Harmoni Dalam Kapitalisme?

HARI-HARI ini, frasa yang paling sering didengung-dengungkan, terutama di kalangan pejabat birokrasi Partai Komunis Cina, adalah frasa “harmonious society/ héxié shèhuì” atau “masyarakat harmonis.”

Frasa ini pada mulanya digaungkan oleh Jiang Zemin, sekretaris jenderal PKC setelah Deng Xiaoping, ketika memberikan laporan dalam Kongres ke-16 PKC pada tanggal 8-14 Nopember, 2002, dimana ia mengemukakan pentingnya untuk menciptakan sebuah “masyarakat yang lebih harmonis.” Selanjutnya, pada bulan Juni 2004, People’s Daily melaporkan berita tentang aktivitas yang terjadi di provinsi Zhejiang, yang sedang mempromosikan apa yang disebut “Peaceful Zhejiang.” Laporan itu mengutip pernyataan sekretaris provinsi Xi Jinping, yang mengatakan, “Untuk mempromosikan pembangunan ekonomi adalah tujuan politik kita, dan untuk mempertahankan sebuah masyarakat yang stabil dan harmonis juga merupakan tujuan politik kita.”

Kemudian, dalam Kongres Rakyat Nasional pada 2005, pemerintahan baru Hu-Wen (Hu Jintao dan Wen Jiabao), untuk pertama kalinya secara resmi mengusung gagasan mengenai pergeseran fokus pembangunan nasional dari pertumbuhan ekonomi ke keseimbangan masyarakat secara keseluruhan. Dan menjadi sebuah isu nasional bahkan, menjadi sebuah kebijakan politik PKC, ketika Hu Jintao, sekretaris jenderal PKC pengganti Zemin, melontarkannya dalam kongres ke-17 PKC, yang berlangsung pada 15 Oktober 2007, di Beijing, Cina. Dalam pidatonya, Hu menginstruksikan kepada seluruh pejabat partai di segala tingkatan dan pemerintahan pusat untuk menjadikan “pembangunan masyarakat yang harmonis” sebagai prioritas utama dalam agenda kerjanya.

Diskusi BBM di Milis JIL (3)

Pengantar:

Salah satu milis yang rajin saya ikuti, adalah milis Jaringan Islam Liberal (JIL). Sebagai milis JIL, tentu saja isu dominan yang dipercakapkan di milis ini, adalah isu-isu keagamaan dari perspektif liberal. Tetapi, dalam beberapa kasus, milis ini juga membincangkan tema-tema non-religius. Salah satunya adalah tema menyangkut kebijakan pemerintah SBY-Kalla, yang menaikkan harga bahan bakar minyak, pada Juni lalu.

Menariknya, rencana menaikkan harga BBM itu, beriringan dengan maraknya gerakan sebagian kelompok Islam, yang menuntut agar pemerintah SBY-Kalla, melarang keberadaan jamaah Islam Ahmadiyah. Terhadap dua kejadian itu, saya mengajukan sebuah pertanyaan kepada Ulil Abshar Abdalla (yang akrab saya panggil mas Ulil), mengenai sosok pemerintah SBY-JK.

Tak dinyana, lontaran pertanyaan saya itu bergulir menjadi sebuah diskusi panjang di milis JIL. Saya merasa, diskusi ini sangat menarik dan ingin saya bagi kepada anda sekalian. Karena panjangnya diskusi ini, saya akan memostingnya dalam beberapa bagian.

Selamat menikmati.

Meraba Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Barack Obama

DALAM tiga pekan terakhir, presiden terpilih AS, Barack Obama, telah mengumumkan dua tim kabinet yang akan menentukan postur kebijakan luar negeri pemerintahannya. Dua tim itu, adalah tim ekonomi dan tim keamanan.

Tim ekonomi diisi oleh figur-figur pro-neoliberal seperti, mantan menteri keuangan jaman Bill Clinton, Lawrence Summers, sebagai direktur dewan ekonomi nasional (DEN), dan Timothy Geithner, presiden bank sentral New York, sebagai menteri keuangan. Komentator politik Naomi Klein mengatakan, Summers, bersama-sama dengan Robert Rubin dan Alan Greenspan, adalah arsitek utama dari deregulasi sistem keuangan Amerika di masa Clinton, yang membuahkan krisis saat ini. Ekonom Michael Hudson menambahkan, Summers adalah orang yang bertanggung jawab terhadap mewabahnya penyakit kleptokrasi di Rusia pasca runtuhnya Uni Sovyet.

Sementara itu, tim keamanan diisi oleh figur-figur yang secara terbuka mendukung perang Irak. Hillary Clinton, misalnya, memberikan suara setuju pada perang Irak, dan selama masa kampanye calon presiden Partai Demokrat, ia selalu mengindikasikan pendekatan diplomasi koersif dalam kebijakan luar negeri AS. Robert Gates, yang tetap ditempatkan sebagai menteri pertahanan, adalah orang yang bersama-sama dengan jenderal David Petraeus, menghendaki penambahan jumlah pasukan sebesar 20 ribu hingga 25 ribu untuk mengantisipasi skenario perang Irak berakhir gagal. Adapun James Jones, mantan admiral AL AS dan panglima komando NATO, yang didapuk sebagai direktur dewan keamanan nasional (DKN), adalah figur yang mewakili apa yang dikenal sebagai kompleks-industri-militer (industrial-military-complex). Jones adalah juga anggota board raksasa multinasional Chevron dan Boeing, serta president and Chief Executive dari U.S. Chamber of Commerce’s Institute for 21st Century Energy, yang sering mendapat kritik dari kelompok-kelompok lingkungan.