digerakkan self-interest semata 
dan karenanya tak akan berjalan tanpa stimulus individualistik? Jika saya 
baca The Road to Serfdom, Hayek justru menentang laissez-faire dan
 memperkenalkan konsep kedaulatan hukum, melawan sosialisme-kolektivistik 
yang memeluk kedaulatan arbitrer. Hayek mengakui asimetri antara 
prinsipal-agen, dan ini persis kritik Stiglitz terhadap corak kapitalisme
 mutakhir, bahwa kapitalisme akan menguntungkan mereka yang menguasai
informasi, siapa dia? jelas negara maju.

Maka menarik gagasan Fredric
 Jameson, bahwa postmodernisme adalah “the cultural logic of late
 capitalism”, wajah kapitalisme akibat konsekuensi corak kapitalisme dari 
agrikultur, manufaktur, hi-tech berbasis IT.
 Maka Hayek mendorong apa yang kini disebut enterpreneurship, manajerial, dan
 kita lihat betapa rasio gaji CEO:buruh sangat lebar terjadi, dari 30:1 di
tahun 1970 (awal neolib hadir dan keynesianisme runtuh), menjadi 500:1 di
tahun 2000; rasio pendapatan global negara kaya dan miskin adalah 30;1 di
tahun 1960, menjadi 74;1 di tahun 1997.( bdk. David Harvey, The Brief
 History of Neoliberalism, 2005). Dan pola kerja modal menjadi miris
direfleksikan menilik jejak paparan Harvey di buku ini, juga di dua buku
sebelumnya Spaces of Hope dan Justice, Nature, and Geography of Difference.

Mas Ape, saya mencoba membuka-buka kembali pokok gagasan Smith di The Wealth
 of Nation dan terutama di Theory of Moral Sentiment. Benarlah bahwa self-interest menjadi penggerak kinerja ekonomi, tapi gaagsan Smith tetap 
harus dibaca secara historis, bahwa ia menulis ini untuk si tukang roti,
 tukang daging, dan tukang minuman. Lalu kental aroma filsafat Stoa, bahwa self-interest bukanlah selfish, dan orang harus mampu menimbang diri sebagai
 “impartial spectator”, dalam radius simpatinya, kepada orang lain. Ada
 self-command yang menjamin kita tak gelojoh. Nah, persis di sinilah saya 
melihat ada pendangkalan klaim di pembela kapitalisme, setidaknya jika saya 
bandingkan dengan pemikiran Smith sendiri.
 Maka, hemat saya, melihat kapitalisme haruslah ditilik dari sejarahnya,
 kelahirannya. Ia adalah kritik atas merkantilisme, dan sebelumnya atas 
feodalisme. Ia memusuhi negara karena aristokrasi korup di zaman itu. Ia 
memuja atomisme karena pengaruh filsafat Newton kala itu.

Lalu apa yang
 dilihat Hegel misalnya?
 Mirip yang dijelaskan dengan sangat baik oleh Mas Coen, bahwa dalam logika 
kapitalisme, titik berangkat Liem Sioe Liong dengan si Paijo tukang rokok 
sama saja, ahistoris, padahal kita lupa, kaitan antara power dan property, bukankah daya beli, termasuk “daya beli” Liem atau Ical, akan lebih besar 
tinimbang Paijo? dan bukankah mekanisme ini yang kini terjadi. Manusia
 direduksi dalam terma buruh, konsumen.
 Maka saya ingat kata-kata Milton Friedman, di buku yang sama dengan yg dikutip mas
 Ape, bahwa kapitalisme adalah prasyarat utama kebebasan politik. Lalu
 diteguhkan Gary Becker bahwa pendekatan paling komprehesif atas manusia 
adalah ekonomi, homo oeconomicus.

Bukankah logika ini juga yang terjadi?
 Baik pendidikan, agama, budaya semua didekati secara transaksional dalam 
logika untung rugi utilitarianistik saja? 
Nah, ketidakmemadaian itulah yang coba saya teropong. Karenanya, ajakan saya
 adalah bukan pada dikotomi ekstrem pro vs anti-pasar, melainkan sejauh mana 
pasar tertanam dalam sektor riil?
 Jawabannya sederhana. Finansialisasi ekonomi sudah sedemikian gawat bukan?
 Apakah yang akan ditawarkan sebagai kebebasan dalam mekanisme perdagangan 
indeks saham, dll, selain spekulasi dan menjauhnya manusia dari realitas? 
Kontestasi hegemonik kapitalisme memang memasuki era baru. Pasca subprime
mortgage dan lonjakan harga minyak patut kita renungkan, entah anda mendaku 
kapitalis atau sosialis, sejatinya sungguhkah sektor riil terperhatikan?
 Tidak. Mengapa? Karena modal (uang) sedemikian mudah bergerak tapi buruh
 sedemikian dibatasi.

Merefleksikan kebebasan, saya kok ragu kapitalisme dalam wajah neolib mampu
 menjamin kebebasan hakiki. Logika produksi, darwinisme sosial, bahkan tak 
sulit kita mengerti sebagai gejala keterasingan manusia.

Fundamentalisme pasar mudah anda lacak di pidato pejabat negara ketika
 hendak mengumumkan menterinya, yang pro-pasar, bukan pro-rakyat? Nah,
 awaskah kita dengan “pengelabuhan” macam ini?
 Jika tidak, saya makin yakin pada keyakinan Gramsci, bahwa kapitalisme
 sukses menghegomoni kita hingga nyaman hidup dalam common sense. Yang
 diperlukan adalah good sense, dan butuh intelektual organik.
 Karl Polanyi melihat hegemoni itu dalam komodifikasi, manusia jadi buruh,
 alam jadi tanah, modal jadi uang.

Usulannya apa? bukan marxisme orthodoks 
ala Lenin, Stalin, melainkan complex society, masyarakat sosialis.
 Ini berarti, sejatinya apa yang diklaim kapitalis dan sosialis 
sama: kebebasan, hanya mereka mengklaim sarana yang berbeda. Nah, inilah
 arena perjuangan hegemonik itu.

Melihat pengandaian Mas Ulil, atau Ape, saya kok tak yakin betul Anda ini
 pembela kapitalisme, setidaknya sejauh itu dipahami teoritis sejak Smith.
 Polanyi menawarkan konsep manusia organik, bukan atomik. Bahwa manusia dalam
 keutuhannya selalu terkait dengan tradisi, nilai, alam, dan lainnya, sebagai 
sebuah kompleksitas. Persis di sini ia mengkritik parsimoni gagasan tentang 
manusia pada liberalisme klasik, neo-klasik, hingga neoliberalisme.
 Sungguhkah kita bebas jika manusia digambarkan dalam satu istilah homo
oeconomicus?

Saya prihatin dan perlu klarifikasi sebenarnya dengan sikap GM, bahwa meski 
memiliki kelemahan kapitalisme adalah yang terbaik. Benar bahwa ia tidak 
mengklaim dari langit, tapi apakah hanya karena ini lantas ia mengusung 
egalitarianisme sejati? 
Bahkan, jika semua penjuru dunia ini menganut kapitalisme, tak serta merta ia 
dibenarkan sebagai kebenaran. Ini setidaknya jika kita meminjam David Hume 
atau Karl Popper.

Jika ajakan Mas Ape kita lihat kasus per kasus, boleh saja, dan hemat saya 
akan makin telanjang “borok” kapitalisme. Ini kritik internal saja, bahkan 
saya sudah mencoba menelusuri gagasan ini dari kelahirannya, termasuk 
mengenai civil society sejak Aristoteles hingga kini. Hasilnya, semua memang
 sejarah perbincangan tentang belum, kemenjadian yang tak pernah utuh, 
kontestasi yang tak akan usai.
Tapi sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita menyepakati definisi,
konsepnya, agar semua lebih jelas. Saya yakin apa yang kita bicarakan
mengusung hasrat yang sama, meski strateginya berbeda.

Dalam kepentingan
 inilah saya kira bangsa ini menjadi demikian miskin. Dan di milis ini saya
 belajar banyak dari Anda semua, syukur-syukur ada hal-hal baik kita sumbangkan secara 
tak sengaja, seperti prinsip Smith ketika ia menuliskan The Wealth of
Nation.

Jabat erat,
pras

Bersambung ke bagian empat….

Bagian pertama dan kedua dari diskusi ini bisa dlihat di sini dan di sini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Diskusi BBM di Milis JIL (3) at Coen Husain Pontoh.

meta

%d blogger menyukai ini: